Menkumham wajib keluarkan SK Kepengurusan Partai, Walau sedang terjadi perselisihan nama Partai.


Sebenarnya, proses hukum dualisme kepengurusan Partai Politik yang terjadi selama ini keliru dan proses di PTUN pun tidak perlu ada.

Karena berdasarkan UU Parpol, bahwa yang dimaksud dualisme kepengurusan itu adalah ketika dalam SEBUAH kongres terjadi perselisihan. Di mana masing-masing pihak mengklaim bahwa pihak merekalah yang berhak untuk memimpin partai tersebut. Maka hal itu dapat dibawa ke pengadilan. 

Artinya dalam Kongres terjadi dualisme keputusan, sehingga harus pengadilan yang memutuskan pengurus mana yang berhak atas partai tersebut. Kalau sudah begitu maka, Menkumham TIDAK BOLEH mengeluarkan SK kepada salah satu dari dua kelompok yang berselisih, sampai hal itu selesai. 

Hal itu tercantum pada Pasal 24 UU Parpol. Bahwa pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan sampai perselisihan selesai.

Pertanyaannya adalah, apakah dalam kasus Golkar, PPP dan PKPI terjadi perselisihan dalam sebuah kongres hingga ada dualisme kepengurusan?? 

Ternyata tidak! Karena masing-masing pihak mengadakan kongres sendiri-sendiri! Artinya ini bukan perselisihan kepengurusan partai. Tapi ini ada dua kelompok yang mengadakan kongres dengan nama Partai yang sama! Ini perselisihan nama Partai bukan kepengurusan!

Apa perlu ke pengadilan? Tentu saja tidak, karena Menkumham tinggal memberikan SK kepada pihak yang berhak sesuai UU dan AD/ART Partai. Untuk menentukan mana Kongres dan pengurus yang sah, sangat jelas tertulis di AD/ART dan UU. Jadi Menkumham tinggal keluarkan SK saja. 

Kalau ada yang menggugat SK menkumham, maka Menkumham dengan mudah mengatakan ini perintah UU, tidak boleh di tahan-tahan. Yang tidak boleh itu adalah ketika terjadi perselisihan kepengurusan lalu Menkumham keluarkan SK! tapi Kalau kasus Golkar, PPP dan PKPI itu kasus perselisihan nama Partai. 

Dalam kasus ini, PTUN harusnya menolak ketika ada pihak yang menggugat SK Menkumham. Karena memang tidak ada perselisihan kepengurusan. Karena tidak ada perselisihan kepengurusan maka SK Menkumham tidak bisa digugat.

Kalau Menkumham mengeluarkan SK kepada pihak yang tidak berhak, tidak sesuai dengan UU dan AD/ART, maka yang digugat ke PTUN itu adalah penyalahgunaan kewenangan berdasarkan UU No.30 tahun 2014. Bukan SK nya yang digugat. 

Selanjutnya pasal 32 dan 33 tentang perselisihan partai politik, itu adalah perselisihan bukan dalam kongres, tapi perselisihan dalam satu kepengurusan. Contoh yang paling jelas adalah kasus Fahri Hamzah dengan PKS. Pasal 32 dan 33 itu bicara terkait perselisihan model begini, bukan saat kongres.

Jadi pasal 32 dan 33 itu tidak bisa dipergunakan untuk kasus dualisme kepengurusan dalam sebuah kongres. Ini pasal diluar kongres.. 

Kesalahpahaman ini harus diluruskan. Kalau tidak, maka siapapun boleh menggelar kongres mengatasnamakan nama sebuah partai. Setelah itu dengan mudah mereka menggugat ke PTUN dengan berbagai alasan dan pembenaran. Ini jelas tidak sehat.. 

Orang yang tidak berhak, hanya dengan modal membuat kongres tandingan lalu dengan mudah bisa PTUN kan pihak yang berhak. Ini kacau.. 

Jadi jelas ya bahwa apa yang terjadi selama ini keliru. Kekeliruan ini yang akhirnya menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan. Karena tidak sesuai aturan, menyebabkan terjadi penafsiran-penafsiran yang membuat polemik dan kegaduhan berkepanjangan.

Semoga kekeliruan ini bisa diluruskan dan tidak berlarut-larut. 

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.