UU tidak melarang, Pergub tidak melarang, lalu kenapa kalian marah ada Partai ikut Parade? Aneh..


Saya sudah jelaskan disini secara lengkap terkait Parade kebudayaan / Aksi "Kita Indonesia". Tapi masih juga ada kelompok yang gagal paham.

Ini penjelasan saya..

"Yang menuduh Partai ikut parade melanggar hukum, kalau bukan orang yang tidak paham, ya orang dengki.." https://t.co/VYJQoEEI28

Masih juga ada yang teriak-teriak melanggar Pergub. Saya yakin mereka gak baca Pergub hanya asal teriak. Makanya sekarang saya jelaskan dari sisi Pergub. 

Pergub 12 Tahun 2016 ini tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) dan ditujukan untuk INTERNAL di pemerintahan DKI. Maksud Pergub ini untuk MENGATUR pelaksanaan HBKB, dan tujuannya untuk KOORDINASI ANTARA para petugas dilapangan dalam pelaksanaan HBKB.

Pergub HBKB ini adalah peraturan untuk kegiatan HBKB yang diadakan Pemprov DKI. Jadi HBKB adalah acaranya Pemprov DKI. 

Sampai disini jelas bahwa Pergub HBKB adalah mengatur Programnya Pemprov DKI bukan mengatur programnya masyarakat. Ini dasarnya ya... 

Nah kalau ada yang mau berpartisipasi mengisi acara HBKB yang dikenal dengan Car Free Day (CFD) maka harus mendaftar terlebih dahulu. Ketika mendaftar ingin jadi partisipan dalam acara, maka diingatkan tidak boleh memanfaatkan acara untuk kepentingan Parpol dan SARA.

Lalu partisipan yang ingin mengisi acara tidak boleh membawa peserta lebih dari 3 ribu orang. Ada pembatasan. Partisipan dalam acara HBKB/CFD pun dibatasi hanya 10 Partisipan. Jadi setiap acara HBKB/CFD hanya dibatasi 10 partisipan. 

Partisipan yang sudah terdaftar dan lulus boleh mengisi acara HBKB/CFD dilarang mengadakan kegiatan di bundaran HI. Partisipan yang membawa peserta diatas 25 orang harus membuat surat permohonan izin kepada Direktur Intelkam Polda Metro Jaya.

Jadi setiap elemen yang saat mendaftar kegiatannya ternyata tidak sesuai dengan aturan di Pergub, tidak diizinkan mengisi acara di HBKB/CFD.

Kenapa Partisipan dibatasi hanya 10? Karena ini kegiatan dan acara Pemprov DKI! Makanya elemen diluar Pemprov disebut PARTISIPAN.

HBKB adalah kegiatan dari SKPD/UKPD. Dari Walikota, Badan, Dinas, Suku dinas, Camat, Lurah di DKI membuat kegiatan di lokasi HBKB. Mereka lakukan sosialisasi, koordinir, menyediakan dan sebagainya pada saat acara HBKB/CFD. Jadi ini bagian dari sosialisasi DKI ke masyarakat.

Saya rasa cukup jelas ya.. bahwa ini kegiatan Pemprov dan yang mau ikut acara pemprov silahkan daftar sesuai dengan aturan dalam Pergub. 

Lalu bagaimana KORELASINYA HBKB dengan Aksi/Demo/Parade atau KEGIATAN NASIONAL dalam menyampaikan pendapat dimuka umum? 

Jawabannya adalah TIDAK ADA KORELASINYA! Karena kegiatan HBKB dengan kegiatan Parade itu berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling mengikat secara hukum. HBKB dan PARADE sama tinggi kedudukannya. Masing-masing punya hak yang sama untuk melakukan kegiatan di DKI. Tidak ada yang lebih. 

Jadi SALAH kalau ada yang mengatakan bahwa Parade melanggar Pergub. Karena Parade BUKAN PARTISIPAN HBKB begitupun sebaliknya. Jadi kalau ada Parade dan ada kegiatan HBKB ditempat yang sama, tidak ada yang bisa mengklaim harus ikuti aturan salah satu pihak.

Makanya Pasal 5 ayat 1 Pergub 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa acara HBKB DAPAT DIBATALKAN jika pada waktu yang bersamaan dilaksanakan kegiatan Nasional. Dan pembatalan itu pada Pasal 5 ayat 2 wajib ditetapkan melalui hasil koordinasi Tim Kerja HBKB tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kota Administrasi.

Jadi tidak ada hubungannya dan tidak ada kewajiban untuk berkoordinasi dengan panitia Parade. Karena memang tidak ada hubungannya. Kalau mau tetap diadakan acara Car Free Day saat ada acara Parade boleh-boleh saja, dan tidak ada larangan pada hari CFD orang melakukan kegiatan parade.

Jadi sangat aneh ketika ada yang mengatakan acara Parade melanggar Pergub 12 Tahun 2016. Aneh.. mereka gak paham tapi teriak-teriak. 

Parade kebudayaan 4 Desember 2016 bukanlah Partisipan Car Free Day, jadi bagaimana dikatakan melanggar Pergub? Ngawur kok keterlaluan hehehe..

Sekali lagi, Parade kebudayaan itu berpatokan pada UU 9 Tahun 1998 dan Car Free day berpatokan pada Pergub 12 tahun 2016. Dua kegiatan ini sama kedudukannya dan tidak saling mengikat. Yang jadikan mengikat adalah orang-orang yang tidak paham atau orang-orang yang dengki.

Saya pikir cukup jelas ya, kalau masih juga tidak paham jangan salahkan saya. Kalian yang ngawur kenapa saya yang harus bertanggung jawab? 😄😄

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.