Hak, Hukum, Politik dan Calo dalam kasus PERPPU dan Telegram


Saya kutip statement Prof. Yusril Ihza Mahendra tentang Hak, hukum dan politik, sebagai dasar penjelasan saya soal Perppu dan Telegram. Ini statementnya: "Kalau mengatakan menolak itu hak, kalau mengatakan tidak sah itu soal hukum, kalau tidak setuju itu soal politik"

Ketika ada pihak yang menolak Perppu itu hak dia, tapi Presiden punya hak juga untuk menerbitkan Perppu. Jadi masing-masing punya hak.

Tapi di negara hukum ini, walaupun kalian teriak-teriak menolak Perppu, bukan berarti bisa bebas dari jerat hukum yg diatur dalam Perppu. Ini harus jelas, jangan sampai berfikir bahwa ketika menolak sudah dianggap bisa bebas dari jerat Perppu. Masyarakat harus paham hal ini.

Ada lagi yang konyol yaitu menolak dan tidak setuju Perppu lalu menyatakan Perppu tidak sah. Ini kelakuan para politisi yang isi kepalanya dikit. Sebagai politisi boleh menyatakan tidak setuju Perppu, tapi dia tidak bisa berkoar-koar menyatakan Perppu tidak sah. Konyol kuadrat..

Kalau mereka ingin Perppu ini benar menjadi tidak sah, maka mereka bisa Judicial review ke MK. Kalau dikabulkan baru boleh menyatakan Perppu tidak sah. Walaupun saya yakin Judicial Review itu tidak akan dikabulkan, karena tidak ada pasal yang melanggar UUD 45. MK hanya melihat itu..

Para politisi yang tidak menyentuh jalur hukum tapi bekoar-koar soal Perppu, tujuannya hanya untuk dapatkan panggung, menjual diri mereka.

Sama dengan kasus Telegram, kalau kalian tidak suka, silahkan lewat jalur hukum, tapi kalian harus punya surat kuasa dari Telegram. Kalau gak punya surat kuasa, maka kalian ngak punya legal standing untuk menggugat pemerintah. Udah bukan orang telegram tapi berisik.

Kalau pun ada pihak Telegram yang gugat mana bisa? Apa hak mereka mengatur kebijakan NKRI? Itu mau menjajah namanya..

Para CALO politik kerjaannya cuma mau buat rusuh, semua cara mereka halalkan untuk dagangkan diri, mereka tidak mau peduli soal keadaan bangsa ini. Semua hal mereka jadikan bahan untuk menjual diri, para calo ini tujuannya unthk kekuasaan, bahkan demi hal itu mereka membela kelompok radikal.

Lihat saja nanti, bahkan Jokowi menghela nafas pun, para calo akan berlomba-lomba untuk menyerangnya. Mereka halalkan segala cara..

Jadi jelas ya soal Hak, soal hukum, soal politik dan Calo politik. Kalau masih ngak mengerti juga, ya goblok.. hehehe

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.