Inkonsistensi Partai yang menolak UU Pemilu. Ibarat menumpas kejahatan dengan melakukan kejahatan


Mereka mengajari saya, bahwa Hasil Pemilu 2014 tidak boleh digunakan untuk syarat dalam pemilu 2019. Maka UU Pemilu harus ditolak.

Mereka mengajari saya, bahwa Presidential Threshold 2019 tidak boleh menggunakan hasil Pemilu 2014. Hasil Pileg 2014 sudah di pakai di Pilpres 2014..

Mereka mengajari saya, bahwa ini Pemilu serentak, jadi bagaimana bisa ada Presidential Threshold, apalagi gunakan hasil pemilu 2014?

Saya tertawa aja ketika mereka mengajari saya, karena semua yang mereka katakan itu diambil dari tulisan dan statement saya. Bahkan saya bisa menjelaskan lebih detail dari yang mereka "ajarkan" pada saya. Mereka seperti mengajari bebek berenang. 

Maka dari itu saya kemudian bertanya balik sesuai dengan apa yang mereka "ajarkan" ke saya...

Kalian katakan hasil pemilu 2014 dipakai untuk Pemilu 2014 dan tidak boleh dipakai untuk pemilu 2019. Ok kita sepakati hal itu ya.. Artinya, semua proses untuk Pemilu 2014 hanya dipergunakan untuk pemilu 2014, tidak boleh dipergunakan untuk pemilu 2019.

Sama seperti Capres incumbent, tetap harus menjalani tes kesehatan walaupun mereka sudah lolos test kesehatan pada pemilu sebelumnya.

Kalau begitu, apakah verifikasi Partai politik untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2014 boleh dipakai untuk peserta pemilu 2019? Karena ada 12 Partai Politik yang sekarang ini tanpa perlu diverifikasi lolos menjadi Parpol Peserta Pemilu 2019, menggunakan hasil verifikasi 2014.

Bahkan karena menggunakan hasil Pemilu 2014 itulah, Partai-partai tersebut punya legal standing untuk melakukan uji materi UU Pemilu di MK.

Yang sok mengajari saya soal Pemilu terdiam, tidak ada satu pun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. mereka tidak mampu berfikir sampai kesitu.

Bahkan Partai-partai yang menolak UU Pemilu tidak punya nyali untuk konsisten.

"Apakah Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN punya nyali mencabut status mereka sebagai Parpol Peserta Pemilu 2019?"

Menolak UU Pemilu dengan melakukan uji materi Ke MK, tapi anehnya HAK (Legal standing) untuk uji materi gunakan akses UU Pemilu.

Ini ibarat mau menumpas kejahatan dengan kejahatan!

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.