Mengukur netralitas KPK diantara Setya Novanto dan RJ Lino juga kasus Pelindo II dan E-Ktp


Mengukur kinerja KPK RI jangan dalam kasus E-Ktp. Kenapa? karena sikap KPK dalam kasus E-Ktp bisa jadi debatable, Ini murni atau politis? Dugaan Ketua KPK RI ada dalam pusaran E-Ktp sebelum menjadi Ketua KPK ada rekam jejaknya. Kenetralan KPK sangat bisa diperdebatkan.

Kenapa KPK RI tidak menuntaskan kasus BLBI dan Kasus Century? belum lagi kasus Hambalang, Kasus Hambalang jalannya seperti kura-kura. Sangat lambat..

Atau yang sangat terang benderang di depan mata yaitu kasus Pelindo II. Kerugian negara 4,08 Trilliun, lebih besar dari E-KTP dan BLBI.

Ini murni dari gerakan para pekerja Pelindo II, Mereka mengumpulkan bukti dan mereka meminta Wakil rakyat di DPR untuk suarakan hal ini. DPR akhirnya membuat Pansus Pelindo II dan makin memperkuat bukti. Bahkan dari BPK juga sudah memberikan berbagai bukti.

KPK tidak perlu capek-capek mencari alat bukti, semuanya sudah disediakan secara lengkap oleh DPR, BPK dan para pekerja Pelindo II.

Dan KPK RI sudah mentersangkakan RJ lino. Ketika RJ Lino dijadikan tersangka, dia melakukan Praperadilan, tapi Preperadilannya ditolak. Faktanya hampir dua tahun RJ lino tidak ditahan.

Jadi kalau ada yang mempertanyakan kenapa Setya novanto belum ditahan padahal sudah jadi tersangka KPK, maka tanya KPK, kenapa RJ Lino belum ditahan sudah hampir 2 tahun ini?

Kalau kasus E-Ktp masih tahap pencarian berbagai alat bukti. Kalau kasus Pelindo II dari tahun 2015 berbagai alat bukti sudah lengkap. KPK RI tidak perlu berkeringat, semua bukti sudah disediakan. Yang diperlukan hanya NIAT, keberanian dan Netralitas KPK. Cuma itu..

Faktanya.. sudah 2 tahun KPK RI menelantarkan kasus Pelindo II ini. Padahal tidak ada hambatan lagi bagi KPK untuk tuntaskan hal ini sebenarnya.

Jadi mau mengukur kinerja, kredibilitas dan kenetralan KPK RI ya di kasus Pelindo II ini. Semua yang diperlukan KPK sudah ada..

Apakah bisa mengukur kualitas dan Kenetralan KPK RI di kasus E-KTP? Sulit, karena Ketua KPKnya ada dalam pusaran kasus E-KTP.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.