Perdebatan Teddy Gusnaidi dan Sekjen Partai Demokrat tentang konsistensi Partai demokrat.


Partai Demokrat dalam minggu ini sedang berisik-berisiknya meneriakkan penolakan terhadap Presidential Threshold. Bagi orang awam mungkin apa yang dilakukan Partai Demokrat terlihat heroik, tapi bagi yang paham tentu akan mempertanyakan soal konsistensi Partai Demokrat dalam hal Presidential Threshold.

Sebelum Partai Demokrat berteriak-teriak penolakan terhadap Presidential Threshold sekarang-sekarang ini, sudah banyak pihak yang ungkapkan hal ini, termasuk saya. Dulu saat Partai Demokrat masih Pro Presidential Threshold, saya dan para pihak yang lain sudah menolak Presidential Threshold, Jadi apa yang dilakukan Partai Demokrat dalam minggu-minggu ini itu sudah dilakukan oleh berbagai pihak dari beberapa tahun lalu hingga detik ini dan masih konsisten.

Untuk itu melalui twitter, saya pertanyakan konsistensi Partai Demokrat melalui Ketua umum dan Sekjen Partai Demokrat yaitu Pak SBY dan Pak Hinca Panjaitan. Pertanyaan saya ini di respon oleh Sekjen Partai Demokrat, dan inilah perdebatannya. Saya paparkan disini tanpa ada yang saya edit..

TEDDY GUSNAIDI
5 Tahun lalu Partai Demokrat gak bilang #TolakPresidentialThreshold tapi bilangnya sudah cukup baik dan menolak revisi UU Pilpres. Gimana nih?

“Demokrat: Presidential Treshold Sudah Cukup Baik”

SEKJEN PARTAI DEMOKRAT
Pileg dulu lalu Pilpres, hasil Pileg dipakai hitung untuk usung Calon Presiden. Pileg Pilpres serentak 2019, hasil Pileg tak bisa dipakai. begitu bro

TEDDY GUSNAIDI
Loh!? Apa hubungannya Pileg dan Pilpres tidak serentak dengan urusan Presidential Threshold 0 %? gak ada hubungannya jen.. Kalau saat itu Pileg dan Pilpres tidak serentak tapi Presidential Threshold 0% sangat bisa kok, gak ada urusan dengan hasil pileg.

Hasil Pileg saat itu hanya menyortir Partai mana yang boleh ikut Pilpres. gak ada kaitan sama sekali dengan Presidential Threshold 0% atau 20%. Jadi kalau Partai Demokrat konsisten memperjuangkan Presidential Threshold 0%, seharusnya dari dulu. Sayangnya Rekam jejak mengatakan lain.

Karena pertanyaan saya belum terjawab, saya masih menunggu jawaban dari pak SBY dan pak Hinca Pandjaitan. Terima kasih

SEKJEN PARTAI DEMOKRAT
Syarat Presidential Threshold dari hasil pileg yang mana dipakai bro? kan sudah dipakai yang 2014. untuk 2019 hasil pileg belum ada bukan? gitu bro

TEDDY GUSNAIDI 
Mohon maaf pak sekjen, baca ulang jawaban saya. Saya gak ada bahas soal data 2014, tapi konsistensi Partai Demokrat soal Presidential Threshold. Ditunggu jawabannya..

SEKJEN PARTAI DEMOKRAT
konsistensi pada logika hukum ketatanegaraan saja bro. bedakan tegas makna pilpres-pileg serentak 2019. jadi tak relevan lagi soal Presidential Threshold bukan?

TEDDY GUSNAIDI
Pertanyaan saya, apakah Pilpres 2004, 2009 dan 2014, Presidential Threshold nya tidak boleh 0%? kalau tidak boleh, apa alasannya? Lalu dimanakah pertanyaan dan jawaban saya yang tidak konsisten pada logika hukum? mohon dijelaskan. Terima kasih

Jangan bahas soal pilpres 2019 jen, karena sebelum Partai Demokrat bicara, saya sudah jelaskan hal ini. ini pandangan saya..
“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Tanpa harus berkoalisi berhak mengusulkan Capres-Cawapres”

SEKJEN PARTAI DEMOKRAT
tentu boleh, tapi kesepakatannya waktu itu tidak 0% dan sudah kita jalankan. 2019 karena putusan MK itu, 0% menjadi keharusan untuk kita jalankan. (Teddy) Abai pada fakta hukum adanya putusan MK.

TEDDY GUSNAIDI
Nah, akhirnya dijawab jugakan? Artinya Partai Demokrat dulu setuju Presidential Threshold dan sekarang teriak-teriak tidak setuju. Ini soal Inkonsisten. Loh saya sudah buktikan saya tidak abai, kok masih bilang abai? sebelum Partai Demokrat bicara soal putusan MK, saya sudah duluan. Gimana sih jen?

SEKJEN PARTAI DEMOKRAT
Bedakan sekali lagi ruang dan waktu, seperti saya jelaskan saat itu putusan MK belum ada. Kami konsisten patuh konstitusi. Mari tegakkan konstitusi

TEDDY GUSNAIDI
Setau saya hingga detik ini soal Presidential Threshold tidak ada di konstitusi kita. Jadi Partai Demokrat baca konstitusi yang mana? Statement Pak Hinca yang ini bertentangan dengan statementnya beberapa menit yang lalu, mengakui Presidential Threshold 0% bisa diterapkan di pilpres 2014

SEKJEN PARTAI DEMOKRAT
Ikut pilpres itu artinya syarat ikut mencalonkan bukan? waktu itu dipakai hasil pileg, yang duluan diselenggarakan. 2019 beda!

TEDDY GUSNAIDI
Ambang batas Pileg untuk "sortir" Partai ikut pilpres. Kalau untuk Pilpres sangat bisa 0%. Kenapa Partai Demokrat gak perjuangkan 0% saat itu?

SEKJEN PARTAI DEMOKRAT
Sudah saya jawab kelima pertanyaan bung Teddy Gusnaidi dan cukup jelas. Terima kasih

TEDDY GUSNAIDI
Apa yg dijawab jen? saya nanya soal konsistensi Partai Demokrat , Pak Hinca (Sekjen) jawabnya soal Pilpres 2019. Sama sekali gak nyambung jen..

SEKJEN PARTAI DEMOKRAT
Wah... bukankah waktu itu belum ada putusan MK? adanya putusan MK itu membuat kami tetap konsisten untuk taat asas dan patuh konstitusi. Begitu. Justru pertanyaan bung Teddy menjadi tak relevan ketika menarik jauh kebelakang tapi abai data di depan: putusan MK.

TEDDY GUSNAIDI
Saya copas lagi pertanyaan awal saya, supaya Pak sekjen bisa fokus menjawabnya. Dan yang gak relevan itu adalah jawaban pak sekjen. Dan saya sudah kasih link bahwa sebelum Partai Demokrat bicara ini, saya sudah duluan bicara soal putusan MK. Jadi siapa yang abai?

Sebenarnya pertanyaan saya simpel soal konsistensi Partai Demokrat, tapi pak Hinca yang menghindar dengan membelokkan kesana-kemari..

SEKJEN PARTAI DEMOKRAT
Diskusi ini menarik, tak ada yang belok kesana kemari. Pembahasan RUU Pemilu ini penting bagi kelangsungan demokrasi kita, wajar membicarakannya.

TEDDY GUSNAIDI
Diskusi kita jadi panjang karena Pak Sekjen menjawab dan menjelaskan hal yang tidak saya tanyakan. Hehhee..

Dari diskusi atau perdebatan ini, Sekjen Partai Demokrat jelas sepakat dengan saya dan mengakui bahwa Pilpres 2004, 2009 dan 2014 Presidential Threshold bisa 0%, jadi mau ada putusan MK atau tidak, ini tidak berpengaruh kalau dari dulu Presidential Threshold 0%. Dan faktanya Partai Demokrat adalah pendukung adanya Presidential Threshold saat itu.

Kini Partai Demokrat berbalik arah, mereka tidak mendukung sikap mereka yang dulu mendukung Presidential Threshold, kini mereka menolak Presidential Threshold. Dan sikap mereka inilah yang saya pertanyakan, saya pertanyakan Konsistensi Partai Demokrat.

Dan seperti yang dilihat dalam Perdebatan ini, Sekjen Partai Demokrat tidak mampu menjawab apa yang saya tanyakan walaupun dia sudah mengakui bahwa Presidential Threshold 0% bisa diterapkan pada Pilpres 2004, 2009 dan 2014.

So.. Apakah Partai Demokrat masih berisik berteriak penolakan Presidential Threshold dengan rekam jejak mereka yang mendukung Presidential Threshold?? Hehehe

1 komentar:

  1. Saya suka sekali membaca statement2 bung Teddy Gusnaudi yang selalu dipublikasikan. Dari tidak tahu menjadi tahu sedikit demi sedikit. Bahasanya lugas dan mudah dipahami.
    Maju terus bung, salam hormat saya.

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.