Breaking

Saturday, 29 July 2017

Ketika ada pasal yang menguntungkan, Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS diam saja. Giliran tidak menguntungkan, Teriak-teriak pakai nama rakyat.


Kenapa saat membahas RUU Pemilu, Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN tidak mempermasalahkan pasal verifikasi Partai untuk jadi peserta Pemilu?

Pasal dalam RUU Pemilu intinya adalah Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS otomatis lolos sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan menggunakan hasil verifikasi 2014! Jadi Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menyetujui pasal yang memperbolehkan mereka gunakan DATA LAMA agar mereka lolos tanpa harus berkeringat.

Ketika ada pasal yang menguntungkan mereka, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menyetujui pakai DATA LAMA, yang merugikan mereka tolak. 🙄

Ini buktinya:
"Pansus-Pemerintah Sepakat Partai Lama Tak Perlu Verifikasi"

Lolos verifikasi untuk pemilu 2019 dan lolos Presidential Threshold 2019 sama-sama gunakan DATA LAMA (HASIL 2014), tapi sikap mereka beda. Kalau menguntungkan mereka diam saja, tapi kalau tidak menguntungkan mereka teriak-teriak ini menipu rakyat. Seperti kata Prabowo. hehehe..

Harusnya Prabowo cs teriak juga bahwa jika parpol lolos jadi peserta pemilu menggunakan DATA LAMA, itu sama aja menipu rakyat! kok mereka gak berani ya? 😊

Jadi walaupun pasal itu menguntungkan Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS, mereka harus tolak juga, karena pasal itu gunakan hasil 2014. Kalau mereka melakukan itu, maka saya angkat topi. Yang mereka lihat adalah soal keadilan bukan soal kepentingan. Tapi faktanya sekarang? ketawain aja 😊

Saya yakin 100% Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS tidak berani menyentuh pasal itu karena mereka tidak mau diverifikasi, Bisa-bisa gak lolos mereka. Mereka merasakan bagaimana sulitnya saat diverifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2014, hampir tidak lolos karena banyak bolongnya.

Jadi sudahlah, bekoar-koar tidak boleh gunakan data lama tapi disatu sisi mereka menikmati fasilitas dari data lama. Gak fair kan?

Coba lihat apakah Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS ada Protes soal Pasal verifikasi Partai tidak boleh gunakan data lama? tidak ada kan?

Berani gak Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS membuat pernyataan secara legal menyatakan mereka mencabut status mereka sekarang ini? berani gak mereka menyatakan bahwa secara hukum mereka sekarang bukan Partai Peserta Pemilu 2019 dan mereka harus diverifikasi seperti PSI dan Perindo?

Berani gak? kalau gak berani jangan sok heroik teriak-teriak menolak Presidential threshold apalagi memakai atas nama rakyat.

Jadi jelas ya.. sikap Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS, sikap kepentingan pribadi bukan karena rakyat. Rakyat harus tau itu.

No comments:

Post a Comment