Siapakah yang berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden?


Yang berhak mencalonkan anggota DPR/DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilihan umum. Yang berhak mencalonkan anggota DPD adalah Perseorangan. Yang berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden adalah…?

Peserta Pemilihan untuk memilih anggota DPR/DPRD adalah Partai Politik, Peserta Pemilihan untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, peserta Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah….?

UUD 45 tidak memberikan kewenangan kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tapi hanya MENGUSULKAN. Lalu siapakah yang berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kalau bukan Partai Politik peserta pemilu?

Saya akan gambarkan dengan bahasa yang mudah di mengerti bagaimana alur prosesnya dari bakal calon sampai dengan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

Pasangan yang ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu sowan atau mengikuti konvensi yang diselenggarakan oleh Partai politik. Mereka hanya cukup melaksanakan berbagai syarat administrasi. Misalnya dengan mengumpulkan dukungan berdasarkan KTP dari berbagai daerah dengan jumlah dan prosentase per daerah sesuai dengan ketentuan UU. Setelah mendapatkan dukungan KTP sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dan juga sudah melaksanakan syarat yang lain, Pasangan tersebut mendatangi KPU dan mendaftarkan diri mereka.

Setelah KPU melakukan Verifikasi syarat administrasi dan dinyatakan lolos, maka KPU menetapkan mereka sebagai Pasangan calon yang berhak di usulkan oleh partai Politik peserta Pemilu. KPU mempublikasikan dan menyerahkan nama-nama Pasangan calon kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk Partai putuskan mana dari nama-nama pasangan itu yang akan mereka usulkan.

Nama yang sudah di usulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, oleh KPU diverifikasi lagi dengan test kesehatan jiwa dan raga dan tentu saja masukan dari berbagai masyarakat, siapa tahu ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh calon atau pasangan calon yang bisa mengugurkan pencalonannya.

Setelah lolos tahap verifikasi, maka tidak perlu lagi persetujuan dari Partai. KPU langsung menetapkan secara resmi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan di pilih secara langsung oleh rakyat.

Jadi ada dua tahap, yaitu: Tahap pertama KPU mempublikasi pasangan calon untuk DIUSULKAN oleh Partai Politik peserta Pemilu dan tahap kedua adalah KPU mempublikasikan pasangan calon untuk DIPILIH oleh rakyat.

Partai itu perannya hanya mengusulkan bukan mencalonkan apalagi menentukan bakal calon presiden seperti Konvensi-konvensi yang selama ini dilakukan oleh Partai-partai. Konvensi-konvensi itu adalah domain dari KPU bukan domain Partai.

Jika UU Pemilu nanti mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, maka UU itu telah melanggar UUD 45, telah melanggar konstitusi negara dan sangat terbuka untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi. Karena Peserta Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden itu bukan Partai Politik. Domain Partai Politik hanya mengusulkan CALON. Artinya sudah ada calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipublikasi oleh KPU dan Partai tinggal mengusulkan. Hanya itu dan tidak lebih… setelah mengusulkan maka tidak ada lagi kepentingan dan tanggungjawab Partai politik peserta Pemilu terhadap Pasangan calon. Bahkan sampai pada kampanye nanti pun dan laporan keuangan Pasangan calon, tidak ada kepentingan dan kaitan secara hukum dengan Partai Politik.

Bahkan kalau seluruh Partai politik peserta pemilu sepakat memboikot tidak mau mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada masalah, karena namanya mengusulkan itu kan bisa diterima dan bisa tidak diterima oleh KPU, karena harus melalui tahap verifikasi. KPU bisa langsung memverifikasi nama-nama itu dan meresmikan segera untuk dipilih oleh rakyat di TPS. Tapi kalau masih ada partai politik peserta pemilihan yang mengusulkan maka yang dipergunakan adalah data dari usulan Partai Politik Peserta Pemilihan untuk diverifikasi.

UUD 45 membuat seperti itu, agar Presiden dan Wakil Presiden adalah orang-orang yang netral dan tidak punya kepentingan dan keterikatan jasa dengan Partai Politik sehingga Presiden dan Wakil Presiden menjadi milik seluruh rakyat Indonesia bukan milik partai atau golongan tertentu.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.