Putusan MK terkait Pilkada 100% sangat bisa dianulir dan mudah dianulir, begini caranya…



Kalau dikatakan bahwa keputusan MK final dan mengikat, Iya itu benar bahwa keputusan MK final dan mengikat. Tapi ingat dalam penanganan pilkada ini, yang diputuskan itu pada putusan sela, dimana MK menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan substansi dari permohonan.

Semua permohonan yang boleh diperiksa, diadili dan diputuskan oleh MK, menurut MK adalah permohonan PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA. Yang diatur pada pasal 157 ayat 4 UU No. 8 tahun 2015 dan dijelaskan soal berapa persen yang boleh dimohonkan untuk membatalkan penghitungan suara pada pasal 158.

Kalau Permohonan Pembatalan Penghitungan suara dikabulkan oleh MK, apakah secara otomatis pihak pemohon langsung dinyatakan menang?

Tidak bisa, artinya harus ada Perhitungan ulang atau pemilihan ulang pilkada didaerah yang dimohonkan. Dan MK tidak boleh menilai bahwa telah terjadi kecurangan di daerah tersebut sehingga menganulir pihak terkait sebagai pasangan calon. Karena MK sendiri hanya membatasi diri mereka untuk soal hitungan saja, bukan menilai kecurangannya.

Jika MK menilai lebih dari soal hitungan maka MK sudah melewati kewenangannya, kenapa kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif ditolak ditangani oleh MK untuk diperiksa, diadili dan diputuskan, tapi soal penghitungan suara MK malah bermain di area kecurangan pemilihan?

Artinya MK hanya bicara soal hitungan berdasarkan bukti dari pemohon diadu dengan bukti dari termohon dan pihak pasangan calon lain sebagai pihak terkait. MK hanya punya kewenangan untuk membatalkan penghitungan perolehan suara dan tidak boleh memutuskan lebih dari itu. MK hanya bisa menyatakan batal atau tidak batal penghitungan suara itu. hanya itu...

Selanjutnya itu tugas KPU yang menjalankan pemilihan ulang. MK tidak boleh menilai lebih dari itu karena perintah UU hanya menyuruh MEMBATALKAN Hasil penghitungan. Tidak ada kewenangan MK untuk menyatakan bahwa pihak Pemohon atau terkait sebagai pemenang pilkada atau terbukti melakukan tindakan kecurangan sehingga harus dikenakan sanksi. Karena fungsi mereka hanya membatalkan penghitungan suara.

Kecuali kalau MK tidak melawan dan menolak untuk menjalankan perintah UU pada pasal 156 dan 157 ayat 1,2,3. Karena disitu bicara perselisihan hasil pemilihan. Itu jelas MK bisa "memvonis" pihak terkait bersalah melanggar pasal ini dan itu di dalam UU pilkada, yang sanksinya pun jelas ada di UU Pilkada. 

Pertanyaanya sekarang adalah, jika pasangan calon memasukkan permohonan ke PTUN terkait perselisihan pemilihan yang tidak mau ditangani oleh MK, apakah bisa? 

Tentu saja bisa, karena permohonan ke PTUN bukan Permohonan Pembatalan penetapan penghitungan suara, tapi permohonan Perkara Perselisihan hasil pemilihan.

Bahkan permohonan pembatalan penghitungan hasil suara pun bisa dimohonkan ke PTUN, karena MK menolak permohonan para pemohon untuk diperiksa, diadili dan diputuskan karena melebihi batasan prosentase yang ditetapkan UU, sehingga belum masuk pada pengujian dan pembuktian bukti. 

Terkecuali putusan sela diterima, lalu masuk dalam pemeriksaan, mengadili dan sudah memutuskan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dikabulkan berdasarkan bukti-bukti, maka untuk batu uji yang sama dimasukkan permohonan ke PTUN, walaupun dikabulkan PTUN, tetap tidak bisa mengubah putusan MK. 

Tapi jika batu ujinya berbeda, maka hal itu bisa. Bahkan di MK sendiri untuk kasus yang sama dan sudah diputuskan, tapi batu uji yang dimohonkan berbeda, bisa mendapatkan putusan yang berbeda dari putusan sebelumnya karena batu ujinya berbeda.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus UU Pemilihan Presiden dan wakil presiden. Sudah tidak dikabulkan oleh MK pada tahun 2009. Tapi dengan batu uji yang berbeda, hal ini dapat dikabulkan pada tahun 2014.

Jadi jika para pasangan calon kepala daerah yang dizolimi dan dikebiri oleh Hakim MK Hak konstitusinya, dapat menyalurkan ke PTUN. Dan jika dikabulkan oleh PTUN, maka tidak bisa MK mengatakan putusan itu tidak sah. Kenapa? Karena permohonan yang berbeda dan bukan ranah MK untuk mencampuri hal tersebut. Apalagi MK sudah membentengi diri mereka hanya membatalkan penghitungan perolehan suara dan tidak lebih dari itu. 

Jika ini terjadi maka Pasangan calon yang sudah di tetapkan oleh KPU sebagai pemenang menjadi batal demi hukum. Dan KPU wajib melaksanakan apapun keputusan dari PTUN.

Sekali lagi ingat, bahwa putusan PTUN sama sekali tidak bersinggungan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan putusan sela atau putusan MK, karena putusan MK yang dilakukan setelah memeriksa dan mengadili hanyalah soal pembatalan penghitungan hasil suara dan MK hanya mau memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan selisih suara 2% kebawah. Makanya yang diatas 2% ditolak untuk ditangani pada putusan sela.

Jadi kewenangan MK sebenarnya luas kalau MK tidak melawan perintah UU dan mau tunduk sesuai dengan perintah UU. tapi sang “Malaikat” yang bernama Hakim MK secara sadar dan sengaja tidak mau melaksanakan perintah UU. 

Hakim MK sengaja memilih pasal yang bisa membuat kerja mereka ringan dan menolak pasal yang lain yang membuat mereka harus bekerja siang dan malam. Padahal mereka dibayar mahal untuk melakukan itu.

Hanya karena kemalasan itu mereka mengorbankan dan menzolimi hak konstitusi para calon, sehingga kecurangan-kecurangan yang terjadi dihalalkan oleh MK. Dan hal ini harus diusut oleh pihak berwajib apa motivasi mereka sehingga para hakim itu melawan perintah UU. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak sehat menggunakan kewenangan untuk mengkebiri hak peserta pemilihan. 

Hal itu sangat bisa terjadi dengan melihat cara MK sekarang ini, apalagi MK bukan lagi sebagai lembaga suci karena sudah pernah terjadi dan terbukti permainan uang dan kekuasaan bisa mempengaruhi putusan hakim MK. Jadi sangat tidak mungkin hal ini terulang lagi.

Jadi jika nanti ada lembaga hukum lain selain MK memutuskan soal perselisihan hasil pemilihan, maka MK tidak boleh melakukan intervensi apalagi menyatakan bahwa putusan mereka final dan mengikat karena mereka sama sekali tidak memeriksa, mengadili dan memutuskan dan menolak menangani Permohonan perselisihan hasil pemilihan. 

Jadi semua calon kepala daerah yang merasa dan mempunyai bukti-bukti kecurangan dapat mengajukan permohonan ke PTUN sehingga dapat di periksa, diadili dan diputuskan. karena tidak boleh tidak ada salurannya untuk mendapatkan keadilan. Kalau negara ini menutup saluran untuk mendapatkan keadilan maka telah terjadi pelanggaran terkait hak yang diatur didalam konstitusi kita, UUD 1945.

Ingat MK itu menolak menangani permohonan perselisihan hasil pemilihan. Bukan memutuskan hasil pemeriksaan dan peradilan terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan. Jadi MK menganggap bukan kewenangan mereka untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan terkait perselisihan hasil pemilihan, Silahkan para pasangan calon mencari tempat lain untuk mencari keadilan, karena mencari keadilan bukan lagi di MK tempatnya...

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.