Mahfud MD keliru soal angket KPK


Saya tidak dalam posisi membela DPR atau KPK terkait hak angket yang lagi bergulir, Tapi hanya mau menanggapi statement Pak Mahfud MD.

Pak Mahfud bilang, Hak angket KPK tidak perlu digubris karena bertentangan dengan Pasal 79 ayat 3 UU MD3, karena KPK bukan lembaga pemerintahan.

Ini pasalnya: 
Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pak Mahfud karena KPK bukan lembaga Pemerintahan maka hak angket terhadap KPK tidak dibenarkan.

Apakah benar begitu?

Pasal 79 ayat 3 UU MD3 adalah hak angket untuk melakukan PENYELIDIKAN terhadap PELAKSANAAN suatu UU dan/atau kebijakan Pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kalau Pak Mahfud MD menyatakan Pasal 79 ayat 3 UU MD3 hanya untuk lembaga pemerintahan, menurut saya keliru. karena Pasal itu bukan bicara soal pemerintah yang MEMBUAT kebijakan, tapi pihak yang MELAKSANAKAN kebijakan Pemerintah dan yang melaksanakan UU!

Contoh yang paling tepat adalah BPJS. BPJS itu bukan lembaga Pemerintahan, tapi BPJS itu melaksanakan UU dan peraturan pemerintah. Maka boleh ada hak angket BPJS!

Jadi bicara hak angket KPK yang kata Pak Mahfud bertentangan dengan UU MD3, menurut saya keliru. Beliau mungkin terburu-buru membacanya. Pasal ini BUKAN BICARA soal lembaga, tapi bicara soal pelaksana UU dan pelaksana kebijakan pemerintah.

Jadi selain hak angket itu legal juga DPR punya legalitas untuk membuat hak angket di luar dari lembaga pemerintahan.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.