Fatwa bukan domain MUI. Partai bahkan Majelis Taklim di RT pun boleh keluarkan Fatwa


Kalau MUI boleh menerbitkan fatwa, apakah pihak lain tidak boleh menerbitkan fatwa? Ini hal utama sebagai dasar menelaah kewenangan.

Kalau dibilang tidak boleh, dimana aturannya? Karena fatwa dalam bahasa arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Jadi dimana tidak bolehnya setiap orang atau kelompok memberi nasehat, petuah, jawaban dan pendapat? Aturan mana itu?

Fatwa itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya pendapat. Bukan karena itu bahasa Arab lalu ada larangan terhadap pendapat.

Coba kita menggunakan satu patokan agar bisa menelaah dengan baik. Yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI Fatwa itu adalah : Jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh MUFTI tentang suatu masalah; nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah;

Menurut KBBI, Mufti itu adalah: pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. 

Artinya siapapun di Indonesia ini, dia cukup merasa layak maka boleh dan berhak memberikan fatwa. Jadi fatwa itu bukan hanya milik MUI semata. Karena tidak ada legalitas yang mengangkat Mufti sehingga tidak wajib mengikuti fatwa LSM MUI. Berbeda di Negara lain yang mengangkat Mufti

Kalau LSM MUI boleh melegalkan diri sendiri, makanya setiap orang dan setiap organisasi sangat boleh mengeluarkan fatwa secara nasional. Apa ukurannya bahwa di LSM MUI itu orang-orangnya benar sehingga pantas mengeluarkan fatwa yang seolah-olah paling benar? Gak ada kan?

Kecuali diangkat oleh negara menjadi Mufti, maka ada ukurannya yaitu pengangkatan dari negara, ada legalitasnya, ada produk hukumnya..

Ulama itukan bukan jabatan formal, itukan hanya PENGAKUAN masyarakat sekitar saja karena dia dianggap mengetahui ajaran agama. Tapi apakah "ulama" di MUI itu adalah ulama saya? Bukan.., bagaimana saya mengakui dia ulama kalau saya tidak dapatkan manfaat? .

Gelar Ulama itu dari pengakuan masyarakat. Bodoh benar jika saya gak tau tapi mengakui seseorang sebagai ulama. Ini yang salah di kita..

Jadi ormas seperti FPI, NU, Muhammadiyah, LSM seperti MUI bahkan Partai pun boleh mengeluarkan Fatwa. Bahkan ulama ditempat saya boleh.

Jadi stigma yang mungkin ada di masyarakat bahwa fatwa itu domainnya LSM MUI, salah... Majelis taklim di RT juga boleh berfatwa kok.

Saya menjelaskan ini agar supaya tidak ada negara dalam negara, tidak ada hukum dalam hukum dan tidak ada dualisme kewenangan di negara ini. Juga agar yang belum paham agar dapat memahami bahwa negara ini ada aturannya, gak bisa setiap orang membuat aturan sendiri...

Saya pikir cukup jelas ya.. agar supaya kita sadar bahwa kita ini ada di Negara Republik Indonesia.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.