Sebaiknya ini yang dilakukan Hary tanoe dan tim, Yaitu menguji pasal 29.


Saya dari awal yakin bahwa praperadilan Hary Tanoe akan ditolak, kenapa? karena yang dipermasalahkan prosesnya bukan materi kasus.

Kalau bicara proses, maka proses yang dilakukan dalam mentersangkakan Hary Tanoe tidak ada masalah. Yang masalah adalah materi kasusnya.

Dari awal saya katakan bahwa kalau sampai hary Tanoe dihukum karena kasus ini, maka ini sangat berbahaya, bisa jadi Yusrisprudensi. Setiap orang bisa dihukum karena tidak meminta izin ketika mengirimkan sms dan setiap orang bisa merasa terancam walau isi sms bukan ancaman.

Pasal 29 UU ITE itu bisa dikenakan kepada Hary tanoe jika sms dipublikasikan ke media, baik di tv, radio, maupun di internet tanpa izin Yulianto. Pasal 29 dikenakan kepada orang yang misalnya mempublikasikan pembicaraan PRIBADI ke media sosial tanpa seizin lawan bicaranya.

Faktanya yang terjadi adalah, Yulianto mempublikasikan sms pribadi Hary Tanoe berkali-kali ke media tanpa seizin dari Hary Tanoe.

Maka Hary Tanoe dan tim laporkan Yulianto karena diduga melanggar pasal 29 UU ITE, mempublikasikan sms tanpa seizin Hary Tanoe. Hary Tanoe dan tim juga perkarakan Yulianto karena membuka alat bukti kasus lain di kasus sms sehingga menjatuhkan kredibilitas Hary Tanoe.

Yulianto itu melaporkan Hary Tanoe secara PRIBADI tapi dia menggunakan data negara, data kejaksaan dalam kasusnya. ini jelas sudah melanggar. Sudah menggunakan data negara untuk kepentingan pribadi, sudah kasusnya beda, yulianto juga mempublikasikan alat bukti diluar pengadilan.

Belum lagi mempublikasikan Nomor Ponsel Hary Tanoe melalui media. Dan masih banyak hal lainnya lagi..

Selain diduga melanggar UU ITE, Penggunaan data negara untuk pribadi juga melanggar peraturan jaksa agung tentang kode perilaku jaksa.

Jadi kalau bicara kasus Hary Tanoe, saran saya laporkan balik Yulianto dengan berbagai hal yang saya sebutkan diatas juga soal Yusrisprudensi. Sama-sama saling melapor dengan pasal 29 UU ITE. Disitulah Pasal 29 ini akan diuji. Pihak mana yang melanggar pasal 29 ini.

Hary Tanoe tidak butuh demo-demoan atau ribuan pengamat yang hanya bisa menuding bahwa ini kriminalisasi dan politisasi. Ngak ada gunanya. Yang dibutuhkan sekarang adalah hukum melawan hukum. Maka laporkan balik Yulianto dengan pasal yang sama juga dengan pasal yang lainnya.

Sekali lagi, Mau 10 juta orang yang demo dan menuding kriminalisasi, maka walau sedikit pun, sama sekali tidak punya berpengaruh apa-apa dalam kasus ini.

Sekarang semuanya tinggal tergantung Hary Tanoe dan tim, mau lakukan itu atau tidak. Kalau kepentingan saya hanya soal Yurisprudensi.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.