Breaking

Thursday, 10 August 2017

Jika Presidential Threshold di hapus, ini bencana bagi Partai-Partai yang punya rekam jejak negatif


Menarik melihat peta politik terkait Judicial Review UU Pemilu. Ini ibarat kata pepatah, Makan buah simalakama, di makan ibu mati tidak di makan bapak mati. Kalau Judicial review menolak Presidential Threshold 20% dikabulkan maka ini akan menjadi bencana bagi partai-partai politik.

Kenapa?

Karena otomatis Judicial review tentang tidak adanya verifikasi bagi Parpol yang pernah jadi peserta Pemilu 2014 akan dikabulkan juga.

Sudah jadi rahasia umum bahwa partai-partai besar yang ikut verifikasi pada pemilu 2014 lalu, semuanya gagal dan diulang lagi verifikasinya. Verifikasi Partai politik untuk menjadi peserta Pemilu adalah momok yang sangat menakutkan bagi semua Partai Politik. Itu tidak bisa dipungkiri.

Jadi simpelnya begini, jika Presidential Threshold 0% Maka semua Partai harus diverifikasi untuk menjadi partai peserta Pemilu 2019. Jika Presidential Threshold 20%, maka Parpol peserta pemilu 2014 tidak perlu lagi diverifikasi dan otomatis langsung menjadi parpol peserta pemilu 2019. Ingat, tanpa harus diverifikasi!

Kalau sampai diverifikasi, maka sangat mungkin Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS dan sebagainya dinyatakan tidak lolos verifikasi peserta pemilu 2019. Verifikasi Partai politik ini bukan hanya bicara soal ada perwakilan Partai di daerah, tapi bicara soal verifikasi anggota Partai politik. Verifikasi anggota Partai Politik ini bisa menjegal sebuah Partai lolos menjadi Partai Peserta Pemilu 2019, jika ditemukan ada anggota palsu.

Maksudnya bagaimana?

Misalnya begini, ketika diverifikasi ternyata orang yang namanya ada di list anggota, mengaku bukan anggota Partai. Atau ada yang memang anggota Partai tapi karena urusan politis dia katakan bahwa dia bukan anggota Partai, ini bisa jadi bencana.

Belum lagi karena ingin mencapai kuota syarat anggota, ada oknum pengurus mengambil data dari kelurahan, data kartu kredit atau data orang yang kredit motor/mobil. Karena tidak mudah mencari anggota, apalagi harus memenuhi syarat minimal jumlah anggota Partai. Maka cara-cara itu banyak dilakukan oknum Partai.

Karena kalau tidak begitu, mereka tidak akan lolos pada verifikasi awal yaitu verifikasi administrasi. Jalan pintas ya comot data kelurahan atau data lainnya!

Jadi ketika hasil Judicial Review menyatakan Presidential Threshold dihapus maka otomatis hasil Judicial review soal Partai politik lama tidak diverifikasi dihapus juga. Karena kedua-duanya menggunakan data 2014. Kalau yang satu tidak boleh maka yang satunya lagi tidak boleh. Asas keadilan di MK.

Jadi silahkan pilih mau Presidential Threshold 20% tapi tidak diverifikasi atau mau Presidential Threshold 0% tapi diverifikasi? Beranikah Parpol 2014 ikut verifikasi?

Karena kemungkinan besar Parpol-parpol 2014 tidak lolos verifikasi peserta pemilu 2019 sangat terbuka, karena ini tidak gampang. Apalagi Parpol-parpol yang mendukung ormas anti pancasila atau parpol yang pengurusnya terlibat korupsi misalnya. Makin sulit cari anggota..

Masyarakat yang sudah antipati pasti tidak mau ditawarkan jadi anggota Partai dan tidak rela namanya masuk dalam list anggota. Maka jalan satu-satunya adalah melakukan berbagai cara yang tidak benar agar supaya terpenuhi syarat minimal kuota anggota partai disebuah daerah.

Kalau sudah begini, ketika verifikasi faktual, akan terbongkar cara yang tidak dibenarkan ini, apalagi kalau data anggota online, masyarakat bisa cek.. Mereka bisa laporkan bahwa nama mereka dicatut, otomatis Partai itu dinyatakan gagal dan tidak bisa ikut serta dalam Pemilu 2019.

Silahkan pilih, mau Presidential Threshold 20% atau harus ikut verifikasi untuk jadi Partai peserta pemilu 2019? monggo..😊


No comments:

Post a Comment