Acara debat yang dilakukan KPUD selama ini Ilegal dan melanggar UU Pilkada


Acara Debat yang selama ini dilakukan oleh KPUD adalah Ilegal. Karena tidak sesuai dengan perintah UU Pilkada. UU No.10 Tahun 2016. Pasal 65 ayat 1 huruf c: "Kampanye dapat dilaksanakan melalui: Debat publik/debat terbuka ANTAR PASANGAN CALON."

Yang selama ini dilakukan bukan debat antar pasangan calon, tapi kampanye monolog dan tanya jawab. Unsur debatnya tidak ada sama sekali. KPUD jika melaksanakan "Debat" selanjutnya masih gunakan pola monolog dan tanya jawab, maka KPUD membuat acara yang tidak diperintahkan UU.

Terbukti KPUD sama sekali tidak melaksanakan perintah Pasal 68 ayat 1, dimana perintah pasal tersebut KPUD lah yang melaksanakan acara debat antar pasangan calon.

Saya ajarkan bagaimana pola debat yang seharusnya dilakukan oleh KPUD berdasarkan perintah UU Pilkada. Begini..

DEBAT menurut KBBI adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi sudah jelas ya, debat itu bukan monolog atau tanya jawab seperti yang dilaksanakan KPUD selama ini. Itu pola Ilegal..

Pola yang benar itu adalah dari awal debat, moderator hanya memberikan tema dan para calon langsung berdebat. Moderator memberikan tema, lalu calon mengkritisi pemikiran dan program lawan lalu dia menampilkan kelebihan programnya.

Moderator setelah memberi tema, selanjutnya bertugas sebagai pengarah. Kalau ada yang melebar diingatkan, kalau tidak nyambung diingatkan. Ketika calon akan beretorika, moderator ingatkan. Ketika calon akan ceramah motivasi, Moderator ingatkan untuk balik ke teknis substansi tema debat.

Maka debat 2-3 jam benar-benar berkualitas. Tidak ada yang sempat menyontek, tidak ada yang mengorbankan pasangannya ketika tidak bisa menjawab, Tidak ada yang berdeklamasi, tidak ada yang berani nyindir ketika lawan sudah tidak diberikan kesempatan untuk menjawab oleh moderator.

Jadi setiap calon ketika berdebat tidak keluar dari substansi. Sehingga akan terlihat mana yang menguasai masalah mana yang tidak. Mana yang hanya retorika dan motivasi. Dari situ terlihat siapa calon yang mampu mengatasi situasi, yang tenang, yang smart, yang bodoh, yang sombong dan sebagainya.

Kalau pola kayak sekarang, tidak ada debat. Ini monolog. Setelah monolog, tanya jawab antar calon. Ini bukan debat namanya.

Perdebatan selesai ketika masuk waktu break. Jadi kalau ada yang bilang pola debat yang saya jelaskan ini tidak ada ujungnya, salah. Karena ada waktu untuk selesai Per tema. Pola debat yang saya jelaskan ini adalah pola yang diperintahkan oleh UU Pilkada. Dan pola ini yang benar, bukan pola yang KPUD lakukan selama ini.

Kalau cuma mau dapat visi misi calon tinggal baca di website, kalau untuk dapat retorika dan motivasi dari calon, lihat aja di youtube. Yang ditunggu itukan adalah bagaimana para calon bertemu dan memperdebatkan program mereka lebih baik dari calon lain.

Jadi rakyat bisa melihat bagaimana para calon bereaksi, menjawab, mengkritisi dan memaparkan kelebihannya dari calon yang lain. Itu yang benar. Rakyat dapat menilai calonnya dari interaksi dalam berdebat dan dari menguasai perdebatan karena paham dengan yang akan dilakukan.

Kalau pola Ilegal sekarang ini, calon bisa menyontek dan menghafal. Rakyat tidak bisa mengetahui kemampuan asli dari sang calon. Tentu berdebatnya harus tetap ada batas-batasan. Jangan memaki, jangan memukul, jangan menghina dan sejenisnya. Itu baru namanya debat.

Jadi KPU RI harus ingatkan KPUD seluruh Indonesia untuk melaksanakan acara debat sesuai dengan yang diperintahkan oleh UU Pilkada. Karena pola debat yang dilakukan selama ini oleh KPUD ilegal. Tidak berdasarkan perintah UU 10 Tahun 2016.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.