Breaking

Sunday, 28 May 2017

Pengurus ormas anti Pancasila bisa di pidana 20 tahun berdasarkan UU Kejahatan terhadap keamanan negara


Saya sudah menjelaskan di sini bahwa Hizbut Tahrir sangat bisa dibubarkan tanpa pengadilan. https://t.co/ZnXREcj5pJ

Sekarang saya mau jelaskan hal lain bahwa pengurus organisasi yang anti terhadap Pancasila bisa dipidana 20 tahun.

UU No.27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap keamanan negara, jelas menyatakan pidana bagi yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Setiap orang di muka umum dengan lisan, tulisan
dari atau melalui media apapun menyebarkan ideologi yang ingin merubah ideologi Pancasila di pidana.

Jadi jika ada pengurus ormas menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan ideologi negara maka langsung diproses secara hukum. Atau siapapun yang menyebarkan hal-hal yang mendukung dan mengarahkan ideologi lain untuk menggantikan Pancasila di pidana.

Itu baru UU No.27 Tahun 1999 belum lagi KUHP tentang kejahatan, semua legalitas untuk mempidanakan kaum radikal sudah sangat lengkap.

Jadi mulai sekarang berhati-hatilah mendukung ormas atau kelompok yang anti Pancasila yang berkedok dengan label agama atau apapun. Karena ancaman hukuman ada di depan mata dan pemerintah punya hak untuk melakukan itu. Menyebarkan di Media sosial juga bisa dipidana.

Karena kelompok radikal di Indonesia tidak bisa diajak bicara dengan baik, sepertinya Presiden Jokowi akan tegas menerapkan UU ini pada mereka.

Masyarakat yang cinta negara ini segera informasikan ke pihak berwajib jika ada yang menyebarkan dan mendukung ideologi selain Pancasila..

Sudah waktunya kita tegas terhadap ormas dan orang-orang yang ingin membuat kerusakan dan merubah ideologi Pancasila.

No comments:

Post a Comment