Breaking

Wednesday, 14 June 2017

Setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Tanpa harus berkoalisi berhak mengusulkan Capres-Cawapres


Pemilu 2019 sesuai dengan amanat UUD45 dan putusan MK, maka tidak ada lagi Presidential threshold dan Parliamentary threshold. Itu sudah Final..

RUU Pemilu hingga hari ini masih belum selesai karena pembahasan Presidential threshold dan Parliamentary threshold. Ini kan aneh. Masih ada yang ingin mempertahankan walaupun mereka tau bahwa keputusan MK dan UUD 1945 tidak memperbolehkan hal itu. Ini aneh bin konyol

Setiap Partai politik boleh mengusulkan capres dan cawapres. Tidak ada kewajiban harus koalisi, tapi tidak ada larangan untuk koalisi.

Partai politik peserta Pemilu 2019 untuk sementara ada 12 Partai. Jadi jika setiap parpol mengusulkan capres/cawapres maka akan ada 12 Pasangan capres/cawapres. Begitupun ketika 12 Parpol mencalonkan anggota DPR. Tidak ada lagi ambang batas. Siapapun calon yang dapat suara tertinggi itu yang berhak dilantik.

Presidential threshold dan Parliamentary threshold adalah aturan ilegal yang dulu dilegalkan untuk membatasi hak politik warga negara. Presidential threshold dan Parliamentary threshold jika dipaksakan dilegalkan dalam UU, maka akan sangat mudah dibatalkan. Yaitu:

Pertama, jika dilegalkan Presidential threshold dan Parliamentary threshold dalam Pemilu serentak 2019, maka Anggota DPR terpilih dan Presiden yang memenangkan Pilpres dibatalkan jika Partainya tidak memenuhi ambang batas.

Jadi ketika Capres yang diusulkan Partai X menang, kemenangannya dibatalkan karena Partai X tidak mencukupi ambang batas. Jelas hal itu tidak dapat dibenarkan karena Presiden yang dipilih oleh rakyat, dianulir hanya karena partai pengusul tidak lolos ambang batas.

Inih bertentangan dengan Pasal 6A UUD 45, Presiden dan wapres diusulkan oleh Parpol peserta pemilu dan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kedua, jika ambang batas dimunculkan dengan menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 seperti yang tercantum di RUU Pemilu sekarang, maka para Caleg 2014 sebagai Pemilik suara Pemilu 2014 akan meminta hak mereka, karena merekalah pemilik suara tersebut, bukan caleg Pemilu 2019.

Kalau hasil suara Pemilu 2014 dilegalkan lagi, maka mereka para pemilik suara 2014 punya hak untuk dilantik menjadi anggota DPR 2019-2024. Kalau mereka tidak dilantik, maka tidak bisa hasil usaha jerih payah caleg 2014 diambil begitu saja tanpa ada kompensasi bagi mereka.

Dari hal ini dan tentu saja hasil keputusan MK soal Pemilu serentak, maka pasal ambang batas dengan mudah dapat digugurkan oleh MK.

DPR dan Pemerintah segera selesaikan RUU Pemilu ini tapi sesuai dengan keputusan MK dan tentu saja UUD 1945, agar bisa dipergunakan.

Yang pasti setiap Parpol yang sudah menjadi peserta pemilu 2019 berhak mengusulkan Capres dan Cawapres untuk dipilih rakyat tanpa ambang batas.

Semoga penjelasan ini bermanfaat 

No comments:

Post a Comment