Breaking

Sunday, 2 October 2016

Kata SAH untuk Sa'duddin - Ahmad Dhani SAH! tidak melanggar aturan apapun.


Lucu tapi hal ini kalau tidak dibahas bisa berimpact akan terjadi penafsiran yang tidak perlu dan bisa merembet ke hal yang lain. Berita terkait Pilkada Bekasi, dimana ada pasangan calon yang memprotes penggunaan kata SAH untuk singkatan nama Pasangan calon. 

Menurut salah satu pasangan calon, ini berpotensi memicu kegaduhan, kekeliruan dalam penulisan perolehan surat suara saat penghitungan. Mereka juga menyatakan bahwa istilah SAH dan TIDAK SAH adalah istilah resmi dalam penghitungan suara sesuai perundangan yang berlaku.

Sebelum saya menjelaskan secara hukum dan impactnya juga secara logika, saya akan katakan bahwa penamaan yang digunakan Pasangan calon Sa'duddin - Ahmad Dhani  itu tidak melanggar apapun.

Saya jelaskan secara aturan hukum ya, berdasarkan PKPU No. 14 Tahun 2016, tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan. Tidak ada pasal yang mengatur tentang aturan singkatan nama. Misalnya Sa'duddin-Ahmad Dhani disingkat SAH, SAM atau apapun, tidak ada aturan itu. 

Di UU maupun PKPU tidak ada hal itu, yang ada hanya nama pasangan calon. Bukan singkatan nama pasangan calon. Soal singkatan, di PKPU memang diatur, tapi singkatan TPS, Singkatan DPT, DPTB, KPPS dan sebagainya, kalau singkatan nama Pasangan calon tidak diatur.

Lalu bagaimana saat penghitungan suara seperti yang diprotes oleh pasangan calon lain? Mari lihat Pasal 47 ayat 4 PKPU 14 Tahun 2016

"Memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;"

Dari proses itu, dimana alasan bisa memicu kegaduhan dan terjadi kekeliruan penulisan perolehan suara saat penghitungan??

Jadi alasan bisa memicu kegaduhan itu bisa terjadi kalau di surat suara itu tertulis nama singkatan, misalnya disurat suara tertulis SAH.

Disurat suara itu yang ada hanya Nomer urut, Foto pasangan calon dan nama masing-masing pasangan calon. Tidak ada nama singkatan. Jadi ketika dibacakan nanti adalah kalau tidak nomer urut, ya nama pasangan calon. Setelah dilihatkan ke para pihak, maka dinyatakan sah atau tidak sah.

Kata "DINYATAKAN" dalam SAH / TIDAK SAH ini bukan dalam arti mengumumkan atau menyampaikan Sah/tidak sah. Tapi kata melegalkan atau tidak melegalkan.

Buat perbandingan, Kata DINYATAKAN itu dipakai dipasal lain dalam PKPU bukan untuk mengungkapkan secara lisan. Hal ini bisa dilihat pada pasal 34A. 

Pasal 34A bicara soal mengumumkan kepada pemilih saat pemungutan suara secara Tulisan dan lisan soal pasangan calon yang berhalangan tetap. Jadi pasangan calon yang berhalangan itu dibatalkan sebagai calon dan perolehan suara pasangan calon itu DINYATAKAN tidak sah..

Aturan hukum itu sangat jelas penyebutannya. Ada LISAN, TULISAN, PENGUMUMAN, MENYAMPAIKAN, MENYATAKAN, DINYATAKAN dan sebagainya.

Jadi kalau dikatakan bahwa kata SAH istilah resmi dalam penghitungan suara, betul! Tapi bukan dalam lisan. Kalau lisan pasti mengucapkan..

Coba saja kalimat mana lebih pantas kalau ucapkan kata SAH: "Dinyatakan kepada saksi", "Menyatakan kepada saksi" atau "Menyampaikan kepada saksi" ? Tentu lebih masuk akal adalah "MENYAMPAIKAN Kepada Saksi" atau "MENYATAKAN kepada saksi" 

Jadi sesuai pada aturan saja....

Lagian, perintah di PKPU 14 Tahun 2016 Pasal 47 ayat 4 huruf a hanya untuk MENUNJUKKAN surat suara kepada saksi, bukan mengucapkan. 

Pasal 47 ayat 4 huruf b makin menguatkan bahwa Aturan itu, kalau harus dibacakan maka akan disebutkan, kalau harus diumumkan akan disebutkan. Pasal 47 ayat 4 huruf b itu menyebutkan untuk mengumumkan hasil pencoblosan dengan suara yang terdengar jelas.

Secara hukum Sa'duddin - Ahmad Dhani jelas tidak melanggar apapun dengan singkatan nama itu.

Kalau ikuti pola pemikiran yang "mengugat", bagaimana Kalau ada Pasangan calon namanya SAHroni dan SAHrudin? Pasti dicomplain nanti!

Apakah SAHroni dan SAHrudin harus ganti nama untuk ikut Pilkada?? Karena ada pengucapan kata SAH nanti.. kan begitu..

Panwaslu tidak punya kewenangan untuk memproses laporan yang tidak ada dasar hukumnya. Kalau sampai diputuskan ganti singkatan, maka Panwaslu harus bertanggungjawab terhadap impact besar dari keputusannya yang melanggar aturan.

Kalau Sa'duddin - Ahmad Dhani tidak boleh gunakan kata SAH, maka mereka boleh tidak setuju dan melaporkan penggunaan kata "IMAM" oleh pasangan calon lain.

Sa'duddin dan Ahmad Dhani bisa beralasan bahwa kata IMAM selalu disebutkan didalam Masjid atau Musholla, jadi harus dilarang, atau perseorangan yang namanya IMAM menyatakan tidak suka karena namanya digunakan kampanye. Bisa saja!

Efek pembenaran akan berefek negatif. Akan terjadi lapor melapor yang disebabkan tidak adanya dasar hukum yang digunakan Panwaslu. Dan Panwaslu tidak boleh menerapkan standar ganda memperlakukan para pasangan calon. Sesuai UU Pilkada harus setara dan adil perlakuannya..

Jadi kembali ke UU dan PKPU, jika tidak diatur maka jangan mencari-cari dan membuat-buat aturan, efeknya akan kacau..

Kalau ada nama pasangan calon namanya Teddy dan Prasetyo, yang disingkat "TPS", tetap tidak ada masalah karena nama itu hanya ada dalam kampanye.. Tapi di TPS dan surat suara, nama TPS, SAH dan IMAM itu tidak ada. Jadi tidak perlu di permasalahkan secara serius.

Saya pikir cukup jelas ya...

No comments:

Post a Comment