Breaking

Thursday, 6 October 2016

Syarat calonkan Presiden 2019 menggunakan data pemilu 2014? Boleh saja, asalkan bisa pecahkan 3 hal ini..


Dalam RUU Penyelengaraan Pemilu, muncul pasal seperti ini untuk mengusulkan Capres-cawapres 2019.


Pasal 190
"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya."


Mau digunakan lagi persyaratan partai mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan suara sah Pemilu Legislatif 2014.

Ada yang bilang ini gak bisa, sudah basi!, loh!? yang bilang masih fresh siapa? Masalahnya adalah mereka sangat bisa untuk mengesahkan dan sangat boleh. Paling nanti bakal ada yang Judicial Review lagi dan kalau Hakim MK nya Netral pasti dikabulkan, karena sama kasusnya dengan yang 2014 lalu.. 

Ini keputusan MK tahun 2014, dimana Syarat jumlah kursi seperti pasal 190 itu tidak ada lagi di Tahun 2019 https://t.co/r1wefv9RFw

Artinya Tahun 2019 ini mau Partai baru atau Partai lama dia lolos verifikasi menjadi Partai Peserta Pemilu maka dia berhak mengusulkan Capres -cawapres sendiri. Misalnya nanti Tahun 2019 ada 15 Parpol Peserta Pemilu maka bisa 15 Capres yang diusul, karena setiap partai berhak mengusulkan Calon. 

Tapi kalau cuma begitu, selesai sudah bahasannya, bagaimana kalau pasal itu dilegalkan? Apa efek buruknya? Kita harus tau..

Anggaplah RUU ini jadi dan MK legalkan hal yang pernah diputuskan. Sepertinya harus ada penambahan aturan di RUU tersebut. Bagaimana kalau ada Partai yang ada di senayan dan lolos verifikasi 2014 tapi gak lolos untuk 2019, apakah Partai itu boleh mengusulkan Calon Presiden 2019 atau tidak boleh? 

Kalau dibilang tidak boleh gak bisa juga, karena Pasal 190 menggunakan suara sah Nasional Pemilu Legislatif 2014 dan partai tersebut pada 2014 peserta pemilu. Kalau dibilang boleh, gak bisa juga karena 2019 dia bukan lagi peserta Pemilu, gak punya hak untuk ada didalam pengusulan Capres - Cawapres 2019.

Mau diutak-atik bagaimanapun, solusi untuk hal ini gak akan pernah ketemu. Ini membuktikan akan sangat bermasalah jika gunakan pola pasal 190 

Selanjutnya misalnya ada 15 partai yang lolos menjadi peserta Pemilu. Ada partainya Grace Natalie dan Partainya Hary Tanoe. Mereka sebagai apa statusnya? Kalau mereka sebagai peserta Pemilu maka di UUD 45 mereka berhak mengusulkan Capres dan Cawapres. UUD 45 lebih tinggi tingkatannya dari UU Penyelengaraan Pemilu. 

Apa dasarnya mereka tidak boleh mengusulkan? maka harus ada pasal di dalam UU Pemilu yang mengatur hal itu. Itu masuk pada pasal tentang verifikasi. Tapi kalau yang namanya verifikasi itukan kepada semua partai, artinya untuk jadi partai peserta pemilu 2019 semua partai harus diverifikasi. 

Artinya yang lolos itu semuanya adalah partai baru untuk pemilu 2019! karena bisa saja ada Partai peserta Pemilu tahun 2014 tapi untuk 2019 tidak lagi jadi peserta Pemilu. Kecuali partai peserta pemilu yang lama karena datanya sudah ada gak perlu lagi verifikasi, itu boleh. tapi Kalau masih verifikasi maka semuanya sama! 

Partainya Grace Natalie dan Hary Tanoe dengan Golkar adalah sama! Sama-sama Partai baru sebagai peserta Pemilu 2019. Jadi punya hak yang sama untuk usul capres. Lalu bagaimana bisa? sama-sama Partai baru, tapi ada yang punya hak Prerogatif mengatur hanya mereka yang boleh usung Capres? 

Mau diutak-atik bagaimanapun, solusi untuk hal ini gak akan pernah ketemu. Ini membuktikan akan sangat bermasalah jika gunakan pola pasal 190. Nanti bisa saja ada anggota DPR 2014, dia mengatakan ada suara dia di 2014, kalau mau gunakan berarti masih ada hak dia di 2019. Suara dia di 2014 dipergunakan untuk syarat mengusul Presiden, artinya dia berhak punya kewenangan untuk mewakili rakyat di 2019. Bahkan ketika dia tidak terpilih lagi sebagai anggota DPR pada Tahun 2019 nanti, Dia tetap punya hak karena suaranya di pakai sebagai syarat

Bahkan Caleg yang gagal di 2014 punya hak! Karena mereka tandatangan untuk suara 2014, kalau untuk 2019 lain lagi, dia harus dapatkan hak.

Mau diutak-atik bagaimanapun, solusi untuk hal ini gak akan pernah ketemu. Ini membuktikan akan sangat bermasalah jika gunakan pola pasal 190. Jadi kalau hanya dibilang gak bisa karena Pemilu 2014 sudah selesai, tentu gak kuat, karena DPR dan Pemerintah bisa saja mengesahkan!

Dengan 3 hal yang saya sampaikan tadi, itu adalah HAK, maka siapapun tidak akan mampu memiliki jalan tengah atau solusi agar pasal ini tetap bisa diberlakukan. Yang ada nanti terjadi chaos.. karena setiap orang merasa Hak mereka yang dilindungi UUD 45 dilanggar! banyak pihak yang dirugikan..

Jadi sebelum Pasal 190 ini merugikan dan berefek buruk, sebaiknya dicabut sesuai keputusan MK. Ada yang bisa membantah?

No comments:

Post a Comment