Breaking

Tuesday, 14 July 2015

Parpol boleh menerima imbalan dari calon kepala daerah kok..


Saya mau mengkritisi tentang UU Pilkada No.8 Tahun 2015,  dimana Parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam Proses pencalonan Kepala Daerah. Yang menurut saya, hal itu salah diterjemahkan oleh banyak orang sebagai uang mahar, padahal kalau dibaca dengan seksama, boleh Partai Politik menerima imbalan itu. 

Imbalan itu adalah bayaran atas apa yang sudah dikerjakan seseorang. Misalnya seorang bekerja di sebuah perusahaan dan dapatkan dia dapatkan imbalan yaitu gaji. Atau seseorang atau sekelompok orang membantu memperbaiki mobil yang mogok, maka atas jerih payah memperbaiki mobil mogook itu, sang pemilik memberikan imbalan!

Imbalan bisa berupa uang, bisa berupa barang dan sebagainya atas pekerjaan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.

UU Pilkada Pasal 47 menyatakan melarang parpol menerima imbalan pada proses pencalonan kepala daerah. Tapi Parpol dan gabungan Parpol boleh menerima sumbangan kampanye sesuai dengan batas sumbangan. Soal sumbangan kampanye nanti saya jelaskan pada bahasan selanjutnya.

Soal imbalan, Iya benar tidak boleh terima imbalan, karena inikan kerjasama politik untuk syarat seseorang boleh mencalonkan menjadi kepala daerah. Bukan bekerja untuk pemenangan pilkadanya.

Untuk PROSES Pencalonan memang tidak boleh, tapi kalau sudah menjadi calon tetap dari partai Tidak ada larangan kan? Karena sudah tidak dalam proses, kalau masih proses bisa jadi seseorang tidak jadi di usung partai, tapi kalau sudah ditetapkan yah bukan proses lagi!

Proses selanjutnya bukan PROSES pencalonan kepala daerah lagi, tapi sudah proses PEMENANGAN calon kepala daerah!

Tidak ada larangan partai politik menerima dana pemenangan. Bukan dana kampanye! Beda dana pemenangan untuk partai dengan dana kampanye. Karena kalau dana kampanye terbatas dan ada aturannya. Tapi kalau dana pemenangan tidak ada aturannya. jelas sekali bedanya!

Kalau dana pemenangan, dana dari calon ke parpol. Kalau dana kampanye, parpol malah ikut mencari dana kampanye dan masuk ke rekening parpol atau gabungan parpol atas nama calon kepala daerah.

Untuk dana kampanye, parpol yang ikut mensuplay dana itu untuk biaya kampanye calon yang mereka dukung. Dan Parpol melalui calon kepala daerah melaporkannya ke KPU sebagai bentuk pertanggungjawaban dana kampanye.

Tapi kalau dana pemenangan tidak ada kewajiban membuat laporan ke KPU! karena tidak ada aturan dalam UU nya. Begitupun dari lembaga sesuai dengan pasal 47 ayat 3, Ketika sudah tidak dalam proses pencalonan kepala daerah, berarti boleh partai menerima dana Pemenangan calon kepala daerah. 

Tidak ada batasan berapa biaya untuk dana pemenangan, tapi biaya untuk kampanye ada batasan yang nanti ditentukan oleh KPUD-KPUD seluruh Indonesia.

Artinya parpol tidak boleh menerima dana dalam Proses pencalonan kepala daerah, tapi menerima dana pemenangan calon kepala daerah boleh karena tidak diatur UU.

Nanti jika ada temuan bahwa parpol menerima dana pemenangan calon kepala daerah, parpol bisa bilang loh gak ada larangan kan? Tunjukkan dimana larangannya? Parpol juga akan bilang, darimana dana parpol untuk konsolidasi pemenangan? Kan tidak mungkin dari kantong parpol sendiri. Sedangkan parpol bukan perusahaan profit!

Menurut saya, harusnya diatur saja dalam PP dan PKPU karena kalau tidak ini bisa jadi bancakan para oknum...

Baiknya buat saja dana resmi sehingga para calon tidak terus dijadikan ATM. Misalnya 1 kursi 500 juta atau bisa berapapun, nah itu jelas! Gak ada lagi pungli-pungli

Tidak mungkin calon kepala daerah diurus oleh orang partai secara gratis lalu tidak mengucapkan uang terima kasih kepada yang mengurus pilkada. Gak mungkin lah... Pasti ada rasa tidak enak karena selama proses calon, orang-orang partai itu bekerja. Beda kalau ada mahar seperti dulu, mereka bayar ke partai, selesai! 

Atau ini bisa jadi tidak mengatasnamakan partai, tapi dibelakang terjadi transaksi. Transaksinya siapa yang bayar lebih, itu  yang di kasih kursi! Atau bisa jadi cara itu yang dilakukan oleh partai melalui orang-perorang tanpa menggunakan nama partai, sehingga aman.

Kalau ditemukan bukti ada permintaan uang dari pribadi-pribadi, mereka bisa bilang, loh Memangnya ada larangan saya dapat uang capek? Alasannya, Saya bantu perjuangkan agar calon kepala daerah itu bisa didukung oleh partai saya. Gak ada larangan dan tidak ada pemaksaan kan? dimana pelanggarannya? tidak bisa KPU menindak, karena memang tidak ada aturannya..

Mungkin tujuan UU ini dibentuk supaya tidak ada permainan uang, tapi dengan UU ini malah menjadi tempat permainan uang yang sangat besar! karena tidak ada standartnya, dan bisa jadi siapa yang bayar lebih besar maka dialah yang diberikan dukungan. 

Masih ada waktu untuk berbenah dan membuat PP tentang pembiayaan atau imbalan dan revisi PKPU, sehingga Proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik..

Yang jelas UU Pilkada tidak melarang imbalan kepada partai untuk menerima dana pemenangan calon, silahkan di cek..

Dan yang pasti para calon kepala daerah tidak menjadi ATM bagi oknum-oknum partai..

Saya hanya menilai secara objektif sesuai dengan kondisi dilapangan, karena kita semua sama-sama tahu bahwa,  Tidak ada makan siang gratis kan? 

No comments:

Post a Comment