Breaking

Thursday, 4 December 2014

Ahok berhak memilih dan melantik 2 Wagub DKI, Ini Hak Ahok bukan hak ketua Partai!


Pasal 203 ayat 1 Perppu No. 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa 

"Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya."

Dalam hal ini sudah di Implementasikan dengan mengangkat Ahok secara otomatis sebagai Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo. 

Setelah itu apa? 
Setelah itu tentang wakil gubernur yang akan mengisi posisi ahok sebelumnya. 

Di media sudah bertebaran mengenai nama-nama yang akan mengisi posisi tersebut. dan sudah terjadi polemik di mana ahok sempat mengatakan bahwa dia yang akan memilih sendiri wakil gubernurnya tapi di pihak lain mengatakan bahwa untuk posisi Wakil Gubernur bukan hak ahok yang menentukan. 

Jadi siapa yang benar? 

Mari kita lihat secara aturan main, mana yang benar, apakah Ahok atau pihak yang inginkan mereka yang memilih wakil gubernur DKI? 

Pasal 203 ayat 2 Perppu No. 1 tahun 2014 menyatakan: 

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pengisiannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini."

Jelas pada pasal ini menyatakan bahwa mekanismenya harus berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2014. 

Mari kita lihat.. 

Pada Perppu No.1 Tahun 2014, BAB XXII Tentang PENGISIAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA. 

Pasal 170 ayat 1 menyatakan bahwa pengisian wakil gubernur dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah pelantikan Gubernur. 

Pasal 171 ayat 1 menyatakan bahwa Gubernur mengusulkan calon wakil Gubernur  15 hari setelah pelantikannya. dan pada 

Pasal 171 ayat 2 menyatakan bahwa Wakil Gubernur diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri. 

Pasal 171 ayat 4 menyatakan kalau gubernur tidak mengusulkan maka akan dikenai sanksi. 

Pasal 172 ayat 1 menyatakan bahwa wakil Gubernur dilantik oleh Gubernur.

Jadi sudah jelas bahwa itu HAK nya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk memilih dan Melantik Wakil gubernurnya sendiri! jadi ketika ahok mengatakan "Yang mau nikah saya, kenapa kalian yang memilih?" itu bukan arogan, tapi itu karena hak nya yang di utak-atik. 

Kenapa sekarang ini banyak sekali pihak-pihak ikut campur dan merasa memiliki HAK orang lain? ketika pemilik HAK itu merasa terganggu, malah dia yang disalahkan. yang ingin merampas HAK dia malah dibenarkan karena secara secara berjamaah mereka saling mengamini. Ini tindakan bar-bar! 

Ahok harus segera mengusulkan calon-calon Gubernurnya! 

Kenapa saya katakan calon-calon? karena dengan penduduk DKI yang 9 Juta lebih maka Ahok bisa memiliki 2 orang wakil Gubernur. 

Pasal 168 ayat 1 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2014, menyatakan Provinsi dengan jumlah penduduk di atas 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wakil Gubernur; 

Jadi 15 hari setelah pelantikan Ahok sebagai Gubernur, dia harus segera mengusulkan nama-nama calon Wakil Gubernur ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. karena setelah diangkat oleh Presiden, Ahok harus segera melantik Wakil gubernur untuk dirinya! 

Jadi disini jelas tidak ada kewenangan DPRD atau Partai-partai untuk ikut merecoki soal calonn wakil Gubernur DKI. tidak ada ketentuannya. itu hanya penafsiran-penafsiran dan kepentingan-kepentingan politik para elite. mereka sama sekali tidak punya hak! karena disini hanya ada Ahok sebagai Gubernur, Menteri dan Presiden!  Tidak ada ketua Partai, tidak ada DPRD, tidak ada pengamat-pengamat dan tidak ada ormas-ormas yang berhak untuk menentukan Calon Wakil Gubernur! 

Persyaratan Wakil Gubernur pada pasal 169 Perppu No.1 Tahunn 2014 tidak menyebutkan bahwa harus ada campur tangan Partai, campur tangan DPRD dan sebagainya. jadi yang selama ini berteriak Wakil Gubernur harus di pilih oleh Partai dan DPRD dapat di pastikan mereka tidak membaca Perppu atau mereka membaca Perppu tapi pura-pura tidak membaca.

Mau Ahok pilih Tetangganya, mau pilih tukang somay, mau pilih kawan mainnya menjadi Wakil Gubernur DKI, itu Hak nya dia sebagai Gubernur DKI! atau tiba-tiba Ahok bilang saya ingin punya 2 Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Syahrini dan Rieke Diah Pitaloka, Sah! tidak ada satu orangpun yang bisa melarangnya. 

Jadi saran saya untuk Ahok, "Anjing Menggonggong Khafilah berlalu" silahkan pilih orang yang sehati dan bisa bekerja sama dengan anda. jangan dengar kata-kata siapapun yang memaksa, jangan pedulikan mereka, karena Konstitusi mengatur Hak anda.  kecuali anda itu laki-laki pengecut yang takut dengan ancaman. 

The Show Must Go on, Ahok!  

No comments:

Post a Comment