Breaking

Tuesday, 5 December 2017

Saya terpaksa harus ajarkan Anies-Sandiaga agar masyarakat tidak lagi di cekoki dengan kebodohan.


Sandiaga uno dengan percaya diri mengatakan di media bahwa, mereka berikan ruang dan kehormatan kepada kemendagri untuk melakukan review APBD.  Tentu saja statement ini statement ngawur, karena kemendagri tidak perlu izin, kerelaan bahkan kebaikan dari kepala daerah untuk mereka mereview APBD, karena itu sudah kewenangan mereka. 

Saya ingatkan Sandiaga uno dan tentu saja Anies Baswedan sebagai kepala daerah untuk paham aturan dan sadar posisi mereka. Mereka kepala daerah dan bukan kepala negara, ada batasan-batasan yang tidak bisa seenaknya mereka kerjakan.

Ternyata di Media sosial ada beberapa akun yang tidak diketahui siapa orangnya atau yang lebih banyak di kenal dengan akun gajian, membela pernyataan ngawur Sandiaga uno. dengan semangatnya dia mengatakan bahwa Kepala daerah tidak harus patuh berdasarkan UU 22 tahun 1999 tentang Kepala daerah. Tentu saja ini hal bodoh yang perlu di luruskan. 

Saya dari dulu tidak pernah perduli dengan akun gajian, tapi ini harus saya jelaskan agar supaya masyarakat tidak salah paham dan menganggap evaluasi APBD itu bukan kewenangan dari Kemendagri. Sekaligus saya mengajarkan Anies Baswedan dan Sandiaga uno untuk sadar posisi dan paham aturan. 

UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, karena dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga DI GANTI dengan UU Pemerintahan daerah No 32 Tahun 2004. Begitu pun ketika UU 32 tahun 2004 dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan maka DI GANTI lagi dengan UU Pemerintahan daerah yang baru yaitu No. 23 Tahun 2014. Jadi pembela Anies dan Sandiaga ngawur jika masih gunakan UU 22 tahun 1999

Dalam perkembangan UU 23 tahun 2014 ini terjadi PERUBAHAN pasal di dalamnya, Perubahan itu di undangkan dengan No. 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi ada beberapa revisi pasal di dalam UU 23 Tahun 2014.

Dalam perkembangannya, UU 23 tahun 2014 terjadi lagi PERUBAHAN pasal di dalamnya. Perubahan itu di undangkan dengan No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan KEDUA atas UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi ada beberapa revisi pasal di dalam UU 23 Tahun 2014.

Makanya Permendagri tentang APBD itu menggunakan UU 23 tahun 2014, karena berdasarkan pasal 308 di UU tersebutlah itulah sebagai dasar Mendagri mengeluarkan Permendagri soal APBD. Saya kemudian menjelaskan ke Anies dan sandiaga bahwa ada kewenangan Kemendagri untuk mengevaluasi di UU 23 tahun 2014 di paragraf 5 tentang APBD. Saya jelaskan ini agar supaya mereka paham. 

Ternyata  Para pembela Anies - sandi mempermasalahkan lagi bahwa Mendagri salah karena membuat permendagri menggunakan UU 23 tahun 2014, seharusnya menggunakan No. 2 tahun 2015. Tentu saja saya tertawa, karena kalau mau ikuti pemikiran ngawur mereka, seharusnya menggunakan UU 9 tahun 2015 karena sudah perubahan kedua, sedangkan mereka masih menggunakan perubahan pertama. Mereka tidak paham karena Pasal 308 itu tidak masuk dalam UU perubahan 

Makanya dalam tulisan ini, saya bold kata DI GANTI dan kata PERUBAHAN supaya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno paham kenapa Mendagri menggunakan UU 23 tahun 2014, bukan menggunakan UU tentang perubahan. Supaya mereka juga tidak ikut-ikutan ngawur lagi hanya karena mendapatkan dukungan dari orang-orang yang tidak paham. 

Saya pikir cukup jelas ya, sehingga Anies dan Sandiaga tidak ikutan-ikutan membuat statement yang ngawur sehingga masyarakat tidak lagi cecoki dengan kebodohan-kebodohan selanjutnya.

No comments:

Post a Comment