Breaking

Tuesday, 2 December 2014

Jangan gunakan Munir untuk membenarkan asumsi dan mencabut Hak Pollycarpus


Ini negara berdasarkan hukum, bukan Negara suka-suka. Suka-sukanya penguasa, suka-sukanya LSM, suka-sukanya ormas, suka-sukanya orang kaya, suka-sukanya orang miskin, suka-sukanya kelompok yang mengatasnamakan ini dan itu dan sebagainya.

Negara kita dibangun dengan fondasi hukum, tujuannya agar supaya keadilan di tegakkan di negara ini. Tidak melihat siapa orangnya tapi apa yang orang itu lakukan. Hukum di negara kita tidak mengatur bahwa di jalan raya ketika terjadi tabrakan antara motor dan mobil, maka yang salah sudah dapat dipastikan mobil.  Tidak ada!

Pollycarpus Bebas Bersyarat!
Kontras teriak!
Suciwati teriak!

Nah loh! Ada apa ini?

KontraS menilai pemberian pembebasan bersyarat tersebut merupakan sinyal bahaya terhadap penuntasan kasus pembunuhan Munir dan juga perlindungan HAM dalam pemerintahan Jokowi.

KontraS mengatakan bahwa Komitmen penuntasan kasus HAM pemerintahan Jokowi tidak dipenuhi karena membebaskan Pollycarpus dan Pemerintahan Jokowi hanya melihat dari aspek Yuridis (hukum) tentang pemberian hak terhadap terpidana tanpa melihat sejauh mana penuntasan kasus tersebut.

KontraS juga berpendapat bahwa sifat kejahatan yang dilakukan oleh pollycarpus merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan. Dan kontraS  mengatakan bahwa hal ini sudah merusak keadilan MASYARAKAT hanya karena pertimbangan Pollycarpus berkelakuan baik, membuat sabun dan menjadi Pramuka di penjara.

Suciwati, Istrinya Munir mengatakan Presiden Jokowi bohong! Pembebasan bersyarat semestinya tidak ada, lalu menyatakan bahwa jika menterinya tidak punya komitmen Isu HAM hanya menjadi komunitas jual beli dan dia MEYAKINI dalangnya ada dan menuntut pemerintah untuk mencari dalangnya, tapi anehnya dia menuding Hendropriyono.

Saya menilai pernyataan-pernyataan KontraS dan Suciwati ini malah menyimpang, melanggar Hak Asasi Manusia dan semua pernyataan mereka hanya berdasarkan asumsi-asumsi kosong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kenapa?


  1. Menurut Kontras pembebasan bersyarat Pollycarpus merupakan sinyal bahaya. Yang jadi pertanyaannya bahayanya apa? Jika ada temuan baru yang dapat di buktikan silahkan, dan Pollycarpus tentu sebagai warga Negara Indonesia dapat di panggil lagi. Dimana bahayanya?
  2. Apa alasan KontraS mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak memenuhi komitmen penuntasan kasus HAM? Kalau KontraS menuding dengan cara seperti itu, stop! Mereka bicara soal HAM, karena mereka mengusik Hak Asasi Manusia seorang yang bernama Pollycarpus.

  3. KontraS mengakui bahwa pemerintah hanya melihat Hak Terpidana dari aspek Yuridis tanpa melihat sejauh mana penuntasan kasus. Pada point ini saya dengan tegas mengatakan bahwa, KontraS untuk segera belajar lagi tentang hukum dan logika, karena alasan yang diberikan tidak berhubungan dan jauh dari hukum. Bagaimana mereka mau mendapatkan keadilan secara hukum, sedangkan mereka sendiri mengangkangi yang namanya hukum!

  4. Kontras mengatakan bahwa sifat kejahatan yang dilakukan oleh pollycarpus merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan. Hal ini semakin tidak menentu. Pollycarpus terlepas apakah dia salah atau tidak, dia sudah menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh perangkat hukum di negeri ini. Lalu kontraS maunya seperti apa? Orang yang sudah menjalani hukuman dia berhak untuk bebas, apakah dia tetap dilabeli penjahat oleh kontraS? Apakah kontraS tidak baca UU bahwa terpidana itu di penjara di bina agar keluar tidak lagi mengulangi kesalahannya dan bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab?

  5. KontraS mengatakan dengan dibebaskannya Pollycarpus maka sudah merusak keadilan masyarakat. Pertanyaannya KontraS itu apa sih? Sejak kapan mereka diangkat untuk mewakili rakyat? Janganlah selalu mencari pembenaran membawa-bawa nama rakyat. Karena rakyat tidak pernah meminta kontraS untuk mewakili mereka.

  6. Pollycarpus berlaku baik, bekerja dan menjadi Pramuka di penjara di ”remehkan” oleh kontraS. KontraS masuk ke wilayah hak pribadi seseorang dan ”meremehkan” apa yang sudah menjadi hak seorang terpidana untuk mendapatkan keringanan hukuman yang sah di atur didalam Hukum Indonesia.

  7. Kalau pernyataan Suciwati jelas tidak ada bedanya dengan pernyataan kontraS, Menuduh Jokowi bohong tapi tidak bisa membuktikan dimana bohongnya, mempertanyakan komitmen menteri tapi tidak bisa membuktikan dan yang parahnya lagi ternyata Suciwati hanya MEYAKINI ada dalang didalam kasus Munir. Artinya Suciwati hanya menggunakan perasaannya. Ini makin tidak jelas.

Jelas sekali bahwa KontraS dan Suciwati hanya asal teriak HAM, asal menuding, asal menilai sehingga apa yang keluar dari pernyataan mereka semuanya tidak berdasar, malah memasuki wilayah-wilayah, kewenangan-kewenangan yang bukan hak mereka.

Teriak Hak Asasi tapi menyerang Hak Asasi pihak lain. itu namanya mau menang sendiri. Apalagi asumsi-asumsi mereka tidak pada koridor hukum.

Saya bisa saja menilai bahwa Suciwati berteriak karena munir itu adalah suaminya, KontraS berteriak karena yang laku mereka keluarkan adalah masalah Munir ini. Bisa sajakan kalau saya mau berasumsi seperti mereka? Tapi kan itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya. Itu hanya perasaan-perasaan saja. Perasaan itu tidak bisa menjadi ukuran dalam kasus ini karena parameternya sangat bias dan perasaan setiap orang itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menuding Pemerintah dan Pollycarpus.

KontraS dan pihak-pihak yang pernyataannya senada dengan KontraS, sebaiknya mulai belajar lagi tentang yang namanya Hak Asasi dan yang namanya hukum. Apalagi seperti KontraS ini, mereka bukan pembuat  hukum, mereka bukan hakim dan mereka bukan pihak yang diberikan otoritas untuk memutuskan sesuatu di negeri ini.

Silahkan Suciwati dan KontraS belajar lagi, untuk tahap awal silahkan mereka baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, di situ jelas ada hak Pollycarpus sebagai terpidana.

Mereka harus bisa membedakan mana hukum dan mana perasaan dan keyakinan pribadi. Karena bicara perasaan sangat abstrak.

Kasus Munir harus diteruskan jika memang ditemukan bukti-bukti, dan memang cara-cara pembunuhan terhadap Munir tidak dapat dibenarkan oleh siapapun. Tapi bukan berarti kita juga harus menabrak hukum yang ada di Indonesia! Menabrak Hak Asasi manusia! jangan menggunakan nama Munir sebagai pembenaran untuk menuding dan menyalahkan berdasarkan asumsi dan perasaan yang tidak berdasar hukum

KontraS itu hanya LSM biasa sama seperti yang lainnya, yang membedakan hanyalah Munir pernah di kontraS, Suciwati adalah Istrinya Munir dan kasus Munir menjadi pembicaraan banyak pihak.

Hanya itu saja kok... 

No comments:

Post a Comment