Breaking

Sunday, 7 January 2018

Bakal calon dan calon kepala daerah tidak boleh dikenakan sanksi walaupun terbukti memberikan uang kepada KPU dan Pemilih


Apakah boleh bakal calon kepala daerah membagi-bagikan uang kepada masyarakat? tentu saja boleh. Apakah boleh bakal calon kepala daerah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan menyuruh masyarakat untuk memilihnya dalam Pilkada? Tentu saja boleh. Kata mereka, iya memang boleh, tapi tentu saja ada sanksi hukum, karena dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang kepada masyarakat. Itu salah! karena tidak ada sanksi hukum terkait hal itu.

Apakah boleh bakal calon kepala daerah membagi-bagikan uang kepada penyelenggara pemilihan? tentu saja boleh. Apakah boleh bakal calon kepala daerah membagi-bagikan uang kepada penyelenggara pemilihan dan mempengaruhi penyelenggara pemilihan untuk memenangkannya dalam Pilkada? Tentu saja boleh. Kata mereka, iya memang boleh, tapi tentu saja ada sanksinya karena dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang kepada Penyelenggara pemilihan. Itu salah! karena tidak ada sanksi hukum terkait hal itu. 

Kok bisa ada permainan uang dan dibolehkan? Tentu saja boleh karena tidak ada larangan sama sekali di UU Pilkada yang menyatakan bahwa Bakal calon atau pasangan Bakal calon Kepala daerah dilarang untuk memberikan atau menjanjikan uang kepada masyarakat atau kepada Penyelenggara pemilihan. Yang dilarang itu kalau sudah resmi di sahkan oleh KPU menjadi calon kepala daerah. Ketika sudah sah menjadi calon kepala daerah, maka mereka terikat dengan aturan UU Pilkada. 

Kalau khusus untuk penyelenggara pemilihan mungkin akan kena kode etik, tapi itu masih debatable karena penyelenggara pemilihan bisa mengatakan bahwa tidak ada aturan ketika bakal calon memberikan hadiah atau alasan lain misalnya uang terima kasih karena sudah mengajarkan bakal calon soal membuat masakan daerah untuk dikenakan sanksi.

Kalau begitu, ketika sudah sah menjadi calon kepala daerah, maka calon kepala daerah tidak boleh mempengaruhi masyarakat pemilih atau penyelenggara pemilihan dengan memberikan atau menjanjikan uang? Kalau kepada Penyelenggara pemilihan tidak boleh, karena sudah terikat dengan pasal 10 yaitu wajib memperlakukan Calon Kepala daerah secara adil dan setara. Tapi sebagai calon kepala daerah, jika terbukti memberikan uang kepada penyelenggara pemilihan tetap tidak bisa dikenakan sanksi administrasi yaitu pembatalan sebagai calon, yang kena sanksi hanya Penyelenggara pemilihan. Begitupun ketika calon kepala daerah terbukti memberikan uang kepada masyarakat pemilih, tetap tidak boleh dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah. 

Loh, kok bisa? katanya kalau masih bakal calon kepala daerah tidak ada pasal yang menjerat soal memberikan atau menjanjikan uang. Kenapa ketika sudah menjadi calon resmi tidak bisa di jerat juga?

Tentu saja tidak bisa dijerat kalau belum masuk pada tahap kampanye. Karena pasal pemberian dan menjanjikan uang pada pasal 73 itu masuk di dalam bab “Larangan dalam Kampanye”. Jadi kalau sudah masuk dalam masa kampanye, barulah Calon kepala daerah bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon jika terbukti mempengaruhi masyarakat pemilih atau penyelenggara pemilihan, di luar dari itu boleh.

Jadi kalau seandainya di Pilkada 2018 terjadi permainan uang sebelum masa kampanye, tentu saja calon kepala daerah tidak boleh dikenakan sanksi. Memang hal ini tidak dapat dibenarkan, tapi masalahnya tidak ada larangan dalam UU Pilkada untuk melakukan hal tersebut. Celah ini bisa dipergunakan oleh oknum calon kepala daerah untuk memenangkan dirinya dengan cara-cara yang tidak bermartabat. 

Ini PR bagi pemerintah dan DPR RI ke depan untuk segera merevisi dan menutup celah yang bisa dilakukan oleh Bakal calon atau calon kepala daerah dalam mempengaruhi pemilih dan penyelenggara pemilihan dalam memenangkan diri mereka tanpa harus mendapatkan sanksi. 

No comments:

Post a Comment