Breaking

Friday, 12 January 2018

Berdasarkan Putusan MK, Partai lama yang tidak lolos tidak berhak ikut Pemilu Legislatif, tapi berhak untuk ikut Pemilu Presiden.


Kalau MK membatalkan Pasal 173 ayat 1 dan 3, Maka MK harus juga membatalkan pasal 222, karena dua-duanya saling terkait. Pasal 173 ayat 1 dan 3 itu ada karena untuk mengakomodir pasal 222, begitu pun sebaliknya, karena kalau tidak yang terjadi seperti yang saya katakan 2 tahun lalu, jauh sebelum UU Pemilu di sahkan bahwa pemilik suara 2014 masih punya hak konstitusional karena menggunakan suara mereka untuk menentukan Capres 2019. 

Ini tulisan saya 2 tahun lalu di bulan oktober 2016, jauh hari sebelum UU Pemilu di sahkan pada Juli 2017. 

"Syarat calonkan Presiden 2019 menggunakan data pemilu 2014? Boleh saja, asalkan bisa pecahkan 3 hal ini.." http://www.teddygusnaidi.com/2016/10/syarat-calonkan-presiden-2019.html

Intinya adalah Presidential Threshold tidak bisa digunakan pada Pemilu serentak alasannya saya jabarkan dalam tulisan itu. Kalau pun dipaksakan menggunakan suara pemilu tahun 2014, solusinya adalah Partai lama tidak perlu diverifikasi lagi dan langsung jadi Partai Peserta Pemilu 2019. Hanya itu solusinya, tidak ada yang lain.

Ternyata pada bulan Juli 2017, UU Pemilu di sahkan dan pasal Presidential Threshold menggunakan hasil Pemilu 2014 di masukkan di dalam UU ini. Kompensasinya adalah masuk pasal yang mengatur bahwa Partai politik lama tidak perlu lagi di verifikasi. Sama seperti tulisan saya di tahun 2016 itu. 

Menjelang RUU di sahkan, saya bicara di media bahwa Presidential Threshold bisa dibatalkan di MK dan melanggar UUD. Saya jabarkan di media. 


Ini beritanya..

"Jika Diterapkan, Presidential Threshold Dinilai Mudah Dibatalkan di MK" 

"Penerapan Presidential Threshold Dinilai Berpotensi Langgar UUD 1945" 

Saya menyatakan begitu karena Partai politik lama sepertinya tetap harus di verifikasi oleh KPU berdasarkan perkembangan pembahasan RUU Pemilu di DPR, tapi Presidential Threshold gunakan data Pemilu lama malah menguat. Itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa Partai lama diverifikasi tapi Pilpres pakai suara pemilu Pemilu 2014, karena satu paket, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di tahun 2016. 

Makanya saya yakin bahwa tidak akan ada Presidential Threshold di UU Pemilu kalau Partai politik lama harus diverifikasi, sehingga saya katakan, sebagai pengurus Partai Politik yang mendukung Jokowi, agar supaya Jokowi fokus bekerja, karena Partai saya sudah menyediakan tiket Capres. 


Ini pandangan saya..
"Pak Jokowi fokus kerja saja, tidak perlu pikirkan politik Pilpres. Tiket sudah disediakan, tinggal ambil nanti.."

Akhirnya RUU Pemilu diketuk dan dua pasal itu disepakati. Partai lama tidak perlu lagi diverifikasi dan Pemilihan presiden hanya diikuti oleh Partai lama dengan menggunakan suara pemilu 2014 untuk Presidential Threshold pemilu presiden 2019. 

Makanya ketika ketika ada pihak yang mengajukan judicial review ke MK terkait pasal Presidential threshold yang menggunakan data pemilu 2014, maka saya dengan yakin menyatakan bahwa Uji Materi Presidential Threshold pasti ditolak MK. Ada pihak yang complain, kok pasti? Alasannya saya sampaikan juga di detik.com. Ini beritanya..

"PKPI: Uji Materi UU Pemilu Pasti Ditolak MK" 

Bahkan saya jelaskan di sebuah tulisan apa bedanya Partai Politik baru dan lama di dalam UU. Ini tulisannya..

"Apa bedanya Partai Politik dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2014? Dan kenapa ada partai yang menguji UU Pemilu?"

Kemarin tanggal 11 Januari 2018, MK sudah putuskan bahwa pasal 173 ayat 1 dan 3 yang memberikan hak khusus kepada Partai lama untuk tidak diverifikasi dan langsung menjadi Partai Peserta Pemilu 2019, dibatalkan. Ketika pasal itu dibatalkan, maka saya yakin pasal 222 tentang Presidential Threshold yang menggunakan hasil Pemilu 2014 akan dibatalkan juga, Karena pasal 173 ayat 1 dan 3 itu berkaitan dengan Pasal 222. 

Ternyata putusan MK menyatakan bahwa mereka menolak Pasal 222 untuk dibatalkan! Ini tentu sangat rancu, bagaimana kalau Partai lama diverifikasi dan dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019 sedangkan dia punya hak memilih Presiden dan wakil Presiden 2019? jadi ngawur kan? 

Ini kembali pada tulisan awal saya di tahun 2016, akan banyak sekali terjadi tabrakan aturan yang malah membuat aturan kacau balau. Partai yang bukan peserta Pemilu tapi berhak ikut Pemilu presiden. Ini jelas ngawur.. 

Ini yang saya takutkan dua tahun lalu makanya saya usulkan satu paket. Kalau tidak satu paket maka akan terjadi kerancuan. MK seharusnya kalau membatalkan pasal 173 maka harus batalkan juga pasal 222, begitupun sebaliknya. Jangan malah seperti sekarang.

Partai X tidak lolos dan tidak boleh ikut pemilu legislatif, tapi Partai X berhak ikut pemilu Presiden! 

Misalnya 12 Partai politik lama, yang lolos hanya HANURA, PKPI, PBB, dan PKS, maka Pilpres 2019 gagal, karena jika suara hasil pemilu 2014 dari 4 Partai itu digabungkan tidak mencapai 20% dari jumlah kursi di DPR dan tidak mencapai 25% dari suara sah nasional pada pemilu 2014. Makanya dari 12 Partai itu walaupun tidak lolos menjadi Partai Peserta Pemilu 2019, tapi mereka berhak untuk usulkan Presiden di Pilpres 2019, karena pasal 222 mensyaratkan itu.

Aturannya jadi begini kan? Kacau balau.. 

No comments:

Post a Comment