Yang dilakukan KPK selama ini ilegal dan sebuah tindak kejahatan


Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika dilakukan oleh KPK maka proses itu melanggar Hukum. Jika itu dilakukan maka KPK melakukan Kejahatan. 

Dapat dipastikan jika terjadi OTT oleh KPK, maka yang ditangkap itu adalah korban dan yang menangkap itu adalah pelaku kejahatan. Misalnya jika saya mau ditangkap karena melakukan suap, maka saya akan menolak ditangkap, kalau memaksa maka saya BOLEH DAN SAH MELAWAN.

Karena yang mau menangkap saya adalah KPK. Kalau nangkap dirumah saya, bisa saya bunuh dengan alasan membela diri dari kejahatan. Atau bisa saya buat babak belur dengan alasan KPK mau menjebak saya dengan membawa alat bukti palsu.. dan itu sangat boleh saya lakukan. 

Bahkan jika saya melakukan penyuapan di depan bahkan didalam gedung KPK, Dilihat oleh KPK, KPK tetap tidak punya hak untuk OTT saya. 

KPK baik Penyelidik dan penyidik tidak punya kewenangan untuk menangkap. KPK hanya diberikan kewenangan untuk menyadap. KPK harus paham.. KPK tidak punya kewenangan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan apalagi melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Itu kejahatan namanya.. 

Hal ini dilarang karena dengan kewenangan KPK untuk menyadap, sangat mungkin KPK menaruh alat bukti Palsu dan pura-pura menyita. Orang yang tidak bersalah saja bisa KPK katakan bersalah secara sepihak. Bahkan bisa tanpa ada OTT, karena semuanya kan secara sepihak. 

Orang bisa diculik oleh KPK lalu KPK keluarkan bukti palsu di media dan mereka katakan OTT. Orang langsung percaya saja. Faktanya Operasi Tangkap Tangan tidak diatur didalam UU KPK. 

Jadi apa dasarnya KPK melakukan itu?

OTT yang dilakukan KPK ilegal.. Di pasal 38 UU KPK menyatakan kewenangan penyelidik, penyidik dan penuntut pada KPK berlaku berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981. Di UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana diatur tentang Tangkap tangan. Tapi tangkap tangan itu kewenangan polisi. Polisi boleh melakukan tangkap tangan tanpa surat perintah, dengan catatan segera menyerahkan ke Penyidik. Ini karena situasional

Jadi di UU KPK dan UU 8 Tahun 1981 sama sekali tidak memberikan kewenangan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan! Tidak ada satu pasal pun Bahkan KPK tidak punya Kewenangan sama sekali untuk menangkap berdasarkan pasal 12 di UU KPK, menangkap itu kewenangan dari Polisi.

Jadi tugas KPK adalah mendalami dan kemudian membuktikan bahwa ada dugaan. KPK laporkan hal ini ke pihak kepolisian untuk memproses. Jadi semua yang dilakukan KPK selama ini ILEGAL.

Setiap pihak yang dirugikan bisa mempolisikan orang KPK karena melakukan tindak kejahatan Kewenangan KPK yang melanggar hukum inilah yang membuat KPK sekarang ini seolah-olah menjadi alat penguasa untuk membungkam lawan politik Semoga informasi ini bermanfaat sehingga KPK tidak lagi melakukan tindak kejahatan kedepannya.



Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.