Apakah Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN punya nyali mencabut status mereka sebagai Parpol Peserta Pemilu 2019? Saya tidak yakin..


Kenapa saya katakan Uji Materi para Partai Politik peserta Pemilu 2019 (Hasil dari UU Pemilu yang mereka tolak) akan ditolak MK? Karena disana ada ketidakadilan. 

"PKPI: Uji Materi UU Pemilu Pasti Ditolak MK"

Untuk menjelaskan hal ini, saya analogikan dengan acara lomba menyanyi supaya paham.., agar masyarakat yang tidak paham soal UU bisa memahami kenapa saya katakan begitu dan tidak termakan opini sesat.

Di dalam sebuah proses kegiatan lomba menyanyi 5 tahunan, syarat untuk bisa ikut serta dalam lomba tersebut adalah orang yang sudah lulus audisi. Peraturan 5 tahun lalu sudah berbeda dengan sekarang. Peraturan terbaru sekarang adalah, para peserta yang sudah pernah lolos audisi 5 tahun lalu, tidak perlu lagi ikut audisi dan langsung menjadi peserta. Yang belum pernah lolos dalam audisi 5 tahun lalu WAJIB melalui audisi. Tidak boleh daftar dan langsung jadi peserta lomba.

Ada peserta audisi protes terhadap aturan baru, seharusnya semua di audisi, karena dalam jangka 5 tahun lalu belum tentu kualitas peserta masih sama. Gak bisa begitu aturannya, bagaimana bisa hasil audisi 5 tahun lalu dipakai lagi? hasil 5 tahun lalu, ya untuk lomba 5 tahun lalu, gak bisa dipakai untuk lomba yang sekarang. Sama seperti pemilihan komisioner KPU dan KPK, Walaupun komisioner yang lama ikut mendaftar lagi, tetap saja mereka harus mengikuti fit and Proper test seperti calon komisioner yang lain.

Tapi para peserta yang diloloskan aturan baru itu tidak setuju dengan protes para peserta audisi, mereka ingin  tetap langsung lolos dengan menggunakan hasil audisi 5 tahun lalu, sesuai dengan peraturan baru.

Panitia mengatakan bahwa peserta audisi tidak punya hak bicara, yang punya hak bicara hanya peserta yang sudah lolos audisi. Akhirnya para peserta audisi mengalah, mereka manut dengan peraturan yang dibuat panitia. Sesuai dengan peraturan, mereka tidak punya hak bicara dan mereka akhirnya ikut audisi..

Anehnya, para peserta yang sudah lolos tanpa audisi itu kemudian memprotes soal aturan panitia tentang nomer urut. Mereka protes dan berteriak-teriak panitia curang dan tidak adil dalam membuat aturan. Mereka protes karena ada aturan bahwa nomer urut peserta sekarang mengikuti nomer urut hasil 5 tahun lalu.

Panitia lalu bertanya kepada mereka, apa hak kalian memprotes hal ini? Para peserta menjawab, karena mereka adalah peserta yang sudah lolos audisi. Punya hak bicara. 

Panitia bertanya lagi, kalian lolos audisi untuk lomba tahun 2014 atau kalian lolos audisi untuk lomba tahun 2019? Di jawab sama peserta bahwa mereka adalah peserta yang lolos audisi lomba tahun 2014. Tapi mereka sekarang sudah resmi jadi peserta 2019 karena mereka menggunakan hasil audisi di tahun 2014.

Kata panitia, Kalian sekarang menjadi peserta karena menggunakan hasil 5 tahun lalu, Lalu kenapa kalian menolak menggunakan nomor urut yang sama seperti 5 tahun lalu? Kalau mau menolak ya kalian menolak juga kelulusan kalian sekarang ini yang menggunakan hasil 2014! setelah itu kalian ikuti audisi 2019! Kenapa kalian tidak lakukan itu? Itu curang dan licik namanya. Kalau yang menguntungkan, kalian diam dan mengamini, giliran tidak menguntungkan kalian tidak terima. licik kalian!

Jadi kalau kembali ke permasalahan soal Judicial Review, Partai-partai yang menolak pasal di dalam UU Pemilu karena menggunakan hasil 2014 untuk Presidential Threshold, seharusnya mereka MENCABUT status mereka sekarang ini!

Status mereka sekarang ini adalah Partai politik peserta pemilu 2019 tanpa verifikasi. Karena berdasarkan UU Pemilu yang baru, Mereka langsung lolos dengan menggunakan hasil verifikasi pemilu 2014.

Misalnya Partai Demokrat, secara gentle dan terbuka mereka menyatakan mencabut status mereka sebagai Partai politik peserta pemilu 2019! Mereka menolak dapat status secara GRATIS berdasarkan UU Pemilu yang baru. Mereka lalu memulai proses verifikasi seperti Partai Perindo dan Partai PSI. Mereka secara legal menyatakan bahwa mereka akan ikut verifikasi agar bisa menjadi Partai politik peserta pemilu 2019. 

Setelah lolos verifikasi dan jadi Partai Politik peserta Pemilu 2019, barulah mereka punya legal standing untuk uji materi UU Pemilu. berani gak Partai demokrat melakukan itu?

Saya yakin 1000000% nyali Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS tidak ada untuk melakukan hal itu, bahkan berfikir pun mereka pasti tidak punya nyali. Seharusnya mereka berani dong, mereka harus bersikap adil agar bermartabat. Di satu sisi mau gunakan data 2014 tapi di sisi lain menolak gunakan data 2014. Sikap itu jelas bukan sikap yang baik.

Ada yang bisa membantah? atau ada yang punya nyali mencabut status mereka? ditunggu bantahan dan nyalinya..

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.