Breaking

Tuesday, 3 March 2015

Jika defisit, periksa BPJS! bisa jadi uang rakyat dipermainkan..


Dalam RAPBN 2015 ada dana tambahan 5 Trilliun untuk BPJS. hal ini menjadi tidak ada masalah jika kenaikan itu sudah pernah dibahas antara pemerintah dengan DPR RI. Masalahnya soal penambahan dana ini tidak pernah dibahas dalam pertemuan antara pemerintah dengan Komisi IX DPR RI. Ada dana yang muncul secara tiba-tiba tanpa pembahasan. Ini memang aneh dan menimbulkan banyak pertanyaan.   

Meskipun  nanti ada yang bilang begini, ok itu salah tapi tetap saja semua itukan akan terecord pemakaiannya. Kalau tidak ada anggota DPR yang tahu tetap saja itu akan tercatat, tetap saja itu harus ada pertanggungjawabannya ke lembaga terkait. Kan tidak mungkin kalau sudah di sahkan lalu uang 5 Triliun itu hilang dibagi-bagi oleh pemerintah dengan oknum yang memasukkan angka 5 trillliun itu. Tapi tetap saja itu hal yang tidak bisa dibiarkan.

Siapa orang yang dengan  berani memasukkan angka tersebut? Itu sangat mudah diketahui di DPR. Tinggal sekarang keberanian dari DPR untuk ungkapkan nama orang tersebut, karena hal ini jelas sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kita tunggu kebenaran itu.

Penambahan ini tidak masuk akal karena iuran BPJS untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) ada kenaikan PBI 43% dari Rp.19.225,- menjadi Rp.27.500,- per bulan.

Ini sebuah langkah yang aneh, dan aneh sekali menurut saya jika penambahan dana dan menaikkan iuran di kaitkan dengan alasan defisit yang ternyata tidak jelas  apa defisitnya dan berapa defisitnya. Dan di BPJS itu tidak mengenal yang namanya defisit.    

Mari kita bahas..

Pertama
Anggaplah penambahan itu tidak ada masalah, anggap saja begitu. Artinya harus ada penjelasan kenapa harus ada tambahan dana 5 Triliun kan? Kalau alasannya penambahan 5 Triliun itu karena Defisit, harus dijelaskan dimana defisitnya?

Tapi sebelum bahas apa saja defisitnya, ternyata penambahan 5 Triliun ini alasan yang melatar belakanginya berbeda-beda.

BPJS Nakertrans mengatakan bahwa penambahan 5 Triliun itu karena untuk pembangunan rusun atau rumah tenagakerja.

BPJS secara nasional mengatakan bahwa Defisit hingga desember 2014 sebesar 1,5 Triliun. BPJS Jatim mengatakan Defisit hingga Desember 2014

BPJS jatim mengatakan mereka defisit sebesar 2,7 Triliun hingga desember 2014.  

Lalu ada lagi penambahan buat BPJS itu 3,5 Triliun dan 1,5 Triliun buat DJSN. Belum nanti kalau dicari lagi akan ada lagi statement defisit yang berbeda angkanya.

Soal perumahan pekerja, katanya mau membangun rumah pekerja hingga 150 Triliun dan ada kekurangan sehingga support 5 Triliun. Pertanyaannya apakah itu pekerjaan utama BPJS? Apakah itu ada dalam UU?

Yang didalam UU saja belum beres dikerjakan sudah mau bicara soal lain. Hal itu bisa dilakukan Kalau BPJS sudah surplus dan hak peserta didalam UU sudah dilaksanakan. Dana lebih itulah yang dipergunakan untuk kepentingan peserta. Kepentingan peserta itu salah satunya dengan program perumahan! Itulah caranya.

Jangan program utamanya saja masih berantakan, BPJS sudah mengerjakan hal lain yang membutuhkan investasi dan menguras APBN! BPJS Fokus saja pada pekerjaan utamanya! Soal perumahan itu biarkan menjadi tugas kementerian ketenagakerjaan dan kementerian Perumahan Rakyat. Jangan BPJS ikut ambil bagian dari itu. kenapa harus memaksakan diri? Giliran mentok minta dana ke pemerintah. Pemerintah mengajukan dalam APBN. Ini ngawur! atau ada oknum-oknum yang ingin mendapatkan uang didalam project perumahan itu? kalau cara ngotot begini, kemungkinan hal itu ada.

Lalu soal Jatim yang defisit 2,7 Triliun.  Ini semakin aneh. Bagaimana bisa defisit daerah Lebih tinggi dari defisit Nasional yang hanya 1,5 Triliun? kalau bicara nasional artinya jatim sudah termasuk dalam hitungan defisit 1,5 Triliun itu kan?

Alasan defisit BPJS Jatim karena dari 8 juta pekerja di Jatim, baru 1 juta yang mendaftar menjadi peserta BPJS. Ini bagaimana ceritanya?  Kalau masalahnya di pekerja kan sudah jelas di UU mengatakan wajib, kenapa tidak dilakukan dari kemarin-kemarin? Datanya juga ada jelas. Lagian jika mereka tidak menjadi peserta mereka tidak akan dilayani melalui BPJS di rumah sakit kan? Kalau masalahnya seperti itu, mau PBI dinaikkan 100% pun akan tetap sama. Dan itu memang sudah tanggung jawab dari BPJS untuk bisa mengatur keuangan. kalau hanya menyalahkan lalu teriak defisit dan minta lagi ke pemerintah, ini bukan asuransi namanya, tapi lembaga sosial! sedangkan BPJS itu kan otonom. Kemana pengembangan dana BPJS yang sudah diamanatkan oleh UU? Apa kerja BPJS?

Lalu kenapa secara nasional hingga desember 2014 BPJS mengatakan bahwa defisitnya hanya 1,5 Triliun tapi penambahannya ke APBN 5 Triliun? Walaupun ternyata dikatakan 3,5 Triliun untuk BPJS dan 1,5 Triliun untuk DJSK (Dana Jaminan sosial Kesehatan). Untuk apa DJSK penambahan 1,5 T? Apa alasannya, kemana dana cadangan kemarin?  

OK anggaplah secara nasional ada defisit 5 Triliun, ini baru anggapan saja dan kita lupakan dulu keanehan-keanehannya. Pertanyaannya 5 Triliun itu apakah defisit per bulan? Ternyata tidak! Angka defisit itu  didapatkan dari awal berjalan BPJS hingga desember 2014. artinya sejak awal BPJS beroperasi hingga Desember 2014 ada defisit sebesar 5 Triliun.

Ini menjadi aneh ketika ada kenaikan PBI sebesar 43% . Kalau dihitung setiap bulannya jika diambil 88 juta PBI x iuran yang lama sebesar Rp.19.225,- maka total per bulan yang didapat sebesar Rp. 1.691.800.000.000,-. Dengan Iuran yang baru sebesar Rp. 27.500,- maka menjadi Rp. 2.420.000.000.000.- per bulan. Ada penambahan sebesar Rp.728.200.000.000,-. Per bulan. Jika di kali dalam 1 tahun maka ada penambahan dana sebesar Rp. 8.738.400.000.000,-

Jadi ada penambahan dana dari kenaikan iuran PBI saja hampir 9 Triliun! Ada selisih hampir 9 Triliun! Kalau defisitnya hanya 1,5 sampai 5 Triliun, maka itu sudah sangat berlebih! Ini apa-apaan? Itupun defisitnya tidak jelas! Satu dan lainnya berbeda-beda, belum lagi penjelasan detail dari defisit itu tidak jelas juga!  

Jadi angka defisit mana yang harus dipegang? Apa alasan defisitnya? Kenapa harus ada kenaikan iuran dan penambahan? Apa saja kerja BPJS selama ini? Apa kerja DJSN selama ini? Dari mana angka defisit itu didapat? Dan sebagainya


Kedua
Harus jelas dimana defisit itu. Apakah defisit itu benar defisit atau ada pengaturan keuangannya yang salah atau malah ada “Permainan” dana kesehatan?. Alasan-alasan itu harus jelas karena dari situ bisa diketahui apa masalahnya sebenarnya sehingga itu bisa menjadi catatan dan rekomendasi semua pihak terkait perbaikan pengelolaan BPJS. yang pasti tujuannya agar program ini menjadi lebih baik, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kalau alasannya tidak jelas kita tidak tahu dimana masalahnya, kita tidak tahu mau perbaikan dari mana, maka dari tahun ke tahun akan begini terus. Akan selalu minta dana dan akan ada kenaikan terus. Makanya harus jelas agar sumber masalahnya bisa segera diatasi dan BPJS bisa menjalankan amanat dengan  baik.

Kenaikan iuran itu alasannya apa? Kalau alasannya banyak sekali yang tidak tercover. apa yang tidak tercover? Harus jelas. Tidak tercovernya apa? Apakah karena keluhan pasien? Apa keluhannya? Apakah obat yang tidak semuanya tercover? Kalau itu masalahnya maka itu bukan masalah iuran, tapi itu sudah masalah regulasi.

Jadi jika alasannya banyak yang mengeluh karena obat itu tidak dalam tanggungan BPJS, itu artinya bukan masalah pendanaan. Begitu pun jika alasan dikarenakan ada beban biaya bagi peserta BPJS. Alasan bahwa kenaikan iuran itu agar peserta tidak lagi dibebani, maka itu salah! Yang harus dilakukan adalah perubahan regulasinya. Penambahan dana ini hanya akan sia-sia karena tidak akan merubah keadaan, karena tidak ada perubahan terhadap regulasi itu sendiri.

Kalau masalah obat dan alat medis, maka obat dan alat medis apa saja? Ini harus jelas. Kalau nanti datanya ternyata obat yang memang tidak di cover BPJS, maka itu lagi-lagi masalah regulasi. Bukan masalah defisit.

Kalau ternyata obat dan alat medis yang dimaksud adalah obat dan kebutuhan medis yang ditanggung oleh BPJS, maka itu pun sebenarnya masih masuk ke masalah regulasi.

Tapi lupakan dulu soal regulasi yang mengatur kapitasi agar supaya anggaran tidak defisit. Anggap saja regulasi itu tidak ada.

Yang sekarang harus di jelaskan dan dipertanggungjawabkan (karena meminta dana dan penambahan iuran) adalah harus ada penjelasan secara teknis! penjelasan teknis ini yang akhirnya dapat menguraikan masalahnya. Misalnya begini, apakah obat dan kebutuhan medis yang diperlukan oleh penyakit tertentu? contoh, seorang yang mengalami diare. Kebutuhannya adalah obat diare dan infus. Obat diarenya dan infusnya jelas yang ditanggung oleh BPJS. Atau apakah ada pemakaian merek obat dan infus yang dipakai dari yang diluar tanggungan BPJS? sehingga pasien harus bayar lagi? atau merek obat dan infus yang harganya lebih mahal daripada merek obat dan infus yang ditanggung BPJS? yang akhirnya membebankan biaya lebih ke BPJS, menghabiskan kapitasi.

Apakah benar obat dan infusnya yang diperlukan seorang yang kena diare pemakaian normalnya sama? Misalnya pemakaian normal dalam sehari adalah 3 obat diare dan 5 Infus. Jadi kalau dalam 1 bulan disebuah rumah sakit ada 10 orang yang diare maka dalam sehari ada 30 obat infus dan 50 botol infus. kalau semuanya selama 7 hari menginap maka ada 210 obat diare dan 350 botol infus. lihat laporannya! kalau ternyata laporannya 500 obat diare dan 800 botol infus, itu perlu dipertanyakan. Dan tidak bisa dipukul rata semuanya 7 hari, karena bisa jadi ada yang tidak sampai 7 hari. Bisa saja hanya 2 hari, bisa jadi ada yang lebih juga.     

Lalu batas biaya yang ditanggung oleh BPJS apakah setiap pasien selalu menggunakan biaya hingga mencapai limit semua? Kalau setiap pasien laporannya terhitung menggunakan hingga limit, maka dapat dipastikan itu akal-akalan dan ada permainan. Atau rata-rata semua pasien biayanya mendekati limit semua! Itu juga patut dipertanyakan. Orang yang mungkin hanya berobat sehari atau menginap sehari biayanya jangan juga 7 hari! Obatnya jangan dihitung 7 hari!

Apakah obat yang dipakai standartnya? Apakah obat itu obat generic? Atau obat bermerek dari perusahaan tertentu? Lihat prosentase merek obat apa saja yang terbanyak dipakai. Bagaimana obat itu dipakai dan berapa banyak yang diberikan ke pasien? Kenapa harus merek itu yang dipakai? Kenapa tidak merek yang dibawah itu yang harganya murah? Kenapa tidak pakai generic? Banyak hal teknis yang memang harus diketahui karena dari situ bisa ketahuan apakah ada penggelembungan, apakah ada titipan dari produk tertentu, apakah harga yang diluar dari harga normal dan sebagainya. ini sangat mungkin terjadi, apalagi persaingan penjualan obat! Bisnis obat!

Ini bukan berlebihan karena banyak yang terjadi pasien ketika keluar rumah sakit obat dan alat kebutuhan medis lainnya menumpuk. Entah apakah ini agar obat-obatan ini cepat laku atau bagaimana, tidak mengerti juga.

Ini tidak ribet apalagi BPJS itu kan sudah punya sistem komputerisasi. Laporannya bisa mudah terlihat. Mau berdasarkan kategori apapun bisa. Jadi tidak akan sulit untuk melihat apakah normal pengeluaran dana untuk obat, alat kesehatan dan sebagainya. ini bisa menjadi mudah dengan sistem dan bisa melihat global.

Mau melihat perbandingan biaya merek obat untuk penyakit yang sama pun bisa! Kalau sudah tersistem maka bisa dengan mudah melihat berbagai jenis dan bentuk laporan. Tapi kalau tidak punya sistem dengan kemampuan seperti itu, ini masalah! Padahal membuat sistem seperti yang saya maksud tadi sangat mudah!     

Bisa jadi rumah sakitnya benar tapi laporan BPJS nya tidak benar atau bisa jadi ternyata kebutuhan masyarakat akan kesehatan dengan biaya yang disiapkan memang tidak mencukupi. Makanya harus jelas alasan defisitnya.

BPJS itu sebenarnya tidak pernah defisit. Karena kalau kita berpatokan dari UU jelas ada kapitasi sesuai dengan kemampuan dari BPJS. Artinya apa? Jika itu dijalankan maka tidak akan pernah ada yang namanya defisit! Tinggal masalahnya apakah ada masyarakat yang tidak tercover? nah dari situ baru di periksa apakah benar dananya sudah mencapai limit atau karena memang kebutuhan atau karena penggelembungan pembelian kebutuhan medis? Jadi fokusnya hanya disitu! Jangan melebar kemana-mana.

Begini, Kalau semua pengeluarannya sudah benar, apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur, tapi banyak PBI masih tidak tercover BPJS maka ada 2 pilihan yaitu, apakah mau menaikkan iuran atau BPJS nya mulai melakukan berbagai program untuk mengembangkan dana yang ada.

BPJS itu diberikan kewenangan untuk mewajibkan semua orang menjadi peserta BPJS,  maka tingkatkan kepesertaan. Itu tugas BPJS. Perusahaan asuransi swasta saja yang tidak diberikan kewenangan yang begitu besar oleh negara mampu besar dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi pesertanya. Kok BPJS yang diberikan kewenangan besar dan dibuatkan UU tidak bisa?

Kalau sampai begini polanya maka jelas pengelola BPJS gagal! Harus segera direvisi. Target tidak berjalan dan semuanya menjadi tidak jelas. Kejadian sekarang ini jelas menunjukkan kegagalan pengelola BPJS. DJSN juga dibayar tidak ada manfaatnya. DJSN dan pengelola BPJS memposisikan diri mereka seperti pekerja yang dibayar bulanan, ini aneh.

Jadi sekali lagi, alasan defisit itu tidak ada! yang ada hanya masalah cakupan cover PBI terjangkau atau tidak! Itu yang dihitung dan diperiksa agar bisa menentukan langkah dan menentukan strategi bagaimana kewenangan BPJS yang diberikan oleh UU untuk mengembangkan dana yang ada.

Harus ada usaha-usaha itu terlebih dahulu dan diskusikan dengan pemerintah. Jangan apa-apa langsung dinaikkan, belum apa-apa minta uang. padahal aset BPJS itu tidak dari Nol, apalagi menggunakan aset-aset baik bangunan dan sebagainya milik dari Badan Jaminan sosial yang lama. Sistemnya juga sudah ada, polanya juga sudah ada, tinggal meneruskan dan menyesuaikan dengan BPJS. Secara keperluan Hard nya sudah ada, hanya perubahan sistem.

Kalau polanya seperti ini untuk apa ada BPJS? Untuk apa ada kewenangan BPJS? Semua orang juga bisa menjadi pimpinan BPJS karena tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana solusinya. Kalau pola ini diteruskan maka yang ada malah akan terus merongrong. Kalau cuma bisa begitu saja kerjanya, maka enak sekali menjadi BPJS. Kurang uang minta, kurang uang naikin iuran!

BPJS itu nonprofit, bukan berarti BPJS tidak mencari laba! BPJS itu mencari laba. Hanya masalahnya adalah tujuan utama dari laba itu. Di UU itu jelas menyatakan dana amanat, hasil pengembangannya dan surplus anggaran di pergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan anggota. Jadi ada dana dari hasil pengembangan dan itu tugas BPJS!

Harus kita ketahui apa saja pengembangannya, apakah untung? Apakah ada surplus anggaran? Surplus anggaran ini perlu karena anggaran itu kan terbatas yang diberikan ke peserta. Ini sama seperti Perusahaan asuransi swasta. Jadi ada keuntungan. Iuran itu pun hasilnya dibagi untuk pengembangan BPJS, gaji, dan operasional. Artinya ada sebagian iuran itu dipergunakan untuk hal-hal yang bukan buat peserta.

Jadi harus diketahui juga apa saja pengeluaran operasional itu? bisa jadi berlebihan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Harus jelas! Apa saja pengeluaran untuk hal-hal yang diluar untuk pembiayaan peserta? Jangan sampai pengeluaran tidak sesuai dengan kinerja. Jangan sampai pengeluaran tidak sesuai dengan normalnya sebuah perusahaan atau badan.

Pengembangan... apakah pengembangan yang sudah dilakukan? Minta uang tambahan itu harus jelas! Apakah rugi? Apakah balance? Itu harus jelas. Kalau belum ada pengembangan, dimana masalahnya sehingga harus ada kenaikan?

Dari 2 penjelasan diatas dan dengan apa yang terjadi sekarang ini, dimana ada dana 5 Triliun yang diluar dari pembahasan, DPR itu bukan hanya menolak saja, tapi harus minta semua pertanggung jawaban dengan penjelasan diatas. Tapi apakah itu ada hak DPR mempertanyakan pertanggungjawaban BPJS ?

Pertanyaannya apa yang bisa mereka lakukan kalau ada yang memasukkan usulan tanpa aturan? Ini kebetulan ketahuan, kalau tidak ketahuan, maka lolos! ini jelas main belakang dan ada yang sengaja menyelipkan.

Dengan masuknya dana 5 Triliun ini tanpa ada pembicaraan maka dapat dipastikan ada kepentingan pribadi yang bermain disini. Ada konsumen dan ada suplier. Atas permintaan konsumen maka suplier memasukkan angka 5 Triliun itu!

Sangat mudah untuk membuktikan itu. Konsumennya jelas adalah pihak BPJS dan Pemerintah! Supliernya ini jelas orang DPR RI.

Mau cari tahu siapa oknum yang menjadi suplier dan konsumen? Sangat mudah! Oknum DPR RI yang memasukkan 5 Triliun itu tinggal lihat saja siapa yang memberikan draftnya, itu artinya itu orangnya, kalau dia tidak mengaku maka tanya darimana draft itu dia dapatkan.

Dan saya yakin DPR RI tahu siapa orangnya itu. kalau tidak mau libatkan saja badan Kehormatan di DPR? Kalau ternyata tidak bisa tinggal libatkan aparat hukum.

Yang namanya Konsumen dan Suplier tidak ada yang namanya gratisan. Pasti tujuannya saling menguntungkan. Jika terbukti 5 Triliun itu dana yang muncul tanpa melalui pembahasan maka jelas! Ada permainan kepentingan disana! Ada konsumen dan ada suplier! Ada fee disana!

Apakah itu fee dari perusahaan obat yang ingin dapatkan project BPJS? Atau ada project untuk pengembangan yang sudah siap menerima mengelola dana segar? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti dana 5 Triliun itu dikeluarkan untuk pembiayaan bisnis dan ada yang mendapatkan fee dari dana siluman itu. itu pasti! Karena tidak ada hal yang benar dilakukan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

Artinya penambahan dana itu tidak akan gol jika dilakukan dengan cara yang benar. Karena tidak ada alasan kuat bagi BPJS untuk meminta tambahan dana 5 Triliun! Dan ini tidak bisa DPR diamkan saja, ini harus diusut, karena bisa jadi ada pola-pola yang sama dilakukan dalam RAPBN sebelum-sebelumnya. Ada dana keluar tanpa melalui pembahasan. Ini wajib!

Bisa jadi kenaikan iuran PBI ini latar belakangnya juga bisnis! Karena kenaikan iuran PBI itu menyebabkan tambahan dana hampir 9 Triliun dalam 1 tahun.

BPJS itu diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri. pengembangan yang diamanatkan kepada BPJS adalah melakukan bisnis. Modalnya dari iuran yang ada dan dikembangkan. BPJS itu diberikan kewenangan yang sangat besar! Jadi di BPJS banyak bisnis menggiurkan! Dana besar! Triliunan rupiah.

Jadi yang namanya kepentingan bisnis di dalam dana siluman itu sangat besar! Wong bukan dana siluman saja disitu ada bisnis besar apalagi dana siluman seperti itu?  Bisnis sah-sah saja, tapi BPJS harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan

Lalu dimana kerugiannya bagi rakyat? Yah jelas karena itu dana APBN dan pemerintah harusnya bisa mengalokasi ke hal lain jadi ke hal itu, ke hal yang peruntukannya mungkin tidak jelas.

Yang pasti jika BPJS mengatakan bahwa mereka Defisit, itu harus dipertanyakan! Karena UU SJSN mengatur dengan jelas BPJS itu TIDAK BISA DEFISIT!

Harus diusut...

No comments:

Post a Comment