Breaking

Tuesday, 25 July 2017

PAN, Demokrat, Gerindra dan PKS, Minggir!


Sebagai ketua DPN PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), saya secara tegas mengatakan bahwa Judicial Review Parpol yang mendadak menolak Presidential Threshold (Pasti) akan ditolak, kini terbukti!

Apa yang saya katakan itu bukan tanpa dasar, karena MK akan melihat Legal standing dan asas keadilan dalam menerima pengajuan Uji Materi. Sikap dua kaki Partai politik yang mendadak menolak Presidential threshold pasti akan ditolak. Karena tidak adanya asas keadilan. 

Bahkan di twitter saya mengatakan biarlah Prof. Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan uji materi ini karena Partainya tidak terlibat dalam pembuatan UU. Sayangnya, Partai Demokrat, PKS, PAN dan Gerindra tidak mau mendengar, akibatnya MK mengingatkan mereka dengan tegas bahwa mereka tidak berhak untuk mengajukan uji materi berdasarkan Putusan MK Nomor 45/PUU-XIV/2016.

Dari 12 Partai peserta pemilu 2019 (Berdasarkan UU Pemilu terbaru), 10 Partai adalah Partai yang ada di Parlemen, 2 Partai non Parlemen. Dari 10 Partai Parlemen ada 4 Partai yang MENDADAK menolak Presidential Threshold, yaitu: PAN, Gerindra, Demokrat dan PKS.

Soal kata "Mendadak", saya sudah jelaskan di media dan diberbagai rilis saya, karena rekam jejak mereka yang dari dulu tidak menolak Presidential Threshold bahkan mendukung Presidential Threshold. 

Dua Partai Non Parlemen adalah PKPI dan PBB. Saya sebagai ketua DPN PKPI sudah jelas menyatakan mendukung sikap Pemerintah. Hal ini sesuai dengan sikap PKPI dan ketua umum PKPI Prof. AM. Hendropriyono, yang mendukung sikap pemerintah Joko Widodo. 

Kalau PBB memang tidak mengajukan permohonan uji materi, tapi Prof. Yusril Ihza Mahendra yang akan mengajukan permohonan uji materi atas nama pribadi, karena menurut beliau PBB telah memutuskan untuk mendukung dirinya maju ke pencalonan Presiden tahun 2019. 

Jadi Partai Parlemen khususnya 4 Partai itu lebih baik diam saja karena mereka sama sekali tidak punya legal standing untuk terlibat dalam hal ini. Sekarang ini yang punya legal standing untuk Uji materi itu hanya PKPI dan Prof. Yusril Ihza Mahendra. Yang lain minggir! 

Apakah Partai baru dan partai lama yang tidak lolos verifikasi Pemilu 2014 bisa melakukan uji Materi UU Pemilu? Tentu saja bisa asalkan mereka sudah lolos verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Tapi, walaupun mereka sudah lolos verifikasi misalnya, tetap saja Uji materi mereka (Pasti) ditolak MK. Soal ini nanti saya jelaskan pada topik selanjutnya.
Saya tetap pada pendirian saya menyatakan bahwa uji materi terkait Presidential Threshold dalam UU Pemilu (pasti) akan ditolak. Kenapa?? Karena ada pasal soal verifikasi Partai politik di dalam UU tersebut. 

Begini penjelasannya..., berdasarkan UU Pemilu terbaru, PKPI dan PBB sekarang ini adalah Partai Politik Peserta Pemilu dan punya legal standing mengajukan permohonan ke MK tanpa harus berkeringat agar lolos verifikasi. PKPI dan PBB sudah resmi menjadi Partai Peserta Pemilu menggunakan hasil verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2014, bukan Verifikasi Parpol untuk peserta Pemilu 2019.  

Kalau dipermasalahkan pasal Presidential Threshold yang menggunakan hasil pemilu 2014, Ini aneh jadinya. Karena PKPI dan PBB bisa punya hak uji materi ke MK karena menggunakan hasil verifikasi Pemilu 2014, Tapi menolak Presidential Threshold menggunakan hasil Pemilu 2014. Aneh kan? 

Kalau seandainya pasal soal verifikasi yang meloloskan 12 Partai itu tidak pernah ada, Apakah PKPI dan PBB punya legal standing untuk uji materi ke MK sekarang ini? tentu tidak. PBB, PKPI dan semua Parpol, baik yang lama dan yang baru harus mengikuti verifikasi terlebih dahulu untuk bisa jadi Parpol Peserta Pemilu.

Ada 75 Partai Politik yang berbadan hukum, semua posisinya sama. Sama-sama harus diverifikasi untuk dapatkan tiket menjadi Parpol peserta Pemilu 2019. Kalau lolos, barulah Partai politik itu punya legal standing untuk menguji UU Pemilu. Tidak bisa belum lolos lalu menguji UU Pemilu. 

Disitulah letak ketidakadilannya, Bisa dapatkan tiket sebagai peserta Pemilu 2019 plus tiket untuk Uji Materi, berdasarkan Tiket Peserta Pemilu 2014. Tapi lucunya menolak tiket syarat mengusulkan Presiden/wakil presiden 2019 berdasarkan Tiket syarat mengusulkan Presiden/wakil presiden 2014.

Sama-sama menggunakan Tiket 2014 untuk 2019! Lalu kenapa hanya permasalahkan soal Presidential threshold? kenapa tidak mempermasalahkan juga soal mendapatkan tiket GRATIS menjadi peserta Pemilu 2019?

Kalau Pasal verifikasi yang langsung meloloskan 12 Partai Politik Peserta Pemilu 2014 menjadi partai Politik peserta Pemilu 2019 tidak ada dalam pengesahan UU Pemilu, maka saya tidak akan pernah mengatakan bahwa Uji Materi Partai politik peserta Pemilu (Pasti) akan ditolak! Karena semua Partai politik sama kedudukannya menuju Pemilu 2019 dan harus melalui verifikasi terlebih dahulu. Kalau sekarang kan tidak.., maka saya dengan yakin mengatakan bahwa jika dua partai non Parlemen PKPI dan PBB melakukan uji materi UU Pemilu tentang Presidential Threshold (Pasti) akan ditolak!

Kenapa??

Kalau PKPI dan PBB mencabut hak mereka sebagai Partai Peserta Pemilu 2019 yang diberikan UU Pemilu terbaru, Maka Uji Materi yang akan dilakukan oleh PKPI dan PBB tidak bisa dilakukan sekarang ini, mereka harus menunggu selesainya tahap verifikasi, sama seperti PSI dan Perindo. Kalau lolos tahapan verifikasi, barulah PKPI, PBB, PSI dan Perindo punya legal standing untuk melakukan uji Materi UU Pemilu. Lalu apakah PKPI, PBB, PSI dan Perindo bisa memenangkan uji materi tentang Presidential Threshold di UU Pemilu? 

Saya katakan dengan lantang bahwa uji Materi Partai politik peserta Pemilu (Pasti) akan ditolak! kalau gunakan kewenangan yang ada sekarang ini, (Pasti) akan ditolak!


Terima kasih
TEDDY GUSNAIDI
Ketua DPN PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

1 comment:

  1. information is quite impressive...love to visit here Thank you for your article is very useful for us, an honor for us if you are willing to check article below

    https://areataruhan.org/

    ReplyDelete