Breaking

Friday, 12 January 2018

Apakah Partai Politik tidak boleh menerima dana dari calon kepala daerah? Tentu saja boleh dan Sah!


Lagi heboh terkait persoalan Mahar. Apakah benar di Pilkada, Partai Politik tidak boleh menerima uang dari Calon Kepala Daerah? tentu saja boleh. Kalau begitu kenapa ada larangan dalam UU Pilkada tentang memberikan uang dalam proses pencalonan?

Pasal 47 UU Pilkada:
"Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota."

Beberapa tahun lalu dalam sebuah diskusi menyikapi larangan mahar, ada seorang politisi mengatakan bahwa gak mungkin kalau tidak pakai mahar, bagaimana bisa biayai Partai di daerah kalau tidak ada mahar, begitupun dengan Partai di Pusat? Jadi mau tidak mau harus tidak tertulis. 

Saya menanggapi begini, pertama pengurus daerah itu haruslah orang yang mampu secara ekonomi agar dapat menjalankan roda Partai di daerah. Agar tidak gunakan uang pribadi terus untuk membiayai Partai maka pengurus daerah harus mampu bekerja untuk hasilkan anggota DPR RI dan DPRD I dan II. Karena dari anggota DPR itulah nanti ada Iuran bulanan ke Partai. Dari iuran itu bisa menghidupi kerja Partai di daerah dan pusat. 

Kedua, Mahar Pilkada memang tidak boleh, tapi calon harus mengeluarkan uang secara RESMI untuk membiayai proses pemenangan dirinya. Bagian untuk Partai politik ada dan bagian untuk tim suksesnya ada. Soal apakah nanti uang itu dipakai untuk hal lain oleh Partai politik, itu soal lain. Tapi Judulnya bukan uang pencalonan atau imbalan pencalonan tapi uang untuk membiayai pemenangan calon. Dan ini dilakukan secara resmi oleh Partai Politik. Kalau ada pihak yang melaporkan ke Bawaslu, silahkan saja, karena ini sama sekali tidak melanggar. 

Dana pemenangan ini berbeda dengan dana Kampanye. Dana kampanye punya Item tersendiri dan aturan tersendiri di UU. 

Saya katakan dalam pertemuan, Pasal pelarangan Mahar ini ada karena begitu banyak praktik liar oknum-oknum pengurus Partai yang begitu buas memanfaatkan Pilkada untuk mencari kekayaan. Gak perlu munafik, karena ini sudah menjadi rahasia umum. Orang yang tadinya tidak punya rumah, hanya ngontrak, ketika menangani Pilkada, langsung punya rumah sendiri dan mobil baru cash dalam waktu singkat. Saya pribadi banyak ketemu model-model begitu..

Fakta di Pilkada itu, antar teman di Partai saling sikut karena saling pegang calon masing-masing. Bahkan belum dapatkan SK pun, para bakal calon sudah harus keluarkan uang ke para oknum. Modalnya para oknum hanya kartu nama sebagai pengurus dan janji akan mengusahakan untuk dicalonkan, uang sudah mengalir. Mempertemukan calon dengan ketua umum atau para tokoh berpengaruh di Partai walaupun belum tentu dapat rekomendasi, maka uang sudah mengalir makin banyak, karena keyakinan para bakal calon ke oknum makin tinggi. Belum lagi para bakal calon harus keluarkan uang juga untuk para oknum-oknum recehan yang ikut bermain juga. 

Begitupun ketika pencalegan. Baru bakal caleg aja sudah dimintai uang oleh para oknum agar bisa masuk list sebagai bakal caleg. Belum lagi ketika mau putuskan mana calon yang masuk daftar caleg resmi, ini gila lagi, terjadi saling sikut antar oknum dan uang berseliwiran masuk ke kantong para oknum makin dahsyat. Tidak sampai di situ, belum berhenti. Masih ada lagi cara-cara hina yaitu uang untuk dapatkan nomor urut, Ini uangnya lebih dahsyat lagi dan sikut-sikutannya lebih dari dahsyat. Belum lagi kalau sudah jadi caleg, oknum akan terus menempel para caleg untuk agar keluarkan uang untuk ini dan itu. Ini benar-benar surga bagi para oknum partai.

Kelakuan barbar para oknum inilah yang akhirnya coba dihentikan dengan dibuatnya pasal larangan dalam UU. Partai diharapkan memunggut dana pilkada secara resmi. Dana masuk ke rekening Partai, bukan ke rekening atau kantong para oknum yang terus memeras dan menipu para calon. 

Pasal 47 UU Pilkada sudah jelas melarang pada PROSES pencalonan untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun. Karena selama proses inilah banyak oknum pengurus Partai yang dengan laparnya menggerogoti para calon. Kalau sudah resmi jadi calon, tentu tidak bisa digerogoti karena tiket tidak dapat ditarik lagi, kalau ditarik ada sanksi hukumnya. Kalau sudah resmi, calon kepala daerah sudah bisa "melawan" para oknum karena mereka tidak membutuhkan lagi para oknum. 

Kalau masih dalam Proses pencalonan, Partai mewajibkan Calon Kepala daerah mengeluarkan biaya untuk pemenangan, tentu saja boleh, karena dana yang dikeluarkan itu bukan imbalan. Beda antara IMBALAN dengan BIAYA UNTUK PEMENANGAN. Kalau nanti ternyata calon itu tidak jadi diusung oleh Partai politik, maka dana pemenangan yang sudah disetor, dikembalikan lagi. 

Jadi saya katakan dalam pertemuan itu, TIDAK ADA LARANGAN Partai mewajibkan Calon kepala daerah mengeluarkan uang secara resmi untuk membiayai proses pemenangan. Kan gak mungkin, sudah partai yang kasih tiket, partai juga harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Walaupun Partai itu mampu, tapi tidak adil juga kalau Partai yang harus biayai pemenangan calon itu. 

Hal ini saya sampaikan juga dalam pertemuan di KPU RI. Karena Pengurus pusat yang mengeluarkan SK untuk kepala daerah, maka pengurus pusat jugalah yang menerima secara resmi biaya pemenangan dan ada tanda terima resmi. Nanti pengurus pusat yang membagikan ke daerah masing-masing. 

Jadi soal polemik mahar antara mantan Bakal Calon Kepala daerah dengan Ketua Umum sebuah Partai yang lagi hangat beritanya sekarang ini, saya tidak tahu, karena belum ada putusan hukumnya. Tapi yang pasti ke depan ini jadi pelajaran bagi semua partai. Harus resmi dan transparan terkait dana yang harus di setor oleh Calon Kepala daerah ke Partai Politik sehingga tidak menimbulkan Fitnah dan persoalan hukum nantinya. 

No comments:

Post a Comment