Breaking

Wednesday, 21 June 2017

Pansus punya hak untuk memanggil, menghadirkan dan bahkan sandera. KPK tidak punya kewenangan menolak itu.


Dalam Pansus Hak angket KPK, saya tidak akan berpendapat siapa yang salah dan benar, karena proses hak angket sudah berjalan, tunggu hasilnya saja. Tapi ketika membaca statement KPK yang menolak menghadirkan Bu Miryam ketika Pansus memanggil Bu Miryam untuk hadir, ini jelas KPK ngawur.

Pasal 204 dan 205 dalam UU MD3, jelas memberikan kewenangan bagi Pansus untuk memanggil dan menghadirkan warga negara Indonesia dalam proses hak angket. Bahkan Pansus diberikan HAK MEMAKSA dan bahkan SANDERA karena ini WAJIB. KPK harus sadar posisi bahwa ini perintah UU, bukan akal-akalan Pansus!

Saya bingung apa dasar hukum KPK menolak hadirkan Bu Miryam? Apakah mereka pemilik atas Bu Miryam? Apakah kalau jadi tahanan KPK bukan lagi warga negara Indonesia?

Ini juga kesalahan DPR waktu fit dan Proper test calon pimpinan KPK, kenapa yang tidak paham posisi, tidak paham kewenangan dan UU yang mereka pilih?

Pansus diberi kewenangan memanggil secara paksa setiap WNI dan itu domain mereka, kenapa KPK malah ikut campur? Ada apa ini? kenapa takut?

Cara KPK melanggar dan melawan perintah UU ini, malah mengindikasikan bahwa para pimpinan KPK sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Kalau mereka tidak menyembunyikan sesuatu, pasti mereka tidak akan melanggar dan melawan perintah UU. Sikap ini harus di dalami sama pansus.

Ingat KPK adalah lembaga, lembaga tidak punya salah. Kalau Pimpinan KPK sangat bisa jadi melakukan kesalahan. Ini harus diusut tuntas..

Mari kita lihat proses selanjutnya, tapi KPK dan Pansus jangan sampai melanggar UU dan kewenangan mereka masing-masing.

No comments:

Post a Comment