Breaking

Monday, 2 March 2015

Hak Angket DPRD DKI terhadap Ahok ternyata Ilegal!


Masalah Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD Provinsi DKI sebenarnya simple. Hanya karena terlalu berisik, banyak yang bicara ngelantur, sehingga jadi melebar kemana-mana. 

Coba kita lihat apa yang terjadi

Pertama,
Menurut DPRD Ahok menyerahkan APBD ke Mendagri bukan menggunakan APBD 2015 hasil kesepakatan ahok dengan DPRD. Menurut mereka Ahok mengajukan APBD versinya sendiri. Dan sekarang mereka melakukan Hak Angket di DPRD dan hak angket itu sudah disepakati seluruh anggota DPRD

Kedua, 
Menurut Ahok dia menghapus dana-dana siluman di APBD 2015 yang tidak masuk akal. Menurut ahok ada dana untuk membeli UPS seharga 6 Miliar untuk setiap sekolah dan kelurahan, dan ahok membeberkan dimedia ada 12 Triliun dana yang menurutnya dana siluman Di APBD 2015. 

Sebelum membedah dua hal ini, di informasikan saja bahwa Ahok yang gubernur DKI adalah orang yang non partai. dia tidak punya dukungan dari partai politik. artinya sekarang ini ahok berhadapan dengan DPRD yang berisi berbagai anggota partai politik. 

Mari kita bedah 2 hal itu...

Hal pertama adalah, Ahok mengaku bahwa yang dia masukkan ke Kemendagri adalah hasil yang sebenarnya, hasil dari pembahasan dengan DPRD. Ahok punya bukti karena sekarang dia menggunakan E-Budgeting. Dia tidak mau lagi kecolongan seperti kemarin-kemarin, ada dana siluman yang disisipkan diluar dari hasil pembahasan. APBD 2015 ini terjadi lagi! Ada oknum Anggota Legislatif yang menyisipkan dana sebesar 12 Triliun. Setelah paripurna para oknum sisipkan dana siluman dan hasilnya di print out. 

Ahok mempublikasikan hasil yang diluar dari Pembahasan itu ke publik, untuk menunjukkan bahwa dana siluman yang disisipkan diluar pembahasan sangat besar hingga mencapai 12 Triliun! 

Tapi DPRD ngotot untuk mengadakan Angket terkait RAPBD 2015 yang menurut mereka tidak sesuai dengan hasil yang sudah disepakati bersama. Persoalan mana yang benar, apakah DPRD atau ahok itu nanti dibuktikan, karena ahok juga ternyata mempunyai bukti melalui E-Budgeting. 

Terkait Hak Angket yang sudah disetujui 100% oleh DPRD DKI, itu adalah hak DPRD. Tapi kalau terkait kasus yang mereka tuduhkan ke Ahok, maka dapat dipastikan Hak Angket itu ILEGAL! 


Kenapa? 

Karena berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hak angket itu hanya bisa dilakukan pada Ahok jika ahok: 

1) Di duga menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai syarat pencalonan kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen, maka DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 82 ayat 1)

2) Jika Ahok (Kepala Daerah) menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena diduga karena melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, maka DPRD dapat menggunakan hak angket untuk MENANGGAPINYA. (Pasal 85 ayat 1)

3) Jika ada kebijakan Pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan (Pasal 106 ayat 3)


Dari 3 hal tersebut, pada pasal 82 ayat 1 itu Hak angket bisa dilakukan jika Ahok diduga menggunakan dokumen palsu saat dulu mencalonkan menjadi gubernur. Pasal 85 ayat 1 ada krisis kepercayaaa publik terhadap ahok (Publik malah mendukung ahok sekarang ini). Pasal 106 ayat 3 itu untuk kebijakan pemerintah daerah dan bukan kepala daerah. Kebijakan pemerintah daerah itu adalah program pemerintah daerah yang diduga oleh DPRD bertentangan dengan UU. kalau yang menyerahkan APBD2014 ke Kemendagri itu bukan kebijakan

Jadi jelas sudah bahwa Hak Angket yang sekarang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI adalah perbuatan ILEGAL, karena UU tidak mengatur hal yang dijadikan angket oleh DPRD terhadap Ahok. 

Hal kedua adalah, ketika ahok buka dana siluman APBD tahun lalu tahun 2014, Ternyata itu bukan isapan jempol. Ternyata sekolah-sekolah itu tidak pernah mengajukan dan ada juga sekolah-sekolah yang tidak menerima. Ada 3,43 Triliun rupiah dana yang tidak di eksekusi. kemana UPS itu? kemana dana UPS itu? siapa perusahaan pemenang tender pengadaan UPS yang mencapai ratusan miliar Ternyata setelah diperiksa ada perusahaan abal-abal, setelah diperiksa sekolah-sekolah itu tidak pernah meminta, mereka malah heran kenapa tiba-tiba ada UPS? UPS tidak begitu perlu bagi mereka.

Apakah perlu UPS itu untuk sebuah sekolah? apakah perlu hingga harus disediakan UPS seharga 6 Miliar? padahal fungsinya tidak berbeda dengan Genset, karena tujuannya ketika listrik padam maka listrik tetap hidup, data-data tidak hilang. Kalaupun pakai UPS, dengan UPS seharga 163 juta bisa mengamankan 60 data komputer sekolahan!. Jauh sekali kalau sampai 5,8 Miliar per UPS pada tahun 2014  (kini 6 Miliar). Ini sangat-sangat konyol!

Ok lah kalau soal APBD 2015 dengan dana siluman 12 Triliun itu sudah terbongkar dan bisa lolos dari jerat hukum (seharusnya hal ini tidak lolos dari jerat hukum) tapi APBD 2014 itu bukan lagi Rancangan, tapi sudah dieksekusi dananya! dananya sudah keluar. 

24 Agustus 2014, Ahok sudah ingatkan para anggota DPRD DKI yang baru agar mau menerima sistem E-Budgeting agar tidak ada lagi anggota Dewan yang bisa mark up anggaran. Saat itu ahok mengatakan setiap sen uang yang dikumpulkan dari rakyat tidak boleh di sia-siakan. dan sekarang sistem E-Budgeting itu berhasil membongkar yang namanya dana siluman.

Kasus UPS tahun 2014 ini harus segera di angkat, karena sudah begitu jelas dan terang benderang. dan untuk APBD 2015 dengan angka-angka fenomenal untuk pembelian UPS sekolah, kelurahan dan kecamatan ini pun perlu menjadi perhatian serius. 

Tapi diluar dari itu, hal yang terpenting adalah Hak Angket yang dilakukan oleh DPRD DKI terhadap ahok dengan tuduhan ahok menyerahkan hitungan APBD 2015 ke Kemendagri yang bukan hasil persetujuan bersama adalah Hak Angket Ilegal, karena itu tidak diatur didalam UU tentang Pemerintahan Daerah.


Mari fokus pada Dana Siluman itu! jangan mengaburkan masalah.. 



Follow Twitter @logikaisme

No comments:

Post a Comment