Bagaimana bisa hakim mengadili dirinya sendiri? jeruk makan jeruk dong!


Sebelumnya saya sudah menuliskan tentang polemik dana Aspirasi 20 M/ anggota DPR/ tahun. Silahkan baca disini…. "Setuju dana aspirasi 20 Milyar, asalkan...." 

Intinya jika memang mau menaikkan dana aspirasi 20 M, maka laporkan dulu dana aspirasi sebelumnya secara terbuka. Agar ada dasarnya untuk menaikkan dana aspirasi. kenapa harus dinaikkan? silahkan secara detail di publish dan bisa dikoreksi oleh masyarakat umum

Tapi ternyata tanggal 23 Juni 2015 sudah disetujui DPR dan hanya 3 partai yang menolak yaitu PDIP, Nasdem dan Hanura. Yang lain dimedia sudah teriak-teriak menolak tapi ujung-ujungnya setuju juga. teriak-teriak atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya setuju

Ternyata para anggota DPR yang menyetujui itu, dengan sadar sudah melakukan kejahatan konstitusi, sudah melecehkan konstitusi Negara. Mari kita lihat…

Apakah sih artinya Legislatif? Legislatif adalah lembaga kenegaraan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang.

Apa Kewenangan anggota DPR menurut UUD45? ada di BAB VII Dewan perwakilan Rakyat. akan saya jabarkan...

Pasal 19 tentang Anggota dewan dipilih oleh rakyat, susunan dewan , dan soal sidang
Pasal 20 tentang Membentuk UU, RUU dibahas bersama Presiden

Pasal 20 A Fungsi pembuat UU (Legislasi), Fungsi Anggaran (untuk menetapkan APBN), dan fungsi Pengawasan (Pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan UU)

Pasal 21: DPR berhak mengajukan Usul Rancangan UU
Pasal 22: tentang perppu (Peraturan pemerintah pengganti UU)
Pasal 22A: Ketentuan lebih lanjut tentang TATA CARA PEMBENTUKAN UU diatur dengan UU.
Pasal 22B: Tata cara pemberhentian anggota Dewan.

Nah mari kita bermain dengan logika... 
UUD 1945 pasal 20A jelas mengatakan bahwa DPR MEMBENTUK UU, MENETAPKAN Anggaran dan melakukan PENGAWASAN terhadap pemerintah dalam menjalankan UU. 

Dana aspirasi hingga 20 Milyar/anggota DPR RI/pertahun yang digulirkan berdasarkan pasal 80 Huruf J UU MD3 dimana ada kata MENGUSULKAN dan MEMPERJUANGKAN Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dapil) 

Pasal 80 huruf (J) UU MD3 yang berbunyi, "Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan."

MENGUSULKAN dan MEMPERJUANGKAN apakah ada kewenangan DPR di UUD 45?  
Memang ada didalam UUD 45 yaitu dipasal 21 yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan USUL rancangan undang-undang.” 

Ternyata kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPR dalam mengusulkan adalah untuk MENGUSULKAN RUU, Bukan Mengusulkan Program PEMBANGUNAN! Artinya sudah bertentangan dengan UUD 45.

Lalu di UU MD3 Pasal 80 Huruf J ada kata “MEMPERJUANGKAN” , Setelah di cek di UUD 45 ternyata ada di pasal 28C ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Ternyata pasal itu bukan untuk DPR tapi untuk rakyat! di BAB Hak asasi manusia! Artinya Pasal 80 Huruf j UU MD3 itu bertentangan dengan UUD 1945

Ok kita anggap bahwa Anggota DPR itu tutup mata dan tidak mau tau bahwa pasal itu bertentangan dengan UUD45. Pokoknya mau dilegalkan walaupun salah!. Biarkan nanti akan ada pihak yang mengajukan ke MK untuk membatalkan Pasal tersebut.

Mari berlogika lagi… Anggota DPR itu membuat UU, Lalu menetapkan anggaran, lalu DPR MENGAWASI apakah pemerintah sudah benar menjalankan UU?, Sudah benar mempergunakan anggaran dengan baik sesuai dengan aturan dan pos-pos yang sudah disepakati.

Pertanyaannya jika anggota DPR melakukan program pembangunan daerah, maka siapa yang menjadi pengawas? Bagaimana bisa Pengawas mengawasi dirinya sendiri? Bagaimana bisa hakim mengadili dirinya sendiri? Bagaimana bisa anggota DPR mengawasi dirinya sendiri? Bagaimana bisa orang mengajukan pinjaman, dia yang menilai sendiri dan dia yang approve sendiri? Jeruk makan jeruk dong..

Jadi sebenarnya anggota DPR dan partai-partai yang menyetujui dana aspirasi itu secara sadar dan sengaja melanggar UUD 45 dikarenakan ingin memanfaatkan dana itu untuk tujuan partai dan tujuan pribadi. Mereka secara sah sengaja melakukan itu. 

Selain sudah dengan sengaja melanggar UUD 45, DPR dengan kewenangan dana Aspirasi ini melebarkan kewenangannya. Dia buat sendiri kewenangannya, DPR anggarkan sendiri upahnya, dia awasi sendiri apa yang dia kerjakan dan dia nilai sendiri. Wow! Benar-benar Jeruk makan jeruk.. Atau analogi lainnya, ibarat seorang penjual rokok.. selain dia penjualnya, dia pembelinya juga! 

Next DPR itu bukan lagi lembaga Legislatif, tapi LEGISKUTIF (Legislatif dan eksekutif) karena dia selain menjadi eksekutif juga menjadi legislatif.

Mari lihat Tugas dan wewenang DPR, di situs resmi DPR.. http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang jelas bertentangan dengan kewenangan “Baru” nya

Mari lihat Hak DPR di situs resmi DPRhttp://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr Jelas bertentangan dengan Hak “baru” nya

Sekarang ini Bola ada ditangan presiden. Apakah presiden senada dengan anggota DPR yang mayoritas secara berjamaah melanggar UUD 45 demi memanfaatkan dana untuk kepentingan internal partai dan kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu sudah pasti!

Kenapa kok saya menuding untuk kepentingan partai dan pribadi anggota DPR yang menyetujui dana aspirasi? Karena sudah tahu haram dan illegal tapi masih saja disetujui. Mana bisa membersihkan kaca dengan kain kotor? Kain kotor dipakai untuk membersihkan kaca, yang ada makin kotor. 43. Maka dapat dipastikan tujuan dana aspirasi 20 Milyar/ anggota DPR/Tahun sangat jelas punya tujuan kotor. Itu sudah pasti… silahkan kalau ada anggota DPR yang bisa membantah pernyataan saya ini. Saya yakin tidak akan ada yang berani..

Apakah Presiden mau ikut-ikutan melakukan perbuatan haram? Atau apakah presiden sengaja akan menyetujui dengan maksud politik tertentu? Agar nanti DPR menjadi bulan-bulanan, sibuk didemo dan jokowi dengan bebas melakukan pelanggaran-pelanggaran UU tanpa ada lagi pengawasan dari DPR. Karena DPR sendiri sibuk mengawasi dirinya sendiri, sibuk safari di dapilnya, sibuk merancang program, sibuk menjadi robinhood, dan DPR sibuk menghadapi cercaan dari berbagai pihak.

Jadi jika Jokowi ikut-ikutan menyetujui cara-cara kotor ini, maka dapat dipastikan bahwa Jokowi sebagai kepala Negara dengan sengaja membiarkan kejahatan konstitusi, punya tujuan buruk dan juga jokowi sama saja ikut membantu melakukan kejahatan. Karena melanggar konstitusi adalah bagian dari kejahatan konstitusi. 

Jika tujuan anggota DPR menyetujui dana aspirasi walaupun bertentangan dengan UUD 45 dapat dipastikan tujuannya negatif dan lebih pribadi, maka jika jokowi menyetujui juga, dapat dipastikan tujuannya negatif.

Saya tantang anggota DPR dan Presiden membantah hal ini. Dan saya sangat yakin 1000% bahwa DPR dan Jokowi tidak bernyali untuk membantah. Karena memang perbuatan itu sangat jelas melanggar UUD 45, dan konyolnya mereka lakukan secara sadar. Ini sebuah kejahatan! 

Saya tunggu nyali para anggota DPR dan Presiden Jokowi... 

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.