Breaking

Friday, 21 July 2017

Walkout dan menolak Presidential Threshold adalah "akting" untuk mendapatkan simpati rakyat agar dianggap Heroik


RUU Pemilu sudah disahkan menjadi UU dan Pemilihan Presiden 2019 sudah disepakati menggunakan Presidential Threshold sebesar 20%.

Ini adalah keputusan yang sah dan konstitusional. Jadi bagi para pihak yang sok heroik bilang ini hasil yang aneh, saran saya perbanyak ibadah.


Walkout itu juga hak anggota DPR dalam mengambil keputusan, jadi kalau ada yang anggap hal itu heroik, mungkin waktu kecil kurang gizi. hehehe..

Cuma perlu jadi pelajaran etika bagi kita adalah, ketika pimpinan DPR ikut Walkout, artinya independensi mereka sebagai pimpinan diragukan.

Intinya adalah proses mengesahkan RUU menjadi UU di DPR semalam sesuai dengan aturan main. Ada pihak yang kalah dan menang, itu wajar.

Pihak yang Walkout jangan dianggap heroik dan pahlawan, karena walau mereka gak walkout, mereka tahu mereka kalah secara hitungan suara. Jadi Walkout itu hanya "akting" untuk mendramatisir agar dianggap pro rakyat. Kalau hitungan suara mereka menang, gak mungkin mereka walkout. Iya kan?

Jangan sampai masyarakat percaya bahwa aksi walkout mereka karena pro rakyat, bodoh kalau percaya. Wong mereka walkout karena sudah tau kalah.

Sekarang bagaimana caranya bagi para pihak yang inginkan Presidential Threshold 0%? satu-satunya cara adalah dengan membuat permohonan ke MK.

Tapi saran saya biarkan saja Prof. Yusril Ihza Mahendra dan partai-partai Non Parlemen yang mengajukan permohonan ke MK, jangan yang Walkout. Biarlah para pihak "Original" yang melakukan itu, Karena kalau Partai-partai parlemen, rekam jejak mereka selama ini Pro Presidential Threshold.

Sekarang saja karena kepentingan politik 2019, mereka mendadak heroik menolak Presidential Threshold, dengan alasan karena keputusan MK. Masyarakat jangan sampai mempercayai hal itu, karena tanpa ada keputusan MK dan tanpa pemilu serentak pun, Presidential Threshold boleh 0%

Jadi kalau ada politisi partai parlemen sok heroik menolak Presidential threshold, jangan percaya, itu akting untuk mendapatkan simpati rakyat.

Kemana mereka waktu Pemilu, 2004, 2009 dan 2014? kenapa mereka tidak menolak Presidential Threshold? kenapa mereka tidak mengajukan permohonan ke MK? ya karena mereka mendukung adanya Presidential Threshold!

Jadi biarkanlah para pihak "original" yang mengajukan permohonan ke MK. Pihak yang sekarang mendadak heroik, menunggu saja dan stoplah berakting heroik yang memuakkan itu.

Karena rekam jejak kalian akan membuka siapa kalian sebenarnya, sehingga masyarakat bisa makin antipati dengan "akting" kalian.

No comments:

Post a Comment