Tidak sampai sehari, Kita bisa dapatkan DPT Riil tanpa bisa dimanipulasi. ini solusinya..


KPU DKI mengakui ada masalah dengan DPT dan proses Pilkada DKI dilapangan, Pendukung Ahok-Djarot merasa dirugikan dengan hal ini. Pemilihan Tahap selanjutnya, hal ini jangan sampai terjadi lagi. KPU DKI harus benar-benar lebih fokus, terutama masalah DPT.

Masalah DPT adalah masalah klasik yang terus terjadi tanpa solusi dan sangat merugikan para calon dan pemilih. Ahok-Djarot merasa dirugikan.

Sebagai warga negara, saya coba memberikan solusi soal DPT ini dan Insya Allah solusi ini bisa menyelesaikan kegaduhan untuk pemilihan selanjutnya. Pola ini tidak butuh waktu sehari dan bisa menyelesaikan masalah. dapat diterima oleh calon, Partai Politik maupun masyarakat. Begini teknisnya..

Di mulai dari tingkat RW. Perwakilan calon, Partai Politik, RW, ketua RT, berkumpul menyaksikan PEMBACAAN data Warga Per/RT. Masyarakat boleh datang menyaksikan dan bantu koreksi. Tentu saja hal ini diselenggarakan oleh KPU DKI dan disaksikan juga oleh aparat berwenang lainnya seperti Bawaslu DKI dan lain-lain.

Setiap pembacaan data warga per/RT, Ketua RT dan warga mengoreksi dan menambahkan jika ada yang kurang dalam pembacaan itu.

Setelah selesai, maka RT, Perwakilan Calon, Parpol dan pihak terkait lainnya menandatangani dokumen itu, diperbanyak dan dilegalisir. Setelah selesai semua pembacaan dan ditandatangani, selanjutnya dibuat kesepakatan bersama hasil rekapitulasi di RW Tersebut.

Setelah itu apalagi? Setelah itu semuanya selesai! Dan DPT DKI 100% tidak bisa diutak-atik lagi. Loh!? Kok bisa? Bagaimana bisa?

DPT Resmi yang dipakai di TPS adalah copian dokumen asli (Legalisir) yang dipegang RT, Timses dan Partai Politik. Bukan DPT versi pemerintah.  Jadi ketika TPS dibuka maka KPPS meminta semua menyaksikan bahwa ada 3 DPT dari 3 pihak. Dari pihak RT, Calon dan Partai.

Dokumen itu harusnya sama semua karena berasal dari tempat yang sama, di pertemuan RW. Kalau ada yang tidak sama maka diperiksa karena pasti ada yang palsu. 

Cara memeriksa adalah dengan mencocokkan pada dokumen rekapitulasi RW yang ditandatangani semua pihak. Cara penguatan adalah langsung memeriksa di RT mana yang tidak sama datanya. RT nya dipanggil dan ditanyakan mana yang benar. Untuk pembuktian, dihadirkan orang yang dimaksud, jika tidak ada maka dokumen itu palsu dan tidak digunakan. Sanksi hukumnya juga ada..

Karena memanipulasi data juga tandatangan dan legalisir maka itu adalah tindak pidana. Yang bersangkutan segera diproses hukum.

Bagaimana dengan DPT yang dikeluarkan KPU DKI? Seharusnya sama karena dari tempat yang sama, tapi data itu hanya dipakai untuk menentukan berapa banyak mencetak surat suara. 

Jadi kalau surat suara di TPS tidak sesuai dengan DPT KPU, itu tidak akan berpengaruh di TPS karena yang dipakai bukan DPT dari KPU. Tapi parpol, saksi, RT, RW, calon dan semua pihak yang terlibat bisa mempidanakan KPU DKI karena memanipulasi DPT yang sudah disepakati di RW.

Dengan begini, tidak ada yang berani bermain-main untuk melakukan manipulasi. Para pihak bisa mempidanakan pihak yang lain. Ingat sumbernya sama!

Tidak ada lagi masalah kecurigaan dan yang paling terpenting adalah, masyarakat dapat menggunakan haknya sebagai warga negara.

Pola ini tidak sampai sehari selesai. Hanya butuh beberapa jam saja dan kita bisa mendapatkan DPT yang tidak mungkin di manipulasi. KPU DKI tentukan hari kegiatan Rekapitulasi dan Pembacaan data/RT dan itu dilakukan serentak di seluruh RW Di DKI Jakarta.

Saya pikir cukup jelas, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan secara nasional.

1 komentar:

  1. Kalau yang seperti ini tidak bisa dijadikan proyek om..

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.