Yang dibutuhkan dalam kasus Hary Tanoe bukan yel-yel dan hiburan agar papa senang.


Beberapa hari lalu ada wartawan mewawancarai saya by phone terkait kasus Hary Tanoe (HT) dan minta izin hasil wawancara nanti akan diangkat media lain. Saya tidak keberatan dan mempersilahkan hasil wawancara saya untuk diangkat oleh media lain, walau mereka tidak mewawancarai saya.

Saya kemudian ditanya apakah kasus HT ini kental nuansa politiknya? Saya jawab bisa saja, tapi saya tidak mau masuk ke ranah itu.

Kemudian ditanya lagi, apakah ini ada hubungannya dgnPresidential Threshold dan kekalahan Pilkada DKI?... saya lalu tanya apa maksudnya? Wartawan itu lalu mengoreksi pertanyaannya hanya soal Presidential Threshold dan soal Partai kecil yang tidak bisa ikut pilkada kedepan.

Saya jawab, Kalau soal Presidential Threshold masih digodok, dan kalau Partai Perindo lolos jadi Partai Peserta Pemilu, bisa ikut pemilu. Partai Perindo kalau sudah lolos jadi peserta Pemilu, maka mereka bisa ikut untuk mengusulkan calon presiden/wakil presiden pemilu 2019.

Ditanya pandangan saya bagaimana soal Kasus HT yang diangkat lagi setelah 1 tahun lebih, setelah selesai Pilkada DKI? Saya jawab, Kalau bicara soal itu maka akan jadi debatable, orang bisa mengatakan memang setahun ini proses hukumnya, gak ada urusan dengan politik. Jadi mempermasalahkan soal setahun lebih proses HT itu hal yang sia-sia karena tidak masuk dalam substansi permasalahan.

Saya katakan, terlepas ini ada nuansa politik atau tidak, bagi saya HT tetap tidak bisa dikenakan pasal 29 soal pengancaman. Karena secara bahasa tidak ada ancaman dan Jaksa Yulianto terang-terangan mengatakan bahwa "Saya MERASA terancam", mana ada pasal perasaan? Pasal batasan perasaan itu kan tidak ada, ukuran perasaan terancam itu tidak ada. Jadi saya bilang saya fokus saja, tidak melebar..

Ditanya tentang pernyataan Waketum Partai Gerindra terkait Jaksa Agung yang kader Partai Nasdem. Apa ada hubungannya dengan HT yang dulu sempat di Nasdem? Saya jawab, sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak masuk ke ranah itu, karena ranah itu akan menjadi ranah debat yang tidak ada ujungnya.

Apakah ini karena Nasdem? Apakah ini karena politik? atau karena ini itu? bagi saya semua itu hanya akan menjadi debat yang tidak ada ujungnya. Kekuasaan itu memang bisa dipergunakan untuk menghancurkan lawan politik, tapi dalam kasus HT saya fokus pada akar masalah saja..

Kemudian saya ditanya, apakah ini bisa dikatakan kriminalisasi secara sistematis kepada HT? Saya jawab yang pasti ini bukan hukum yang sebenarnya. Tujuannya memang untuk menjatuhkan HT, tapi apakah ini ada unsur politik atau dendam, saya tidak bisa menjawab, ini debatable. Tapi kalau untuk memastikan ini hukum, maka ini bukan hukum yang sebenarnya, karena hukum tidak bicara seperti ini. saya fokus disitu..

Kemudian saya jelaskan, kenapa saya katakan HT tidak bisa dijerat pasal 29, kepada wartawan itu agar dia muat soal itu saja. Saya kemudian katakan kalau ingin mengetahui apakah ini politisasi, kriminalisasi, dendam dan sebagainya maka HT dan tim melaporkan balik Yulianto dengan pasal yang sama, yaitu pasal 29 UU ITE, saya jelaskan bukti-bukti yang bisa menjerat Yulianto dengan pasal itu. Jadi Pasal 29 ini akan diuji dan dari hasil itulah baru kita bisa menyimpulkan HT dikriminalisasi karena politik atau dendam.

Dari pertanyaan wartawan itu, saya dapat menyimpulkan bahwa dia ingin saya bicara diluar dari substansi dan masuk ke ranah politik. Saya dari awal bicara soal kasus HT karena melihat ada hal yang tidak wajar dalam mentersangkakannya berdasarkan pasal 29.

Melihat kasus HT, lihatlah dari prespektif kita, saya, anda dan mereka. HT bukan objek, tapi gambaran dari kita nantinya. Mau 1 Juta orang mengatakan kasus HT itu dikriminalisasi, politis dan sejenisnya, itu ibarat menabur garam dalam laut. Karena statement itu adalah statement keyakinan dan persepsi, sehingga hanya menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya.

Yang dibutuh HT bukan yel-yel dan asal papa senang, tapi butuh solusi yang bisa mematahkan pandangan hukum pihak pelapor. Yel-yel, tudingan politisasi dan tudingan kriminalisasi tidak dapat digunakan dalam proses hukum, itu hanya dukungan moril saja.

Apalagi kalau ada yang memanfaatkan kasus HT untuk menyerang lawan politik, nampang atau menjual nama organisasi. Karena mereka bukan mencari solusi tapi hanya memanfaatkan HT untuk kepentingan politik dan priuk nasi mereka. ini menjijikan..

Saya selalu berfikir bahwa yang menimpa HT sangat bisa menimpa saya. Jadi apa yang akan saya lakukan jika menjadi dia?

Makanya dalam beberapa sesi wawancara, saya mengatakan fokus dan tidak melebar. Langsung fokus pada akar masalahnya. Fokus bagaimana ketika kita diposisi HT, bukan Fokus bagaimana menjual diri atau menyerang pihak lain melalui kasus Hary Tanoe.

Maka dari itu, hasil wawancara saya yang hampir 20 menit itu akhirnya tidak diangkat ke media manapun, karena saya tidak mau masuk dalam ranah politik. Kalau mau cari sensasi dan biar nama nampang di media, saya bisa saja memanfaatkan hal ini, ikuti alur yang diinginkan oleh media dan saya mampu untuk melakukan itu, bermain-main dan memanfaatkan kasus HT ke ranah jadi politis. Tapi itu kan menjijikan..

Saya harap HT dan tim melaporkan balik Yulianto dengan pasal 29 UU ITE dan tidak terjebak mengurusi hal yang tidak substansi.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.