Ketakutan KIH dan cara mudah Presiden melawan KMP (DPR Tandingan)




Keriuhan kembali terjadi di DPR RI, pihak yang menamakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak terima dengan cara pemilihan seperti yang sekarang, dan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR, karena kursi pimpinan komisi-komisi di DPR RI dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP). 

Loh!? Ternyata masih berlanjut ya kelompok KIH dan KMP?
Mari kita lihat secara objektif.... yang namanya pemilihan pimpinan di DPR RI itu pasti ada aturan mainnya, dan aturan mainnya itu ada di UU MD3. UU MD3 itu sudah disahkan oleh DPR, dan dalam memutuskan sebuah UU pasti ada yang setuju ada yang tidak, Akan tetapi ketika suara sudah diambil maka semua pihak harus patuhi itu. Mau abstain atau mau walk out dalam pengambilan suara itu sah-sah saja, karena itu hak anggota DPR. 

Dan kita tahu semua bahwa UU MD3 sudah pernah digugat ke MK dan oleh MK gugatan tersebut di tolak! Jadi apalagi? mau tidak mau harus tunduk kepada keputusan itu. suka tidak suka UU MD3 itu sah secara hukum! harus dihormati dan di ikuti. 

Lobi sudah dilakukan dari pihak KIH agar mereka mendapatkan kursi pimpinan komisi. pertemuan dan diskusi antara pihak KIH dan KMP terjadi, ternyata lobi tersebut tidak berhasil. karena lobi tidak berhasil lalu pihak KIH menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR dan menyalahkan UU MD3? ini konyol, karena ketidakmampuan diri melobi, karena ketidakpiawaian pribadi, kenapa orang lain disalahkan? kenapa UU disalahkan? yang harusnya disalahkan itu adalah diri sendiri, kenapa ngak pinter me-lobi?  

lalu kalau lobi tidak berhasil apakah boleh melakukan perlawanan dengan membuat Pimpinan DPR Tandingan? Ini kacau! Kalah lobi kok gak terima? Namanya lobi ya bisa berhasil bisa tidak. Kalau harus, maka itu bukan lobi tapi memaksakan kehendak! 

Lagian kalau tidak suka aturan mainnya, kenapa tetap ikut dan malah lobi sana-sini? Giliran kalah lalu mutung dan bilang aturan main gak beres dan mosi tidak percaya! Harusnya jika tidak percaya dengan Pimpinan DPR dan tidak suka dengan aturan main pemilihan, dari awal! baru mau melakukan pemilihan pihak KIH menyatakan kami tidak ikut, kami mau buat pimpinan DPR tandingan! itu lebih terhormat! Daripada ikut lalu kalah kemudian baru menyalahkan sana sini. nanti orang akan bilang, "kalah kok ngambek?" atau "kok ngak terima kalah?"

Kenapa semuanya jadi begini?

Sebenarnya hal ini terjadi bukan karena ada pelanggaran UU, tapi dikarena perasaan. perasaan ketakutan, perasaan tidak suka dan perasaan tidak terima. Ini masalahnya hanya karena kelompok-kelompok dan kubu-kubuan. Kelompok yang satu mengatakan, kenapa kelompok kami tidak dapat? Sedangkan kelompok lain mendapatkan semuanya?

Pertanyaannya, memangnya ada ya di UUD 45 menyatakan bahwa anggota DPR kelompok A dan anggota DPR kelompok B? Memangnya ada di UUD 45 yang menyatakan kelompok DPR pemerintah jangan sampai menguasai atau tidak mendapatkan sama sekal?, Begitupun sebaliknya terhadap DPR non Pemerintah? Memangnya ada pengkotak-kotakan tersebut dikonstitusi kita? 

Ternyata tidak ada! Bagaimana bisa para anggota DPR mewakili Rakyat menggunakan emosi tanpa melihat aturan main? Bagaimana mau mewakili rakyat jika mewakili diri sendiri saja tidak bisa?

Kalau masih terkotak-kotak, maka jika nanti presiden membuat kesalahan, mau benar atau salah maka DPR RI kelompok A akan membela mati-matian Presiden. Begitupun sebaliknya jika presiden akan melakukan hal baik maka anggota DPR kelompok B akan menghambat dan mengagalkan mati-matian. ini kan sudah sangat konyol! 

Faktanya karena anggota DPR RI kita masih menggunakan perasaan dan pola jegal-jegalan, maka pernyataan Prof. Yusril mungkin bisa difikirkan bahwa kekuasaan harus seimbang (di DPR) agar proses berjalan dengan baik. 

Tapi jika hal ini berlanjut, maka mari kita bicara dari sudut pandang pengkotak-kotakan atau kelompok-kelompokan.... 

Begini, Pihak KIH seharusnya tidak perlu melakukan hal yang diluar dari aturan. karena hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kan aturan sudah dibuat, proses sudah mereka ikuti, ini menjadi lucu ketika keputusan keluar mereka baru tidak terima! Kalau KIH mempermasalahkan aturan mainnya, maka konsisten saja dari awal, jangan ketika kalah lalu menyalahkan aturan. Coba kalau pemilihan pimpinan komisi dan KIH menang dibeberapa komisi, apakah mereka akan menyalahkan aturan seperti sekarang ini? Apakah mereka tetap akan membuat Pimpinan DPR tandingan? Tidak kan? 

Pihak DPR kelompok KIH tidak perlu gusar, kan kedudukan Presiden dan DPR sama! Yang satu eksekutif dan yang satu legislatif. Kenapa harus gusar? Atau memang tidak mengerti, sampai-sampai mengambil keputusan untuk membuat pimpinan DPR tandingan. Inikan jadi tertawaan, Proses ikut, giliran kalah gak terima! Kan begitu.. 

Apa yang ditakutkan? di media, kelompok KIH bilang mereka melakukan hal ini karena ingin menyelamatkan rakyat dan tidak ingin Presiden diganggu dengan urusan-urusan pragmatis. ini akan ditertawakan, kalah kok bawa-bawa nama rakyat?

Mari lihat..
Soal Pengajuan APBN ke DPR..., Jika DPR RI tidak setuju dengan pengajuan anggaran dari pemerintah dan anggaplah dengan alasan yang mengada-ada, Presiden tidak perlu gusar dan takut, karena di UUD 45 Pasal 23 ayat 1 jelas menyatakan jika ditolak oleh DPR, pemerintah mengunakan hitungan APBN tahun lalu. Simplekan?

Presiden tinggal gunakan APBN dengan besaran tahun lalu saja. Penambahan dana yang ditolak untuk pos program-program baru, tidak perlu dijalankan oleh pemerintah. jika program-program itu tidak berjalan masyarakat akan teriak, Pemerintah keluarkan saja statement bahwa pos pembiayaan itu ditolak oleh DPR. jika Pemerintah mengatakan seperti itu maka masyarakat tidak akan menyalahkan pemerintah, karena bukan pemerintah tidak mau lakukan tapi karena dananya tidak disetujui oleh DPR. 

Kalau sudah begitu, secara politik kelompok KMP akan sangat berhati-hati dan tidak sembarangan menolak anggaran yang diusulan pemerintah. kerugian jelas ada di partai-partai yang anggota DPR nya menolak pos keuangan untuk program-program pemerintah. Mereka akan rugi, karena banyak pemilih yang meninggalkan mereka. 

Jadi apa yang harus ditakutkan? mungkin yang takut itu bukan pemerintah, tapi anggota DPR nya, takut tidak mendapatkan jabatan. itu saja! 

Bagaimana soal UU?  jika ada yang takut ketika pemerintah mengajukan rancangan UU ke DPR. Lalu dirubah oleh mayoritas kelompok KMP dengan pasal yang akan merugikan presiden dan program presiden atau ditolak oleh kelompok KMP, maka presiden tinggal katakan pada rakyat bahwa program saya A dan B tidak bisa jalan karena draft pasal-pasalnya yang pemerintah buat dihapus oleh DPR. Ketika rakyat marah (Unsur mendesak terpenuhi), Presiden keluarkan PERPPU berdasarkan Pasal 22 ayat 1 UUD 45. maka UU buatan DPR yang isinya melemahkan presiden otomatis gugur! dan PERPPU yang berlaku. 

Pasal 22 ayat 2 UUD 45 walaupun menyatakan bahwa harus mendapatkan persetujuan DPR pada persidangan selanjutnya, Tapi PERPPU sudah berlaku saat dikeluarkan dan SAH aturan mainnya dijalankan oleh pemerintah detik itu juga ketika Perppu dikeluarkan. jadi Pemerintah bisa langsung membuat kebijakan sesuai dengan pasal-pasal di Perppu. Jadi kalau DPR mau main akal-akalan, Presiden bisa dengan mudah menepis permainan itu. yang terjadi malah pada persidangan selanjutnya Perppu akhirnya diterima oleh DPR hingga menjadi UU, karena DPR tidak berani ambil resiko.

Atau kalau presiden mau main akal-akalan juga bisa, Statement bahwa DPR memotong hak rakyat terus di sebarkan ke masyarakat, masyarakat marah kepada DPR, masyarakat marah sama partai-partai yang kontra dengan Presiden. maka saat itu juga Presiden langsung keluarkan PERPPU.

Jadi ini sebenarnya ketakutan yang berlebih-lebihan anggota DPR yang pro Presiden atau bisa jadi karena ketidakmampuan mereka untuk  mencari solusi dari masalah ini. 

Dan sekali lagi bahwa, Konstitusi kita tidak mengatur ada Anggota DPR Kelompok Pemerintah dan Anggota DPR Kelompok non Pemerintah. jadi apa yang dilakukan oleh anggota DPR dengan membuat Pimpinan "DPR Tandingan" adalah berdasarkan prasangka, termakan pikiran sendiri dan ketakutan mereka sendiri secara berlebihan, bukan karena amanat konstitusi!

Inilah hebatnya Indonesia, bisa membuat keputusan berdasarkan Perasaan bukan berdasarkan aturan hukum! 


Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.