3 Alasan Denny Indrayana untuk membenarkan PERPPU SBY, terbantahkan!


Denny Indrayana bilang, ada 3 parameter kegentingan menurut Presiden dalam penerbitan Perppu Pilkada, yakni kebutuhan hukum yang mendesak, kekosongan hukum dan ketidakpastian.

Kata Denny.
Pertama, karena pelaksanaan Pilkada lewat DPRD dinilai belum siap. Karena pada 2015 ada 204 Pilkada yang akan digelar. Jika diubah maka akan menyulitkan dari segi persiapan. 

Kedua, soal kekosongan hukum. Hal ini katanya disebabkan pada saat pengambilan putusan RUU Pilkada di DPR ada INDIKASI rapat tidak Kuorum. Menurut Denny jika tidak Kuorum maka UU itu tidak sah. 

Ketiga, menurut Denny UU PEMDA yang lama sudah dicabut dan digantikan dengan UU PEMDA yang baru. Dan UU Pemda yang baru itu tidak ada aturan pemilihan Kepala daerah. 

Dari ketiga hal itu menurut Denny yang menyebabkan dampak adanya ketidakpastian hukum. 


Mari kita bahas apakah memang benar "sifat" MENDESAK versi Denny dikarenakan terjadi ketidakpastian hukum sehingga Presiden mengeluarkan PERRPU? apakah versi denny Indrayana ini benar?

Pertama,
Menurut Denny Pelaksanaan pilkada DI NILAI belum siap! Pertanyaannya penilaian siapa? dan apakah penilaian itu objektif atau subjektif? Apakah ada lembaga resmi yang memang ditugaskan oleh UUD45 yang diberikan kewenangan untuk menilai ketidaksiapan itu? Ternyata tidak ada. dan dapat dipastikan itu penilaian sepihak dan sangat subjektif. Sarat dengan kepentingan pribadi atau golongan.


Kedua, 
Menurut Denny soal Indikasi tidak Kuorum. Kalau tidak kuorum kenapa tidak dari awal? Kan yang namanya untuk memutuskan sesuatu itu dalam sebuah rapat pengambilan keputusan, harus di hitung apakah kuorum atau tidak? Kalau sudah dilaksanakan, artinya sudah kuorum. Kenapa ketika kalah baru mempermasalahkan? Apalagi membuat keputusan PERPPU berdasarkan INDIKASI? Apa-apaan ini? lalu kenapa kalau MERASA itu tidak SAH, Presiden Tandatangani? TIDAK SAH  kok tanda tangan??? 


Ketiga, 
Menurut Denny UU Pemda yang lama sudah diganti dengan UU Pemda yang baru. Saya belum mendapatkan UU Pemda tersebut, mungkin belum di publikasikan, tapi saya dapatkan Draft RUU nya. Saya yakin hasilnya tetap sama, karena pengesahan RUU PEMDA di DPR tidak sekeras saat pengesahan UU PILKADA. Hanya sebentar saja lalu di sahkan. Silahkan jika ada yang ingin membacanya, download di sini...-RUU PEMDA

Penjelasan Denny Indrayana bahwa didalam UU Pemda yang baru tidak ada aturan Pemilihan kepala Daerah. saya pikir untuk orang hukum seperti dia aneh saja, mana ada UU yang pasalnya menjelaskan teknis dan tata cara Pemilihan? dimana-mana jika bicara teknis tata cara itu ada di Peraturan. Entah itu di peraturan pemerintah pusat atau di peraturan pemerintah daerah. Ternyata pada pasal di dalam RUU itu mengatur dengan jelas rambu-rambunya dan diakhiri dengan ketentuan lebih lanjut tata cara pemilihan diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH pada Pasal 69 ayat 4 (Untuk Gubernur) dan Pasal 70 ayat 7 (Untuk Walikota/Bupati).


Artinya.........

Semua alasan yang diucapkan oleh Denny Indrayana, terbantahkan!. Memang dari awal ketika Denny menjelaskan hal itu, terkesan dipaksakan untuk membenarkan bahwa ”syarat” MENDESAK sehingga Presiden mengeluarkan PERPPU sudah "terpenuhi".

Jelas kok Selain Pilkada Langsung itu melanggar UUD 45, Juga PERPPU yang dikeluarkan Presiden SBY terlalu dan sangat dipaksakan... 

Apakah Denny Indrayana bisa membantahnya? Ditunggu.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.