Mempermasalahkan Kolom agama sama saja melegalkan sekte-sekte



Jelas sekali bahwa permasalahan kolom agama itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu di perdebatkan karena UUD 45 sudah benar dan final tentang Agama di Indonesia. 

Yang membuat hal ini menjadi perdebatan ada 2: 
  1. Karena kesalahan DPR menafsiran UUD 45 ketika membuat UU Administrasi kependudukan (UU No.24 tahun 2013)
  2. Masyarakat Terprovokasi dengan isu Agama untuk melegalkan sekte-sekte

KESALAHAN DPR RI MENAFSIRKAN UUD 45

UUD 1945 tepatnya pada :


Bab XA
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28E
  1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,  memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
  2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Bab XI 
AGAMA: 

Pasal 29
  1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Pasal di atas jelas bahwa Pasal 28E ayat 1 TIDAK MENYEBUTKAN Setiap orang BERHAK memeluk Kepercayaannya dan beribadat menurut Kepercayaannya. yang ada menyatakan berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. kenapa tidak ada? karena memang tidak ada yang namanya agama kepercayaan di dalam UUD 45.

Lalu pada pasal 28E ayat 2, Negara memberikan kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. meyakini kepercayaannya bukan berarti agama kan? karena pasal ini ada di dalam Bab Hak Asasi Manusia, jadi kalau ada yang bilang maksud pasal 28E ayat 2 itu kepercayaan yang dimaksud adalah Agama diluar dari agama yang diakui itu salah! karena Bab dalam pasal ini bukan bicara soal agama.

Jadi konteksnya dalam Hak Asasi Manusia, Rakyat Indonesia di berikan kebebasan meyakini kepercayaan terhadap Agamanya, Kebebasan Meyakini Kepercayaan terhadap pilihan politik, Kebebasan meyakini Kepercayaan terhadap orang lain dan sebagainya. dan dari situ warga negara diberi kebebasan menyatakan pikiran dan sikapnya.

Jadi Negara memberikan Kebebasan bagi warga negara untuk meyakini kepercayaannya terhadap sesuatu. itulah yang namanya HAK ASASI MANUSIA! 

Setelah Pasal HAK ASASI MANUSIA, kita masuk kedalam Bab XI Tentang AGAMA. Jelas sekali di Pasal 29 ayat 2 menyatakan:

  1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing... kenapa cuma memeluk agamanya masing-masing? kenapa tidak ada tertulis "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk KEPERCAYAANNYA masing-masing"?

    Karena memang tidak ada yang namanya Agama kepercayaan itu!
  2. Selanjutnya pada pasal 29 ayat 2 itu menyatakan "...Dan untuk beribadat menurut agamanya dan KEPERCAYAANNYA itu"

    Nah disinilah letak kesalahan para anggota DPR merumuskan pasal dalam UU Administrasi Kependudukan. Jelas sekali kalau Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 hanya menyebutkan AGAMA, tidak menyebutkan KEPERCAYAAN.

    Penyebutan KEPERCAYAAN itu ada pada pasal 28E ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia. dan semua orang juga tahu bahwa KEPERCAYAAN itu bukan hanya KEPERCAYAAN terhadap agama, tapi sangat luas. bisa KEPERCAYAAN terhadap seseorang, terhadap konsep, terhadap suatu organisasi dan sebagainya.

    Kenapa pasal 29 ayat 2 menuliskan "KEPERCAYAANNYA ITU?" kenapa tidak menulis "KEPERCAYAAN" saja? Kenapa harus pakai "NYA" ? jelas sekali bahwa kita sudah bicara di bab tentang AGAMA, maka setiap orang di Indonesia ini dijamin kebebasannya oleh negara untuk memeluk agama yang dia pilih dan di jamin KEPERCAYAAN setiap orang terhadap agama yang dipeluk NYA.

    Dan tidak ada Bab dan Pasal dalam UUD 45 yang mengatur mengenai Kepercayaan dalam konteks sebagai sebuah Agama. Pasal dalam UUD 45 tidak bisa diambil secara sepotong-sepotong karena satu dan lain harus berkait dan tidak tabrakan.

    Mari kita lihat Pada Pasal-pasal lain di UUD 45. bahwa yang disebutkan adalah AGAMA bukan KEPERCAYAAN

    - Pasal 9 ayat 1 dan 2, Tentang sumpah Presiden
    - Pasal 22D ayat 2, Tentang DPD memberikan pertimbangan tentang RUU kepada DPR
    - Pasal 22D ayat 3, Tentang DPD dapat melakukan pengawasan
    - Pasal 24 ayat 2, Tentang Peradilan
    - Pasal 28i ayat 1, Tentang Hak beragama
    - Pasal 28j ayat 2, Tentang Penghormatan atas Hak dan kebebasan
    - Pasal 31 ayat 5, Tentang Ilmu pengetahuan dan Teknologi

    Kenapa tidak ada penyebutan KEPERCAYAAN di pasal-pasal lain? artinya sudah jelas bahwa DPR dalam membuat UU Tentang Administrasi Kependudukan salah menterjemahkan UUD 45.

    Namanya juga kolom Agama di KTP bukan Kolom Kepercayaan. JADI SUDAH FINAL! TIDAK ADA YANG NAMANYA AGAMA KEPERCAYAAN. TIDAK PERLU LAGI DI BAHAS KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN LAIN

    Inilah sumber Konfliknya!

MASYARAKAT TERPROVOKASI ISU AGAMA SEHINGGA MELEGALKAN SEKTE-SEKTE

Ketika Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa boleh mengosongkan kolom agama bagi PENGANUT KEPERCAYAAN. maka terjadi gejolak dan perdebatan di Masyarakat. bahwa apa yang dilakukan pemerintah akan membuat setiap orang bebas untuk tidak mengisi kolom Agamanya. 

Padahal jelas sekali bahwa Menteri Dalam Negeri tidak salah dalam konteks memahami dan mengikuti aturan UU Administrasi Kependudukan. walaupun pada kenyataannya UU Administrasi itu melanggar UUD 45, tapi jika mengikuti alur UU tersebut, Maka tidak ada yang salah dari pernyataan pemerintah.


KENAPA SALAH MENAFSIRKAN? 

Memang ada kelompok tertentu yang kerjanya ingin masalah ini menjadi besar dan menjadi konflik. mereka menyebarkan Informasi-informasi bohong ke berbagai media, mereka bicara bohong ke berbagai media dan mereka menggatasnamakan Masyarakat. 

Informasi bohong ini mereka sebarkan ke seluruh masyarakat. Aneknot-anekdot mereka ciptakan sehingga semua informasi itu menyebar ke masyarakat melalui HP dan Media sosial. 

Cerita-cerita lucu yang menyentil adalah bagian dari propaganda cuci otak yang sangat ampuh!. kita semua pasti pernah di kirim apakah melalui SMS, BB, Whatsapp, Email, FB, Twitter dan semua media sosial lainnya. 

Kalau ada yang bilang tujuan kelompok-kelompok tertentu itu agar supaya kolom Agama di Indonesia di kosongkan yang nantinya semua orang bebas untuk tidak menulis agamanya dan bisa murtad menurut saya kurang tepat juga. karena bukan itu tujuan mereka, Mereka sudah pasti tahu akan berhadapan dengan penolakan itu. kan kelompok yang bermain isu ini bukan kelompok kacangan. 

Tujuan mereka jelas, agar supaya masyarakat Indonesia MENOLAK jika sampai kolom agama di hapus! semakin keras penolakan itu semakin baik bagi mereka. 


LALU APA TUJUAN MEREKA?

Tujuan mereka adalah ketika semakin ribut, semakin bergejolak semakin bagus! karena  akan timbul yang namanya kelompok-kelompok pendukung kepercayaan yang menolak atas nama KEBEBASAN atas nama HAK ASASI MANUSIA! jika sudah begini maka akan timbul yang namanya PENYELESAIAN MASALAH, akan timbul yang namanya WIN-WIN SOLUTION! 

Bangsa kita ini ketika sudah pada titik jenuh dengan Konflik, selalu ingin yang namanya PENYELESAIAN MASALAH! jika bicara penyelesaian masalah, maka keinginan semua pihak akan di akomodir! 

kelompok-kelompok pendukung kepercayaan kepada Komunis, kepada sekte-sekte dan sejenisnya akan di AKOMODIR! UU Administrasi Kependudukan kemudian akan di revisi oleh DPR! dasar Revisinya jelas harus MENGAKOMODIR Para penganut KEPERCAYAAN yang berlindung dibalik HAK ASASI MANUSIA! 


INILAH TUJUAN MEREKA! 

Setelah Eksistensi mereka dilindungi oleh UU, maka mereka bisa dengan mudah menyebarkan Paham-paham, Sekte-sekte dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia akan mudah di cabik-cabik. 

Maka jangan sampai kita mau terprovokasi dengan Isu Agama dalam kasus kolom KTP. Ini bukan Isu Agama tapi ada rencana besar  yang mengancam INTEGRITAS NKRI! mereka bukan menyerang Akidah, tapi Melemahkan NKRI! 


Di agama Saya Islam, ada hadits yang berbunyi :

"Telah berkata Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam; Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad sesungguhnya akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah. Yang satu masuk surga dan yang lainnya masuk neraka. Beliau ditanya: siapakah firqah yang masuk surga itu ya Rasulallah? Beliau menjawab : Ahlussunnah wal Jama’ah."
(HR. At-Thabraani).


“Akan muncul suatu firqah/sekte/kaum dari umatku yang pandai membaca Al Qur`an. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Qur`an dan mereka menyangka bahwa Al Qur`an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Qur`an itu adalah (bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”
(HR Muslim 1773)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.