Breaking

Friday, 26 January 2018

Najwa Shihab dan ngawurnya Anies terkait reklamasi


Karena ramai di media sosial tentang sikap Najwa Shihab dalam mewawancarai Anies-sandi yang katanya cenderung negatif, akhirnya dengan terpaksa saya menonton acara Mata Najwa melalui Youtube, karena saya tidak suka menonton acara talkshow politik. 

Setelah menonton, saya melihat secara objektif, ternyata Anies Baswedan di cecar bukan karena Najwa Shihab "usil" tapi karena Anies tidak menjawab pertanyaan Najwa, Anies malah sibuk merangkai kata melanglang buana entah kemana. Najwa Shihab bukan mencecar tapi menarik Anies untuk fokus ke yang dia tanyakan, bukan ke hal yang tidak dia tanyakan. 

Ketika Anies fokus, Najwa tidak mencecarnya. Sandiaga juga tidak dicecar Najwa karena Sandiaga menjawab sesuai dengan yang ditanyakan. 

Jadi ngawur kalau ada yang bilang yang dilakulan Najwa negatif. Najwa memotong karena Anies menjawab bukan hal yang ditanyakan. Yang ditanya soal X dia malah bicara A,B,C dan bunga-bunganya. Clear ya... 

Soal isi keseluruhan, jelas Anies tidak berkutik, karena Najwa punya data yang cukup mematahkan argumen anies, apalagi ketika Najwa memunculkan ucapan anies yang dulu, dimana ucapan itu tidak sinkron dengan yang dia ucapkan sekarang. 

Tapi saya tertarik dengan pernyataan Anies soal Reklamasi. Anies bicara Kepres 52 Tahun 1995 sebagai dasar reklamasi menanggapi pernyataan Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang mengatakan reklamasi jalan terus. 

Anies mengatakan "Kita pakai aturan saja, siapa yang sebenarnya memiliki tanggungjawab untuk reklamasi. Karena yang menentukan jalan apa tidak, yang memegang mandat itu. Siapa yang memegang mandat itu? menurut Perpres (Kepres mungkin maksudnya) yang memegang mandat adalah Gubernur. Dan Gubernur harus membentuk badan pelaksana. Hari ini tidak ada badan pelaksana itu" 

Jelas apa yang diomongin Anies menurut saya ngawur dan dia tidak punya hak untuk berbicara seperti itu.

Kenapa? 

Pertama, Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan Presiden kepada Gubernur itu hanya untuk menjalankan Reklamasi Pantura. Apa itu reklamasi Pantura? Reklamasi Pantura adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut jakarta. Tidak ada urusan dengan hal lain. Kewenangan dan tanggung jawab sesuai Pasal 4 ini telah dijalankan dengan baik oleh gubernur-gubernur sebelumnya. 

Kedua, Di pasal 8, Anies mengatakan bahwa untuk menyelenggarakan Reklamasi Pantura, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus membentuk sebuah Badan Pelaksana. Anies mengatakan ini tidak ada dan sudah dibubarkan tahun 2009.

Pekerjaan Reklamasi ini kan di mulai sejak zaman Presiden Soeharto dan masih berlanjut hingga sekarang ini. Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak swasta di Presiden Soeharto tentu masih berlaku hingga saat ini. 

Mungkin Anies berfikir kalau kerjasama yang dibuat tahun 1995, maka tidak berlaku lagi sekarang ini, makanya harus di buat lagi badan pelaksana baru untuk bekerjasama ulang. Jadi menurut Anies, jika Gubernurnya berganti maka aturannya tidak berlaku lagi. Pikiran macam apa ini?

Semua mekanisme sesuai Kepres 52 Tahun 1995, sudah dilaksanakan Gubernur sebelum-sebelumnya dan tidak ada yang melanggar. Proses reklamasi sesuai kerjasama dengan pihak swasta telah disepakati sejak dulu. Zaman sekarang ini adalah bagian dari proses yang berjalan. 

Ketiga, Proyek reklamasi ini adalah Proyek Pemerintah pusat, bukan Proyek Pemerintah daerah. Makanya sesuai pasal 6 ayat 2, Gubernur sebagai Ketua badan pengendali terkait reklamasi bertanggungjawab kepada Presiden. 

Dari semua hal ini, Anies Baswedan sebagai Gubernur tugasnya sekarang ini adalah mengawasi perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan pelaksana dengan pihak swasta seperti yang dilakukan oleh Ahok. Ahok menagih kontribusi pengembang yang melakukan reklamasi sesuai dengan perjanjian yang dibuat zaman dahulu.

Bukan malah seperti sekarang berlagak kayak Presiden, mau batalin ini dan itu, malah terkesan melawan pemerintah pusat. Padahal kewenangan Gubernur lahir dari pemerintah pusat dan ini bukan proyeknya Gubernur. Entah apa maksud Anies.. Anies mau jadi pahlawan boleh, tapi baca aturannya dulu. Dia tidak punya hak sama sekali bersikap seperti ini. 

Semua proses di kepres 52 Tahun 1995 sudah dilaksanakan oleh Gubernur di era itu. Tugas Anies sekarang ini adalah jika perjanjian badan pelaksana era gubernur di zaman Soeharto tidak dipenuhi, maka Anies laporkan ke Presiden sebagai pemilik proyek, bukan malah lapor ke media dan bergaya heroik dengan melawan pemerintah. 

Analoginya begini, ibarat asisten dan pemilik perusahaan. Asisten di tugaskan pemilik perusahaan untuk mencari tukang untuk membangun rumahnya. Ketika proses pembangunan sudah jalan, Asisten itu membatalkan dan meminta bangunan dihancurkan. Pemilik perusahaan tidak setuju, tapi asisten itu ngak mau dan ngotot seolah-olah itu rumahnya. 

Nah, seperti inilah yang terjadi soal reklamasi. Anies itu adalah asisten seperti yang saya analogikan. 

Saya pikir ini cukup jelas ya..

4 comments:

  1. gabener anies emg bener bener kaga bner dah

    ReplyDelete
  2. Joko Sembung makan brownies. Gak nyambung Nies!

    ReplyDelete
  3. Ga punya ide orisinil....dah menthok....

    ReplyDelete
  4. Sampai 100 hari masa tugasnya belum ada hal baru yang dikerjakan Anies. Kerjanya cuma ngobok-obok yang sudah ada, mencari-cari kesalahan pendahulunya.

    ReplyDelete