Ahok di zolimi! Hakim menghilangkan kata dan menambah Norma dalam Pasal untuk menolak eksepsi ahok.


Saya baru selesai menonton sidang putusan sela Ahok dan heran dengan putusan ini. khususnya di menit 1:00:50 – 1:05:42. Ini videonya https://www.youtube.com/watch?v=1s1oCam7EAw

Penasehat hukum mendalilkan bahwa ahok harus diperingatkan terlebih dahulu sesuai UU No.1/PNPS/1965, sebelum di proses. Hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak benar. Hakim menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat 1 pada UU No.1/PNPS/1965 adalah teruntuk organisasi atau suatu aliran kepercayaan.

Jelas ini adalah suatu pengingkaran dan suatu penghilangan isi pasal yang dilakukan oleh hakim. Makin jelas Ahok dinistakan disini..

Sebelum saya jelaskan, silahkan siapa yang mau mendownload UU No.1/PNPS/1965 di sini.. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1965_1.pdf

Saya jelaskan, Pasal 1 itu menyatakan setiap ORANG dilarang dengan SENGAJA dimuka umum melakukan perbuatan yang disebutkan dalam pasal 1.

Pasal 2 ayat 1 itu adalah barang siapa melanggar ketentuan pada PASAL 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya.

Pasal 2 ayat 2 menyatakan APABILA pelanggaran dalam Pasal 2 ayat 1 itu dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan organisasi / Aliran itu dan menyatakan organisasi /aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang.

Pasal 3 menyatakan bahwa apabila sudah ditindak oleh para menteri atau oleh Presiden terhadap ORANG, Organisasi atau aliran kepercayaan tapi masih melanggar, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana. Yang dipidanakan itu orang bukan organisasi / aliran.

Jadi jelas apa yang dikatakan Hakim bukan hanya melecehkan UU tapi juga sudah menghilangkan pasal dan membuat norma baru. Hakim menghilangkan kata orang dalam pasal 1 dan menggantikan dengan Organisasi dan aliran kepercayaan. Ini kacau..

Padahal jelas pada pasal 1 itu disebutkan setiap orang dan yang utama adalah orang. Organisasi atau aliran kepercayaan itu pecahan dari orang.

Lihat saja, Pasal 2 ayat 2 jelas berpedoman pada pasal 2 ayat 1, sedangkan Pasal 2 ayat 1 berpedoman pada pasal 1 yaitu, SETIAP ORANG. Makanya di pasal 2 ayat 2 itu disebutkan “APABILA pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau aliran kepercayaan”

Kata APABILA itu jelas artinya "Kalau ada", sedangkan yang utama itu adalah SETIAP ORANG. Hakim hilangkan kata orang menjadi organisasi / Aliran kepercayaan.

Padahal jelas di UU ini adalah, kalau ORANG melanggar maka diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya oleh PARA MENTERI. Kalau ORGANISASI / ALIRAN KEPERCAYAAN melanggar maka dapat langsung dibubarkan dan dinyatakan terlarang OLEH PRESIDEN, bukan oleh MENTERI.

Jadi pembagiannya adalah kalau sanksi awal ORANG, ditegur keras OLEH MENTERI, kalau sanksi awal ORGANISASI / aliran kepercayaan dapat di bubarkan OLEH PRESIDEN.

Jadi Hakim selain menghilangkan kata ORANG disini, juga menghilangkan tugas 3 MENTERI yang diperintahkan oleh UU. Mereka itu hakim kan??

Bagaimana hakim bisa melakukan kesalahan fatal? Ini bukan penafsiran, tapi mereka menghilangkan kata ORANG dan tugas MENTERI.

Ini sama seperti ada seorang pimpinan organisasi, misalnya dia menistakan agama Kristen dalam orasinya. Pertanyaannya adalah, Dia itu dikenakan UU No.1/PNPS/1956 sebagai PERSEORANGAN atau sebagai ORGANISASI? Tentu harus keputusan organisasi. Ini atas nama siapa?

Yang pasti yang dikenakan pasal terlebih dahulu adalah pimpinan itu sebagai orang yang berorasi menistakan agama. Yaitu kena Pasal 2 ayat 1 UU No.1/PNPS/1965. Berdasarkan pasal itu maka Pimpinan organisasi tersebut mendapatkan teguran keras dari 3 Menteri untuk tidak meneruskan sikap menistakan agama Kristen..

Kalau ternyata keputusan organisasi menyatakan bahwa ucapan pimpinan organisasi itu dalam orasi adalah ucapan resmi organisasi maka mereka kena Pasal 2 ayat 2. Organisasi itu dapat dibubarkan oleh Presiden dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Ini domainnya Presiden.

Jadi sudah jelas ya bahwa hakim dalam hal ini tidak menilai, tapi menghilangkan isi pasal dengan tujuan untuk menolak eksepsi Ahok.

Ada kepentingan apa para hakim sehingga mereka dengan terang benderang menghilangkan dan merubah isi pasal dalam UU? Ini harus diusut.. Bagaimana bisa hakim menilai berdasarkan UU yang pasalnya sudah cacat hukum? Ada apa ini?

Ahok jelas dizolimi!

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.