Breaking

Friday, 10 February 2017

Kasus Ahok adalah kasus Telor dan ayam, sehingga cacat hukum. Duluan mana telor atau ayam?


Al-Maidah:51 adalah dasar dari kasus Ahok. Tapi sayangnya dasar dari pelaporan ini sangat lemah, kasarnya tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Karena gak ada dasar hukumnya maka harusnya kasus Ahok dihentikan, kalau tidak ini bar-bar atau hanya alat untuk mengalahkan Ahok dipilkada..

Pasti ada yang bertanya, kok tidak ada dasar hukumnya? Dimana?.. Saya analogikan dulu supaya di mengerti sebelum masuk ke kasus Ahok.

Ada pertanyaan mana duluan, telor atau ayam? Yang kiri mengatakan ayam duluan dan yang kanan telur duluan, dengan berbagai penjelasan. Lalu siapa yang benar? Kalau ini dijadikan mata pelajaran, metode mana yang akan dipakai? Tentu tidak bisa karena akan terus menjadi perdebatan.

Dua orang adu mulut karena sama-sama merasa yang menang taruhan. Yang satu merasa ayam duluan yang satu merasa Telur duluan. Mana yang benar? Akhirnya dibawa kepengadilan untuk diputuskan, mana yang benar, ayam atau telor? Minta hakim putuskan mana yang benar.

Hakim bingung mau putuskan. Karena dia bolak-balik aturan main, ini tidak ditemukan. Jadi siapa yang menang dan siapa yang kalah?

Karena itulah kemudian dihadirkan Ahli dalam sidang. Ahli A mengatakan duluan Telor yang ada. Ahli B mengatakan duluan ayam yang ada. Hakim bingung putuskan mau gunakan yang mana, karena tidak ada dasar yang berkekuatan hukum yang menjadi dasar dia memutuskan.

Mana duluan ada, apakah Telor atau Ayam tidak bisa diputuskan karena tidak ada kesepakatan yang dilegalkan secara hukum terkait itu.

Kecuali Presiden dan DPR dalam membentuk UU, ada pasal yang menyatakan bahwa Telor yang duluan ada didunia sebelum ayam, maka Hakim dapat memutuskan bahwa si fulan yang menang. Karena berdasarkan UU dan pasal yang dimaksud, ternyata telor duluan ada di dunia.

Walaupun mungkin zaman dahulu itu bisa jadi ayam yang diciptakan terlebih dahulu, tapi tidak ada yang tau kan? Itu misteri di dunia ini. Gak ada yang bisa buktikan sejarah itu. Tapi karena hukum positif (Aturan negara) mengatakan telor duluan, maka telor lah yang benar.

Inilah yang namanya kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, bagaimana memutuskan dengan adil? Karena tidak ada dasar hukumnya.

Ganja itu dilarang karena ada hukum di negara ini yang melarang. Jika tidak ada larangan dalam hukum, maka ganja itu bukan barang terlarang. Di negara lain ganja itu tidak dilarang karena hukum di negaranya tidak memasukkannya dalam larangan. Dan sah dikomsumsi, tidak ada larangan.

Masalahnya sekarang adalah mana duluan antara telur dan ayam? Tidak ada yang tau dan tidak ada aturannya, tidak ada dasar hukumnya. 

Lalu masalah telur atau ayam ini apa hubungannya dengan kasus Ahok soal dugaan penistaan agama yang sedang berjalan? 

Ayam dan Telor itu ibarat Al-Maidah:51 ada sebagian mengatakan PEMIMPIN ada yang sebagian mengatakan TEMAN SETIA. Mana yang benar? Apakah sudah ada kepastian hukum bahwa Al-Maidah:51 bicara PEMIMPIN atau TEMAN SETIA? Ternyata tidak ada kepastian hukumnya..

Kementerian agama, yang mempunyai otoritas di negara ini untuk bicara agama pun mengatakan memang tidak ada kepastian hukumnya. Kementerian Agama mengatakan, Teks Al-Quran, mengandung aneka ragam PENAFSIRAN dan berharap umat Islam menghormati KERAGAMAN pemahaman keagamaan.

Lalu bagaimana bisa berdasarkan PENAFSIRAN lalu Ahok dinyatakan Menistakan agama? Karena kalau gunakan PENAFSIRAN Teman Setia maka Ahok tidak bisa dibebankan pasal penodaan agama, karena memang konteksnya bukan bicara soal pemimpin. Iya kan? Ini fakta..

Siapa yang memutuskan bahwa Al-Maidah:51 itu bicara soal PEMIMPIN? Ternyata tidak ada lembaga negara yang mengesahkan.. tidak ada!

Lalu bagaimana bisa dibilang melakukan penodaan/penistaan agama? Wong Al-Maidah:51 bicara soal teman setia kok bukan Pemimpin. 

Hakim akan pakai yang mana? Apakah Al-Maidah:51 itu bicara soal Pemimpin atau bicara soal Teman Setia? Kepastian hukumnya gak ada. Teman setia itu jelas bukan Pimpinan daerah atau pimpinan wilayah, makanya tidak bisa dikaitkan dengan penodaan agama.

Karena Al-Maidah:51 tidak ada kepastian hukum positifnya, sama seperti ayam dan telor maka harus di hentikan atau diputuskan bebas. Kenapa harus? Karena tidak ada kepastian hukum itu! Dan faktanya dari Kementerian agama juga mengatakan ini memang tidak ada kepastian hukumnya.

Jadi hakim mau pakai versi siapa? Tidak ada kan? MUI dan FPI gak bisa dipakai sebagai kepastian hukum. Mereka cuma Ormas dan LSM biasa. Kalau tidak ada kepastian hukum maka kasus ini batal demi hukum. Karena dasar hukum tidak boleh menggunakan Penafsiran masing-masing pihak.

Kuasa hukum Ahok berhak mengatakan Al-Maidah:51 soal Teman setia, tidak boleh ada yang bilang itu salah, termasuk Hakim sekalipun. Kecuali kalau memang ada konspirasi busuk, menggunakan isu agama dan gunakan pengadilan untuk mengalahkan ahok di Pilkada DKI.

Kasus ini jadinya bukan kasus Penodaan agama, tapi bagian dari strategi untuk mengalahkan Ahok di Pilkada DKI. Karena tidak ada dasar hukumnya..

Saya pikir cukup jelas ya.. apalagi sudah saya analogikan menggunakan Ayam, telur dan ganja.. 😊

3 comments:

  1. Kalau tafsirannya diakui duaduanya, bisa disusul pertanyaan: teman setia aja gag boleh apalagi pemimpin?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Disini pun terbelah,lah teman setia justru tingkatannya lebih tinggi dari pemimpin

      Karena pemimpin itu jamak,kalo kita naik ojek, maka pemimpin kita Abang ojek, kalo kita naik pesawat, maka pemimpin kita sang pilot, dst... masa mau ditanyain ke Abang ojek atau pilotnya, apa agamanya ?

      tapi kalo menjadi teman setia,setiap kita naik ojek atau pesawat apakah otomatis abang ojek atau pilot itu menjadi teman setia kita ..? Tentu tidak dong, pasti kita selektif laah.

      Nah makanya teman setia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan pemimpin

      Begitulah pemikiran saya.

      Delete
    2. Nama asli saja tak berani kau tampilkan, mana berani berdebat? Anonim cuma lempar pernyataan saja tanpa mau tahu orang menanggapi seperti apa.

      Delete