Soal TPF Munir, SBY harus banyak belajar dengan Ahok tentang keberanian, ketaatan pada hukum dan konsistensi


Setelah penjelasan terkait dugaan Pelanggaran kampanye SBY, kini saya akan bahas soal TPF Munir berdasarkan Curhat SBY.

SBY dalam curhat manisnya mengatakan bahwa soal Ahok "Serahkan kepada penegak hukum. Apakah Pak Ahok tidak bersalah nantinya bebas.. atau pak ahok dinyatakan bersalah. Jangan ditekan, biarkan para penegak hukum kita bekerja. Begitu aturan mainnya, begitu etikanya"

Kata SBY, "Bola sekarang ada di penegak hukum, bukan di jalan-jalan raya, bukan ditangan Pak Jokowi, bukan ditangan organisasi masa Islam, bukan dipartai demokrat atau partai manapun. Bola sekarang ada di penegak hukum.."

Pokoknya curhatan SBY sangat manis, ketika membicarakan soal Ahok walau hanya pada kata-kata penutupannya. Tapi ketika membicarakan soal TPF Munir, SBY meledak-ledak dan lupa dengan ucapan manisnya barusan. sangat emosional..

SBY bilang, "Ini gak salah Negara?? Kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan munir. Gak kebalik dunia ini jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir, come on! Ayo gunakan akal sehat.. semua punya akal sehat, rakyat punya akal sehat.." SBY dengan semangat membawa-bawa nama rakyat dengan mengatakan "Rakyat punya akal sehat" untuk membenarkan alasannya.

Tapi SBY dalam curhat dan emosinya mengakui masih mencari dokumen asli TPF Munir. Tapi dia sudah memberikan copyannya ke Jokowi lewat Mensesneg. SBY juga mengatakan jangan lagi ditanya soal dokumen asli, karena copyan sudah dilegalisasi oleh Ketua TPF Marsudi hanafi. SBY lalu melemparkan bahwa hal ini sekarang menjadi tanggungjawab pemerintah Jokowi karena dia sudah memberikan dokumen Copyannya. 

Sebelum saya jelaskan dimana lemahnya curhat SBY, saya kasih link berita soal dokumen Supersemar. SBY kala itu katakan "Jangan sampai terjadi ada dokumen historis atau dokumen yang memiliki nilai sejarah tinggi tidak diketahui di mana yang orisinal atau aslinya seperti yang pernah terjadi terkait dengan dokumen Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Hingga kini tak diketahui di mana naskah asli dokumen yang membidani peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru tersebut"

SBY minta jangan ada dokumen penting hilang seperti Supersemar



Mari lihat dimana lemahnya statement SBY, atau malah mungkin kelucuan dan keanehan dari curahan hati SBY...

Pertama, yang menuduh SBY tersangka pembunuh Munir itu siapa???? Ini halusinasi SBY atau termakan ketakutan dia sendiri!? karena tidak ada yang menuduh SBY Pembunuh Munir.

Logikanya gini, di angkot ada yang kentut. lalu ditanya sopir siapa yang kentut, tapi gak ada yang mengaku. Ketika sampai di terminal, semua penumpang turun dan membayar ongkos. Setelah bayar ongkos, sopirnya teriak, "Yang kentut tadi belum bayar!" tiba-tiba ada seorang bapak marah dan bilang "Enak aja saya udah bayar!"

Nah... dari analogi itu, mudah-mudahan bapak-bapak yang marah sama sopir angkot itu bukan seperti SBY ya….

Kedua, soal mencari pembenaran, SBY gak perlu bilang "Rakyat punya akal sehat" karena pembuktian gak bisa pake atas nama rakyat. Kenapa harus gunakan nama rakyat untuk membenarkan statementnya?

Ketiga, siapa yang bisa mengesahkan bahwa copyan dokumen TPF Munir dari SBY adalah dokumen asli?? SBY dan Marsudi bukan hakim, bukan penegak hukum!

Analoginya begini, saya edit surat tanah orang lain, ganti dengan nama saya. Lalu hasil editan itu saya copy dan surat aslinya saya buang. Lalu saya katakan bahwa tanah itu punya saya, buktinya copyan dokumen tanah atas nama saya. Ini bukti ada tandatangan legalisasi dari pak RT

Nah.. logika ini sama dengan ucapan SBY untuk membenarkan bahwa copyan dokumen itu asli dan pemerintah tidak perlu lagi minta dokumen asli TPF!

Pemerintah Jokowi sudah mengatakan akan memproses kasus Munir menggunakan Dokumen asli, bukan dokumen copyan dari SBY. Jadi SBY gak perlu curhat dan mutar-mutar untuk yakinkan bahwa itu dokumen asli. Karena sangat berbahaya bagi Jokowi gunakan dokumen itu

Orang yang di curigai apalagi diputuskan bersalah berdasarkan dokumen SBY bisa menggugat Jokowi karena gunakan dokumen copyan. Jadi sangat masuk akal jika Jokowi tidak mau memproses kasus Munir menggunakan dokumen SBY, dia tau konsekuensi hukumnya..

Seharusnya SBY konsisten seperti omongannya dalam curhatan. Soal hilangnya dokumen TPF Munir, harusnya SBY katakan serahkan pada penegak hukum! Harusnya SBY konsisten katakan dalam kasus hilangnya dokumen asli TPF Munir, bola ada ditangan penegak hukum bukan ditangannya!

Hanya karena Tim dari Jaksa agung mau ketemu SBY, SBY langsung emosi dan bilang dunia kebalik lalu curhat di TV Seolah-olah dia mau dijadikan tersangka. Malah SBY bilang tidak ada Instruksi Presiden untuk mengusut dirinya!

Loh!? Kok jadi instruksi Presiden? Emangnya SBY itu siapa? SBY itu hanya Ketua Partai Politik. 

SBY dalam curhatnya mengatakan demo nanti jangan disikapi dengan grasa-grusu, gaduh, panik dan bertindak reaktif tak menentu. Sayangnya, saya malah melihat bahwa SBY dalam sikapi soal TPF Munir Grasa-grusu, gaduh, panik dan bertindak reaktif! Inkonsisten... Ucapannya tidak sesuai dengan sikapnya.

SBY mudah memberi petuah bijak pada kasus ahok tapi pada kasus yang melibatkan dirinya dia malah bersikap tidak bijak. Karena hilangkan dokumen negara ada sanksi pidana berdasarkan UU. Harusnya SBY serahkan hal ini pada penegak hukum.

Mosok kalah sama Ahok? Ahok saja berani ke Bareskrim soal dugaan penistaan agama, giliran SBY grasa-grusu curhat sana sini. Seharusnya Ahok yang ajarin SBY dan berikan petuah soal keberanian dan hormati hukum, bukan malah sebaliknya.

Masalah TPF Munir sebenarnya simple, pemerintah gak butuh SBY untuk konfrensi pers sana-sini. Yang diminta pemerintah hanyalah dokumen asli. Pemerintah Jokowi sama sekali gak pernah minta SBY jelasin ke publik, yang diminta cuma Dokumen asli.. SBY nya aja yang bereaksi berlebihan.

Harusnya kalau dokumennya memang hilang, SBY akui aja lalu biarkan proses hukum berjalan untuk dirinya. Itu baru gentle! 

Apalagi ada bukti SBY benahi arsip. Lalu kenapa Dokumen TPF Munir ada di tangan SBY? Kenapa dia pisahkan dokumen itu? 

Bisa saja orang berfikir bahwa dokumen TPF Munir itu sengaja disimpan SBY atau memang direncanakan untuk dihilangkan. Apalagi sudah 2 tahun pemerintahan Jokowi, barulah SBY jelaskan soal Munir. Itupun bukan karena kesadaran tapi karena diminta. Dan ketika DOKUMEN MILIK NEGARA itu diminta, SBY malah reaktif dan berakrobat jelasin sana-sini. Padahal negara cuma minta dokumen, gak lebih..

Pak SBY sekali lagi, belajarlah dari Pak Ahok yang berani hadapi kasusnya. Gak perlu lagi curhat sana-sini. Dan saya sarankan SBY dengar ulang statementnya dan coba bersikap konsisten atas ucapan sendiri.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.