Uji materi UU Pemilu (Pasti) akan ditolak. Ini alasannya..


Partai-Partai politik Peserta Pemilu 2019 yang tidak setuju Presidential Threshold akan mengajukan Judicial review UU Pemilu ke MK. Ini adalah cara bermartabat dan konstitusional dalam menyikapi ketidaksetujuan terhadap sebuah produk UU, dibandingkan hanya dengan memaki-maki.

Tapi dari ISI produk UU Pemilu yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah, ternyata bisa menjegal Judicial review yang diajukan Parpol-parpol peserta Pemilu 2019.

Apa hal yang bisa menjegal Judicial review yang diajukan Partai Politik peserta Pemilu 2019? Saya jelaskan dibawah ini..

Seandainya saya hakim MK, Ketika saya menerima permohonan, saya akan melihat dulu Legal standing Pemohon. Apakah pemohon punya atau tidak? Kalau pemohonnya dari Partai Perindo akan ditolak langsung, kalau dari Partai Golkar akan diproses untuk tahapan selanjutnya.

Saya jelaskan begini, Ini UU Pemilu maka yang punya legal standing untuk Judicial Review adalah Partai Politik Peserta Pemilu. Partai politik dan Partai politik peserta pemilu beda. Kalau partai politik yang bukan peserta Pemilu itu seperti Partai Perindo dan PSI.

Partai Perindo dan PSI harus melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu. Kalau lulus barulah mereka disebut Partai Politik Peserta Pemilu. Partai Perindo dan PSI tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan Judicial Review UU Pemilu. Karena belum jadi Peserta Pemilu. Partai Perindo dan PSI sementara ini hanya punya legal standing untuk mengajukan permohonan Judicial Review UU Partai Politik saja.

Partai Golkar berdasarkan UU Pemilu terbaru adalah Partai Politik peserta pemilu 2019. Status ini didapatkan tidak melalui verifikasi Partai politik untuk Pemilu 2019, tapi berdasarkan hasil verifikasi untuk Partai Politik peserta pemilu 2014. Partai Golkar berdasarkan UU Pemilu terbaru tidak perlu lagi ikut verifikasi, Partai Golkar gunakan hasil verifikasi Pemilu 2014 untuk lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Sebagai Hakim MK saya akan bertanya begini, apakah yang mengajukan Judicial review gunakan verifikasi Partai Politik untuk Pemilu 2019 atau gunakan Verifikasi Partai Politik untuk Pemilu 2014? Pasti dijawab mereka punya legal standing dan bisa mengajukan judicial review berdasarkan hasil verifikasi Partai Politik untuk pemilu 2014. 

Jadi kalian mau Judicial review dengan alasan tidak boleh gunakan hasil Pemilu 2014, tapi kalian sendiri gunakan kewenangan hasil pemilu 2014? Ini lucu. Ini namanya standart ganda! Di satu sisi boleh gunakan hasil tahun 2014, tapi di sisi lainnya tidak boleh gunakan hasil 2014. Bagaimana ini?

Kecuali, Partai Golkar dan Perindo posisinya sama, sama-sama harus ikut verifikasi. Kalau itu, saya sebagai hakim tidak punya alasan menolak. Tapi Partai Politik tidak bisa mengajukan Judicial Review sekarang, karena harus lewati terlebih dahulu verifikasi agar lolos sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Kalau sudah lulus verifikasi dan sah sebagai Partai politik peserta Pemilu 2019, baru bisa judicial review UU Pemilu ke MK.

Sayangnya, UU Pemilu terbaru sudah mencantumkan bahwa Partai politik peserta pemilu sebelumnya (2014) tidak perlu verifikasi lagi pada pemilu 2019. Jadi ini mundur kena maju kena, ibarat mau membersihkan ruangan yang kotor tapi dengan sapu yang penuh dengan kotoran. Seperti inilah posisinya sekarang.

Lalu apa solusinya agar Presidential Threshold ini bisa ditiadakan? Solusinya bukan ke MK, tapi kembalikan lagi ke DPR dan Pemerintah. Apakah DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi UU Pemilu yang baru? sepertinya tidak mungkin karena waktu sudah tidak memungkinkan..

Lalu bagaimana? Apakah Partai Politik Peserta Pemilu 2019 (Yang gunakan hasil verifikasi untuk Pemilu 2014) tidak perlu Mengajukan permohonan Judicial Review? Ya terserah.. mau ajukan boleh atau tidak ajukan juga boleh.

Yang pasti kemungkinan Judicial review itu ditolak sangat besar, sesuai dengan yang saya gambarkan diatas 

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.