Yang menuduh Partai ikut parade melanggar hukum, kalau bukan orang yang tidak paham, ya orang dengki.


Saya gak ngerti kenapa soal Parade kebudayaan ditanyakan ke saya, padahal saya gak ikut dan bukan panitia dalam acara itu. Tapi setelah membaca pertanyaan mereka yang bilang Parade ini melanggar Pergub 12 Tahun 2016 karena ada Partai yang ikut dalam Parade kebudayaan / Parade Kebangsaan / Aksi Kita Indonesia ini, saya jadi heran kebodohan apa lagi ini?

Saya jelaskan ya.. Parade ini gak ada hubungannya dengan Pergub 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang disebut Car Free day.

Parade Kebudayaan, Parade Kebangsaan atau ada yang sebut Aksi "Kita Indonesia" itu ada pemberitahuan aksi ke kepolisian. Sama seperti Pengajian Akbar di Monas pada tanggal 2 Desember 2016 lalu. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, bukan Pergub . Ingat! Kedudukan UU lebih tinggi daripada Pergub. 

Jadi aksi atau Parade ini bukan acara Car Free Day, Ngawur dan salah alamat kalau aksi ini dibebankan dengan Pergub Car Free day.

Mau Partai, ormas, LSM dan siapapun ikut dalam acara parade ini boleh-boleh saja, kenapa ada yang merasa terganggu? Sakit nih..hehehe 

Udahlah.. jangan cari-cari kesalahan. Karena Kebencian kalian gak berbarengan dengan intelektual kalian. Jadinya konyol. Hehehe...

Tapi karena ada yang masih kurang paham tentang Parade, aksi dengan kampanye, maka saya coba jelaskan sekali lagi..

Analoginya gini, saya mau mengadakan Parade, maka berdasarkan Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998 saya wajib beritahukan secara tertulis kepada Polri. Saya patuh maka saya buat surat tertulis sebelum 3x24 jam dari acara Parade yang saya mau adakan. Rutenya juga saya kasih... 

Dari pihak kepolisian melihat tidak ada masalah dan tidak ada koreksi sehingga saya bisa menyelenggarakan parade itu tanpa melanggar hukum.

Namanya Parade Budaya atau kebangsaan, siapa saja komponen bangsa boleh ikut selama tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam UU 9 Tahun 1998. Partai politik juga adalah bagian dari komponen budaya dan bangsa, apalagi tidak ada larangan di dalam UU 9 Tahun 1998. Jadi sah ikut parade dan aksi itu. 

Jadi apa yang saya lakukan tidak melanggar UU dan tidak ada koreksi atau apapun dari pihak kepolisian. Jadi clear seharusnya..

Jika nanti didalam Parade itu ada pasangan calon yang melakukan kampanye, dia tidak melanggar UU 9 Tahun 1998 tapi melanggar UU 10 Tahun 2016, yaitu melanggar UU Pilkada. ada sanksi sendiri yang akan pasangan calon itu dapatkan. 

Tapi itu bukan urusan saya, karena saya mengadakan Parade bukan Kampanye Pilkada! Tapi kalau ada Partai politik yang ikut gak ada masalah, gak melanggar. Soal Pergub juga tidak ada urusannya sama saya. Karena surat pemberitahuan saya tidak ada koreksi dari pihak kepolisian dan saya tidak langgar UU.

Kalau partisipan Car Free Day harus patuh Pergub. Tapi karena Parade ini bukan partisipan Car Free Day tapi Partisipan Parade, jadi patuh pada UU, bukan pada Pergub. makanya baca Pergub, jangan langsung emosi dan main tuduh hehehe..

Di Pergub dikatakan bahwa Car Free Day bisa dibatalkan jika pada waktu bersamaan juga dilaksanakan kegiatan yang bersifat Nasional. Dan di dalam Pergub yang mengurus itu BUKAN PANITIA KEGIATAN Nasional tapi yang mengurus itu  Tim Kerja Car Free day. Jelas ya.. hehehe.

Tidak ada KEWAJIBAN saya baik didalam UU 9 Tahun 1998 maupun Pergub 12 Tahun 2016 untuk meminta izin, memberitahukan atau bekerja sama dengan Tim Kerja Car Free Day. tidak ada sama sekali.. 

Sungguh disayangkan, mau menyalahkan Parade pakai Pergub 12 Tahun 2016, tapi ternyata isi Pergub itu malah menunjukkan kesalahan yang menuding. inilah yang saya katakan jika yang digunakan hanya emosi dan kebencian, maka logika akan menjadi hilang. Nafsu dan kebencian telah menutupi logika. 

Ada yang sudah tau salah tapi tidak terima dan berhalusinasi bahwa Pergub ini Lex Specialis, tapi tidak bisa menunjukkan apa yang dia ucapkan. Makin terlihat kengawuran itu..

Jadi semua tuduhan melanggar dan sebagainya itu hanya sekedar omong-omong yang tidak berlandaskan hukum. Saya anggap gak ada aja.. Karena setiap orang bisa saja menuduh dan bicara apa saja, tapi yang menentukan itukan orang yang diberikan kewenangan sebagai pelaksana hukum.

Jadi sebagai penyelenggara acara parade, saya sudah tunaikan semua proses UU, diluar dari itu "Wujuduhu ka adamihi.. yang artinya keberadaannya sama dengan ketiadaannya. 

Saya pikir cukup jelas ya.. bagi yang masih emosi dan tidak terima fakta ini, itu urusan kalian bukan urusan saya. Hehehe..

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.