Breaking

Sunday, 12 March 2017

Yang menyuruh, membuat, memasang spanduk juga melakukannya berdasarkan pasal 182A, di penjara selama 72 bulan


Kalau hal ini benar, Polisi harus segera bergerak memprosesnya, karena ini sudah terkait tindak pidana dalam Pilkada.

Warga Ini Mengklaim Dipaksa Tandatangan Pilih Anies-Sandi Demi Jenazah Disalatkan

Pasal 182A UU 10 Tahun 2016 jelas menuliskan hal itu, bahwa setiap orang tidak boleh melakukan ancaman terhadap hak memilih seseorang.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Ini juga termasuk setiap orang yang memasang spanduk dan berkata-kata tidak akan mensholatkan seseorang yang memilih Ahok. Itu pidana..

Kekerasan itu ada kekerasan FISIK, VERBAL dan PSIKOLOGIS. Jadi jangan anggap kekerasan itu hanya memukul secara fisik saja. Yang menyebarkan spanduk dan ucapan tidak mensholatkan itu adalah ANCAMAN kekerasan. Lalu tidak mensholatkan itu adalah kekerasannya.

Menandatangani surat pernyataan itu jelas menghalang-halangi seseorang menjalankan haknya untuk memilih. Masuk juga dalam pasal ini..

Kalau ada yang bilang pasal 182A ini diperuntukkan saat lagi pemungutan suara, jelas itu ngawur karena kalau saat pemungutan, pasti ditulis "Saat pemungutan suara" seperti pasal yang lain. contohnya di Pasal 178A, 178B, 178C dan pasal lainnya..

Jadi sudah sangat terang benderang bahwa yang dilakukan itu adalah tindak pidana penjara 72 bulan.

Polisi harus segera proses yang menyuruh, membuat dan memasang spanduk ancaman tidak akan disholatkan jika memilih Ahok. Polisi juga harus segera memproses para pihak yang melakukan kekerasan dan menghalang-halangi seperti berita yang saya tampilkan.

Karena di Pilkada DKI hanya ada dua pasangan maka polisi harus gali dari para tersangka, siapa yang menyuruh dan provokasi mereka? 

Apakah Aniesbaswedan , Sandiaga uno atau tim Anies-sandi yang memerintahkan itu? Ini penting untuk diketahui agar jangan jadi fitnah..

Sekali lagi, ini adalah perintah UU, maka pihak kepolisian punya kewajiban untuk segera memproses hal yang sudah terang benderang ini. Agar supaya Pilkada DKI bisa berjalan dengan baik tanpa mempergunakan cara-cara hina untuk mengalahkan lawan.

No comments:

Post a Comment