Breaking

Tuesday, 30 September 2014

Memangnya bisa Ketum Demokrat mengeluarkan PERPU?



Pak SBY Tidak setuju dengan UU pilkada dalam posisi apa nih? Presiden atau Ketum Demokrat? harus jelas juga. Karena kalau sebagai presiden langkahnya beda dengan posisi sebagai Ketum Demokrat, harus jelas! 

Jangan Pak SBY bicara sebagai Presiden, lalu bilang karena 10 syarat demokrat tidak masuk, lalu keluarkan Perpu. Kalau keluarkan Perpu itu dalam posisi sebagai Presiden, maka alasannya harus jelas dalam domain sebagai presiden. kalo pakai alasan 10 syarat itu kacau

10 syarat yang menjadi opsi tambahan dalam memutuskan RUU Pilkada, itu dari Demokrat, bukan dari Presiden. jadi harus dibedakan. Kan tidak bisa Ketum Demokrat mengeluarkan Perpu dengan alasan 10 syarat yang diminta demokrat tidak masuk dalam UU Pilkada! Karena ketua umum Demokrat itu kewenangannya terbatas. dan tidak bisa mengeluarkan Perpu seperti presiden.

Partai Demokrat sudah menggunakan hak Konstitusionalnya di DPR dengann Walk out. artinya mereka sudah gunakan hak mereka dalam rapat dan tidak ada Hak mereka yang dikebiri. Jika Ketua Umum Demokrat mengatakan bahwa dia tidak memerintahkan walkout, itu masalah internal jangan bawa jadi masalah pengesahan UU.

Bicara soal Partai Demokrat dalam Proses pengesahan UU Pilkada, sudah selesai! tidak ada hak mereka yang dikebiri oleh siapapun. Soal 10 syarat yang menjadi opsi ketiga sudah ditolak di DPR. dan itu sudah sesuai dengan mekanisme, jadi tidak ada lagi soal 10 syarat tersebut!

Karena saat itu Partai Demokrat-lah yang menawarkan 10 syarat,  bukan Presiden SBY sebagai kepala Negara.Dan karena 10 syarat itu tidak diterima, makanya Partai Demokrat gunakan haknya untuk walkout, bukan gunakan hak Presiden.

Kini SBY akan keluarkan Perpu Pilkada dengan alasan aspirasi rakyat lalu dengan alasan inilah kenapa pemerintah berikan 10 syarat dalam RUU itu.

Pertanyaannya Pak SBY melihat masyarakat yang mana? dan 10 syarat itu punya pemerintah atau Partai Demokrat? 

Faktanya saat itu Partai Demokrat yang ajukan 10 syarat sehingga mereka Walkout. anehnya saat itu SBY bilang dia tidak perintahkan Walkout tapi All out! Artinya kalau SBY bilang All out dan kalau diikuti oleh anggota DPR RI dari Demokrat, maka Demokrat saat itu memberikan suara mereka mendukung pilkada langsung walau 10 syarat tidak masuk !

Artinya lagi SBY yang sebagai Ketua Umum Demokrat MENERIMA walaupun 10 syarat mereka ditolak dan tetap memberikan suara untuk opsi Pilkada langsung!

Kenapa sekarang SBY entah sebagai Presiden atau Ketum Demokrat menggunakan alasan 10 syarat itu lagi? ini kan aneh! Alasan SBY sangat-sangat janggal! dia menerima 10 syaratnya di tolak dalam sidang di DPR, tapi ketika kalah dia jadi tidak terima penolakan 10 syarat itu.

Jelas sekali SBY entah sebagai Ketum Demokrat atau Presiden, sudah melakukan tindakan inkonsistensi! faktanya jelas!

Mari kita perjelas.. 

Dari sisi SBY sebagai Ketum Demokrat. ketika 10 syarat mereka ditolak di DPR, SBY tetap suruh memberikan suara, Malah SBY marah-marah dan akan memberikan sanksi kepada anggota DPR yang memberikan perintah Walkout! artinya SBY suruh tetap berikan suara!

Mari lihat sisi SBY sebagai Presiden, apakah Presiden terlibat dalam rapat pengesahan UU Pilkada di DPR? tidak kan?

Kata SBY yang Presiden itu karena ada pertentangan secara fundamental antara UU PEMDA dan UU PILKADA, dia berat utk tandatangani. Jadi disitulah akar masalahnya kenapa SBY sebagai Presiden berat untuk tandatangani UU Pilkada. kenapa sekarang jadi berubah lagi?

Kenapa sekarang SBY yang Presiden campuri 10 syarat yang diajukan Demokrat? lalu alasan keluarkan Perpu karena aspirasi masyarakat? Ini makin amburadul, SBY itu dalam hal ini campur adukan kepentingan dia sebagai presiden dan sebagai ketum Demokrat!

Belum lagi sikap SBY yang kemarin tetap INGIN memberikan suara walaupun 10 syarat Demokrat ditolak, sekarang berubah lagi! padahal alasan sebelumnya SBY sebagai Presiden berat tandatangani UU karena ada pertentangan UU satu dan yang lain, kok kini berubah karena aspirasi rakyat?

Saya harap Pak SBYudhoyono kembali memikirkan tindakan yang terbaik untuk bangsa ini. jangan terburu-buru karena keputusan pak SBY bisa berefek tidak baik kedepan jika salah memutuskan. Pikirkan lagi bahwa untuk Perpu syarat-syarat yang beliau katakan tidak masuk. Alasan 10 syarat sudah terbantahkan, alasan aspirasi apalagi!

Saya jadi bertanya-tanya, Saran Prof Yusril tidak beliau gunakan, lalu siapa yang memberikan masukan ini kepada pak SBY sehingga beliau memutuskan secara terburu-buru? 

Pikirkan lagi pak!

No comments:

Post a Comment