Breaking

Friday, 7 November 2014

Terjadi lagi! Isu konyol tentang penghapusan kolom agama di KTP




Kekonyolan terjadi lagi.. 

Begitu banyak berita bersebaran bahwa Pemerintah akan menghapus kolom agama di KTP. Pemerintah memperbolehkan warga negara Indonesia tidak mencantumkan Agama di Kolom KTP. Komentar berbagai pihak bermunculan. rata-rata menuding pemerintah. 

Ada yang bilang penghapusan kolom Agama adalah Ancaman bagi keutuhan NKRI, Ada yang bilang ini menganjurkan orang untuk tidak beragama, dan alasan-alasan lain yang berbau Negatif. 

Berbagai pihak berkomentar, dari elemen yang menggunakan nama agama hingga element Nasionalis. di media sosial bertebaran pemikiran-pemikiran dan tudingan-tudingan tentang penghapusan kolom agama. 

Saya bilang ini sudah sangat konyol dan berlebihan. Indonesia ini sangat mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak mereka ketahui dengan pasti. mereka mengambil ucapan sepotong-sepotong atau mereka hanya membaca judul lalu mereka kembangkan seolah-olah sebuah kebenaran. dan konyolnya banyak yang mengikuti pemikiran dan analisa konyol tersebut. 

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak ada yang salah sama sekali. yang salah itu adalah orang yang memelintir dan menyebarkan. dan yang membaca ikutan salah karena hanya membaca sepihak. 

Yang mengatur tentang Administrai kependudukan ada pada UU No. 24 Tahun 2013. Pada UU ini dijelaskan pasal-pasal tentang KTP. mari kita lihat Pasal-Pasalnya.

Pasal 58 ayat 2 jelas sekali menyebutkan kolom-kolom apa saja yang di isi di KTP. dan Kolom Agama termasuk di dalamnya. artinya UU jelas menyatakan itu. 

Pasal  64 Ayat 1 
"KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. "


JELAS SEKALI PADA KEDUA PASAL DI ATAS MENYEBUTKAN UNTUK MENCANTUMKAN NAMA AGAMA DI KOLOM AGAMA. 

Tapi kenapa saya mengatakan bahwa pernyataan Menteri Dalam Negeri itu tidak salah? Mengapa saya mengatakan bahwa Pemerintah tidak salah? Lihat pada Pasal di bawah ini.


Pasal 64 Ayat 5
Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya BELUM DIAKUI sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan TIDAK DI ISI, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. 


DAN FAKTANYA ADALAH MENTERI DALAM NEGERI JELAS-JELAS MENGATAKAN BAHWA PARA PENGANUT KEPERCAYAAN BOLEH MENGOSONGKAN, SEMENTARA AKAN DICARAKAN DENGAN MENTERI AGAMA UNTUK PENCANTUMANNYA.

DAN MENTERI DALAM NEGERI JELAS MENGATAKAN BEGINI..

“Dalam Undang-undang jelas ada enam agama yang boleh dicantumkan dalam KTP-el, sehingga kalau ingin ditambah akan memerlukan waktu untuk mengubahnya. Tapi kalau mereka mau mengkosongkan kolom itu ya tidak masalah,”

JELAS SEKALI KAN? 

WALAUPUN HARUS DIKOREKSI SEDIKIT BAHWA TIDAK PERLU ADA IZIN DARI MENTERI AGAMA, KARENA INI UNDANG-UNDANG MAKA YANG PUNYA KEWENANGAN UNTUK MEREVISI UNDANG-UNDANG ITU ADA DITANGAN DPR, BUKAN DI MENTERI.

KENAPA KITA JADI KONYOL SIH?


Silahkan download UU di sini (UU No. 24 Tahun 2013)

No comments:

Post a Comment