Terbukti, Hakim MK secara sadar dan sengaja menolak dan melawan perintah UU, juga ikut bermain didalam Pilkada


Hakim MK, I Dewa Gede Palguna menyatakan, jika MK dipaksa-paksa mengabaikan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 15 tahun 2015, maka sama halnya dengan mendorong MK melakukan pelanggaran hukum. 

Menurutnya, Hal demikian tidak boleh terjadi karena selain bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan juga ketidakadilan mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan tentang kode etik hakim konstitusi. 

Dan uniknya hakim MK ini malah menilai diluar dari substansi, dia mengatakan bahwa ada 132 pilkada yang tidak mengajukan keberatan ke MK karena dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158. Artinya dia menuding bahwa yang mengajukan keberatan ke MK tidak sadar dan tidak paham hukum. 

Dari statement ini, terbukti Hakim MK sangat paham bahwa tidak boleh melanggar UU. Tapi anehnya mereka sendiri dengan sadar sengaja melanggar UU. 

Ini penjelasannya.


PERTAMA 
Tidak pernah ada yang memaksa hakim MK mengabaikan pasal 158, karena itu sudah perintah UU bahwa bagi Pasangan calon yang ingin mengajukan PEMBATALAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA, DAPAT mengajukan permohonan ke MK. Itu ada dipasal 157 ayat 4 dan detailnya ada di pasal 158. 

Jadi jika ada yang mengajukan permohonan pembatalan penghitungan suara maka itulah kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili. Tapi jika permohonan pasangan calon terkait dengan perkara perselisihan hasil pemilihan maka itu kewenangan Badan Peradilan Khusus untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Jadi dalam pemilihan ini ada 2 pihak yang menangani pelanggaran pemilihan. Yaitu: 

A) Badan Peradilan Khusus, dimana menangani perselisihan hasil pemilihan.
B) Mahkamah Konstitusi yang menangani permohonan pembatalan Perhitungan suara. 

Jelas bahwa, tidak ada yang memaksa-maksa MK mengabaikan pasal 158. Itu hanya alasan MK untuk menutupi perbuatan mereka melakukan pelanggaran hukum. 

Jadi MK harus melihat bahwa permohonan itu apakah permohonan perselisihan hasil pemilihan atau Permohonan pembatalan penghitungan suara? 

Jika perselisihan hasil pemilihan maka MK menyerahkan penanganan itu ke Badan Peradilan khusus. Jika permohonan pembatalan perhitungan suara maka MK segera memeriksa dan mengadili, karena itulah kewenangan mereka. 

Pertanyaannya apakah Badan Peradilan Khusus sudah dibentuk? Karena terkait permohonan perselisihan pemilihan harus dimohonkan ke sana. 

Ternyata Badan Peradilan Khusus belum dibentuk hingga detik ini. Kalau belum dibentuk, maka berdasarkan perintah UU 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat 3, MK yang harus menghandlenya.

Apakah MK menghandle dan melaksanakan perintah UU untuk menangani tugas dari Badan peradilan khusus? Faktanya tidak! Karena MK Menolak menangani permohonan perselisihan hasil pemilihan dan hanya mau menangani permohonan pembatalan penghitungan suara.

Artinya bahwa MK secara Sengaja mengabaikan perintah UU! 

Sekarang dibalik, siapa yang memaksa-maksa MK untuk tidak menjalankan perintah UU? Wallahualam.. silahkan para pihak baik DPR, KPK dan pihak berwenang lainnya untuk menyelidiki hal ini. 

Tapi yang pasti MK secara sadar dan sengaja melawan juga mengabaikan perintah UU! Hakim konstitusi telah melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan tentang kode etik hakim konstitusi. Soal siapa yang mengatur agar MK melawan perintah UU, silahkan diusut. 

Karena jelas di UU memerintahkan MK untuk menghandle kewenangan Badan Peradilan Khusus memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan, JIKA Badan Peradilan khusus belum dibentuk. 

Yang ada dengan SENGAJA hakim MK mengabaikan pasal 156 dan pasal 157 ayat 3, dimana MK diberikan kewenangan untuk menggantikan peran Badan Peradilan Khusus menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan. 

Apalagi I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa Ibarat pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak pertandingan belum dimulai, dan seharusnya aturan main tersebut telah diketahui oleh seluruh pemain. Wasit harus tunduk pada aturan main tersebut.

Faktanya aturan main yang sudah diketahui oleh para pemain dan tidak pernah diminta oleh para pemain aturan itu untuk diabaikan. Faktanya ternyata aturan itu malah diabaikan oleh Mahkamah konstitusi sendiri. Apalagi Palguna menganalogikan bahwa MK itu sebagai wasit, padahal wasit itu didalam pemilihan adalah pengawas pemilihan bukan MK. 


KEDUA
Hakim MK menuding yang mengajukan permohonan ke MK tidak sadar dan tidak paham hukum, Hal ini dinyatakan sebelum mereka memvonis permohonan para pemohon pada tanggal 21 Januari 2016. 

Apa maksudnya tudingan itu? Apakah hakim MK punya kewenangan menuding para peserta pemilihan (Pasangan calon) sebagai pihak yang tidak sadar dan tidak paham hukum? kenapa jadi seperti tim sukses pasangan calon?

Bagaimana bisa seorang hakim yang katanya terhormat, menuding para pihak yang menggunakan haknya dalam mencari keadilan dan yang dilindungi oleh UUD 45 sebagai pihak yang tidak sadar dan tidak paham hukum? Apa maksudnya? Dengan tudingan ini jelas bahwa hakim MK yang terhormat itulah yang sebenarnya tidak sadar dan tidak paham hukum. jadi mereka selama ini dibayar untuk apa? 

Kewenangan MK yang diberikan oleh UU tidak untuk menuding. Jadi perlu dipertanyakan dan diperiksa oleh pihak terkait apa landasan hukum dari hakim MK dengan memasung hak konstitusional peserta pemilihan?

Dari dua hal ini, sangat sulit untuk tidak menyatakan bahwa Hakim MK sudah tidak lagi menjalankan tugasnya seperti sebagaimana mestinya dan menggunakan kewenangannya untuk menjegal para pencari keadilan dan dengan sengaja menguntungkan pihak Termohon maupun pihak terkait.

Sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa Hakim MK tidak ikut bermain didalam Pilkada ini. 

Saya sarankan untuk para pihak yang dirugikan untuk bersama-sama menuntut pemain yang bernama Hakim MK untuk mempertanggungjawabkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar dan sengaja.

DPR sebagai wakil rakyat dan aparat hukum untuk segera mempertanyakan dan memeriksa ada apa dibalik sikap hakim MK yang secara sadar dan sengaja melawan UU dan menuding para pencari keadilan tidak sadar dan paham hukum. 

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.