Jika FPI dibubarkan, Ahok dan Mendagri melanggar hukum!


Hal: Permohonan Pembubaran Ormas Front Pembela Islam
Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri
Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan keberadaaan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut:

  1. Ormas FPI sering melakukan tindakan demonstrasi yang anarkis, menebarkan kebencian dan menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga telah melanggar konstitusi.
  2. Atas tindakan Front Pembela Islam (FPI) tersebut telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  3. Oleh karena FPI tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, namun terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI, maka sesuai ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dinyatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
  4. Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Menteri Dalam Negeri dapat segera menindaklanjuti pencabutan surat keterangan terdaftar ormas FPI.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, saya ucapkan terima kasih.


Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama


Begitu saya mendapatkan Tulisan diatas, tentang Permohonan pembubaran FPI yang di tandatangani oleh Ahok, Jujur saya sangat senang sekali dengan sikap tegas Ahok melawan FPI, tapi disatu sisi saya membaca surat permohonan Ahok kepada Menteri dalam negeri untuk membubarkan FPI saya bilang cara begini ini tidak bisa. 

Yang menjadi pertanyaan siapa yang membuat ide ini atau membuat draft surat ini yang kemudian ditandatangani oleh Ahok? Atau memang ide sendiri? Terlepas dari ide siapa maka dapat dipastikan Ahok sudah melanggar UU. Melanggar UU Ormas.

Dan jika Menteri dalam negeri menindak lanjuti hal ini dan membubarkan FPI, maka dapat dipastikan bahwa Menteri dalam negeri telah melakukan pelanggaran dan bertindak sewenang-wenang.

Suka tidak suka saya harus ungkapkan hal ini karena jika ini dilakukan maka baik pemerintah daerah maupun pusat sudah melakukan kezoliman. Terlepas dari tindakan FPI yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum, itu pembahasan yang berbeda.

Mari kita bedah kenapa surat Ahok itu bisa melanggar UU? 


PERTAMA, 
Ahok membuat permohonan agar FPI dibubarkan dikarenakan, FPI telah melakukan tindakan Anarkis, Menyebarkan kebencian, menghalangi pelantikan gubernur, membuat kemacetan dan melanggar konstitusi. Karena tindakan itu menimbulkan keresahan dan ketakutan dimasyarakat dan menggangu jalannya pemerintahan daerah.

Pertanyaannya dari point itu FPI melanggar Pasal 21 dan Pasal 59 UU Ormas. Bukti sudah ada dan ahok siap tunjukkan bukti-bukti tersebut. 

Tidak bisa serta merta dengan ada bukti-bukti itu lalu dibubarkan, karena jika ormas melanggar peraturan UU maka mereka harus mendapatkan sanksi. Yaitu sanksi administratif. Itupun sebelum dijatuhkan sanksi administratif pemerintah harus terlebih dahulu melakukan upaya persuasif. Hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat 2. jadi tidak langsung di lakukan sanksi administratif.

Jika upaya persuasif tidak bisa maka dikenakan sanksi administratif. Apa saja sanksi administratif itu? Ternyata sanksi administrasi itu terdiri dari beberapa bagian yaitu: peringatan tertulis, penghentian bantuan, Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar / status badan hukum. Hal ini tertulis pada Pasal 61 ayat 1. 

Peringatan awal itu adalah peringatan tertulis, dan peringatan tertulis itu pun berjenjang. Ada peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3. dan masing-masing peringatan tertulis masa berlakunya paling lama 30 hari. 

Ternyata sudah 3 kali peringatan, masa berlakunya belum habis dan belum di cabut oleh pemerintah peringatannya, FPI tetap membandel melakukan pelanggaran maka, pemerintah memberikan sanksi menghentikan bantuan atau hibah kepada FPI! Dan bisa saja menghentikan bantuan hibah sekaligus pemerintah MEMBERHENTIKAN SEMENTARA KEGIATAN FPI. 

Tapi sebelum memberikan sanksi MEMBERHENTIKAN SEMENTARA KEGIATAN FPI, Pemerintah WAJIB meminta pertimbangan Hukum dari Mahkamah Agung. Jika dalam waktu 14 hari Mahkamah Agung belum memberikan pertimbangan hukum maka, pemerintah bisa langsung memberikan sanksi PENGHENTIAN SEMENTARA FPI. 

Berapa lama batas waktu penghentian SEMENTARA itu? Jangka waktu yang diberikan UU Paling lama 6 bulan. Artinya selama maksimal 6 Bulan FPI dilarang melakukan kegiatan seperti biasanya, kecuali rapat-rapat internal FPI. 

Jika sebelum masa maksimal PENGHENTIAN Sementara selesai, FPI masih tetap melanggar aturan main, maka Pemerintah punya kewenangan MENCABUT surat keterangan terdaftar FPI sebagai Ormas! 

Itupun lagi-lagi Pemerintah Wajib meminta pertimbangan hukum terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung sebelum memberikan sanksi mencabut surat keterangan terdaftar FPI. Jangka waktunya paling lama 14 hari. 

Jadi jika berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) , tidak bisa serta merta Ahok atau Menteri dalam negeri menerapkan Pasal 67 ayat 1 untuk mencabut surat keterangan terdaftar FPI. 


KEDUA,
Jika ternyata Pemerintah sudah melakukan semua jenjang sanksi kepada FPI, maka pemerintah harus mampu menunjukkan bukti bahwa sudah melakuan jenjang – jenjang yang diperintahkan UU. 

  1. Apakah sudah melakukan tindakan persuasif dan masih melakukan pelanggaran? 
  2. Apakah sudah memberikan peringatan 1,2 dan 3 yang TIDAK KADALUARSA kepada FPI dan terbukti FPI masih melakukan pelanggaran? 
  3. Apakah sudah melakukan PENGHENTIAN SEMENTARA? Dan apakah sudah meminta pertimbangan hukum ke Mahkamah Agung? 

Kalau itu sudah dilakukan dan semua itu bisa dibuktikan, maka silahkan pemerintah Mencabut atau membubarkan FPI! Jika hal itu belum dilakukan dan FPI dibubarkan maka Pemerintah sudah melanggar UU dan melakukan perbuatan melawan hukum! 

Mari kita letakkan aturan main sebagai Garda terdepan untuk memutuskan permasalahan di negara NKRI.

Buat FPI dan Ahok,:

"JANGAN KEBENCIANMU TERHADAP SUATU KAUM MEMBUATMU BERLAKU TIDAK ADIL"

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.