Breaking

Monday, 8 January 2018

Selain memeras calon kepala daerah dan Calon Legislatif, kini para oknum ada mainan baru, yaitu dapatkan uang dari dana kampanye!


Sebelumnya saya sudah jelaskan terkait celah dalam UU Pilkada, di mana bakal calon dan calon Kepala daerah boleh memberikan uang atau menjanjikan uang kepada Pemilih atau penyelenggara pemilihan tanpa harus kena sanksi diskualifikasi. Celah di mana bakal calon atau calon kepala daerah boleh melakukan money politik untuk memenangkan pilkada.

Sekarang saya mau jelaskan celah UU Pilkada yang lain terkait penerimaan dana kampanye. Dalam UU, besaran dana untuk kampanye itu dibatasi. Yang menentukan besaran dana kampanye adalah KPUD di daerah penyelenggaraan Pilkada masing-masing. Besaran dana kampanye yang dikeluarkan pun sudah ditentukan item apa saja yang boleh dipergunakan untuk dibiayai dari dana kampanye. Penggunaan dana kampanye tidak boleh melebihi dari batas yang sudah ditentukan.

Calon kepala daerah boleh menerima sumbangan dana kampanye. Sumbangan dana kampanye ini sama seperti pengeluaran dana untuk kampanye, ada batasannya. UU sudah mengatur bahwa sumbangan dana kampanye yang disumbangkan oleh perorangan dibatasi sebesar 75 juta. Kurang dari 75 juta boleh tapi tidak boleh lewat dari 75 juta, kalau sampai lewat lebih dari 75 juta maka dana itu tidak boleh digunakan dan serahkan ke kas negara. Kalau penyumbangnya atas nama kelompok atau badan hukum swasta, batas sumbangannya sebesar 750 juta. Sama seperti sumbangan dari perorangan, kurang boleh, lebih tidak boleh. Dan semua sumbangan itu harus terecord jelas siapa penyumbangnya dan harus disertai bukti.

Lalu di mana celahnya?

Dalam beberapa kesempatan, salah satunya dalam forum di KPU RI 2-3 tahun lalu, saya sempat ingatkan hal ini, Bahwa dengan celah UU seperti ini dalam Pilkada, kita akan melahirkan calon kepala daerah yang calo. Kalau calo itu kan artinya orang yang menjadi perantara untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah, kalau calo yang calon adalah dia menjadi perantara untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan bersama dengan oknum pengurus Partai dalam meraup uang.

Yang namanya oknum yang main uang di pilkada, memeras calon di Pilkada (di luar dari kewajiban sang calon)  itu sudah biasa, yang namanya oknum memeras Caleg untuk bisa jadi caleg di sebuah partai itu sudah biasa, tapi calon dan oknum pengurus Partai yang bekerjasama untuk dapatkan uang dari pilkada, itu hal baru.

DI UU Pilkada, untuk besaran dana kampanye yang harus DIKELUARKAN dibatasi, untuk besaran dana dari PENYUMBANG dibatasi, tapi di dalam UU Pilkada tidak dibatasi yang namanya PENERIMAAN dana sumbangan. 

Jadi misalnya KPUD memutuskan bahwa batasan dana Kampanye Pemilihan Gubernur di provinsi X sebesar 10 Milliar. Tapi dana yang masuk ke rekening kampanye berasal dari 100 orang masing-masing sebesar 75 juta (7,5 Milliar) dan 20 perusahaan masing-masing 750 juta (15 Milliar), maka total dana yang masuk secara resmi ke rekening kampanye sebesar 22,5 Milliar. Itu baru dana resmi, belum lagi dana yang tidak resmi karena penyumbang tidak ingin namanya ada, misalnya ada oknum pengusaha yang memberikan dana ke masing-masing oknum calon agar supaya siapa pun nanti yang menang dia punya andil.

Secara Resmi (di luar yang tidak resmi) ada selisih dana sebesar 12,5 Milliar. Dana sebesar itu tidak ada aturannya harus di serahkan ke kas negara, maka dana itu menjadi milik calon dan tentu saja oknum pengurus Partai. Dan bisa jadi selisih dananya bisa mencapai 50 Milliar kalau mereka terus MENCARI sumbangan dana kampanye.

Tulisan saya ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi para oknum pengurus partai yang tidak tahu, sehingga mereka akan menerapkan pada pilkada 2018 ini. Tapi saya yakin, praktek ini sudah dilakukan oleh beberapa pihak berdasarkan pengalaman-pengalaman pilkada yang mereka jalani sebelumnya. Ada selisih dana besar dan itu jadi milik calon atau kalau ada perjanjian sebelumnya, dibagi juga untuk Partai.

Jadi praktek liar yang dilakukan oleh para oknum dalam pemilihan, yang tadinya cuma memeras calon kepala daerah, memeras Caleg dengan menjual kursi (Siapa yang paling besar bayarannya itu yang dapat) dan menjual nomor urut pencalegan, siapa yang mau nomor di atas harus bayar lebih, kini bertambah lagi, yaitu antar oknum calon dan oknum orang partai bekerjasama untuk mencari sumbangan sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan uang besar dari selisih itu dana kampanye yang sudah ditentukan.

Kalau semakin lama praktek ini dibiarkan, maka makin tidak sehat pemilihan di Indonesia. Sudah praktek liar yang terus berulang dari tahun ke tahun dalam memeras calon kepala daerah dan caleg terjadi, kini tambah lagi permainan selisih dana kampanye. Oknum-oknum akan lebih fokus mencari dana kampanye dan saling berebut untuk masuk dalam tim pencari dana daripada sibuk untuk sosialisasikan calon. Makanya ke depan akan makin ramai saling sikut antar oknum di internal partai, yang tadinya saling sikut mau memeras calon di pilkada dan pileg, kini saling sikut untuk menjadi tim pencari dana untuk bisa dapatkan selisih dana sumbangan.

Praktek liar yang lama belum terselesaikan, kini tambah lagi. Ke depan Pemerintah dan DPR harus segera mencari format yang tepat untuk membuat pasal yang bisa meminimalisir praktek liar ini, kalau bisa menutup sama sekali celah terjadinya praktek liar dalam pemilihan. Harus kuatkan juga sanksi berat di dalam pasal yang akan dibuat nanti agar supaya tidak ada lagi para oknum yang coba-coba bermain. Kalau dengan UU yang sekarang ini banyak sekali celahnya.

Saran saya, di setiap Partai politik harus punya aturan main menyikapi hal ini sebelum UU Pilkada di revisi. Agar supaya tidak terjadi saling sikut para oknum untuk cari makan di internal Partai.

Memasuki tahun pemilu apalagi di sambut dengan pilkada, sudah menjadi rahasia umum, dimana saat ini adalah saatnya para oknum berpesta. Mereka berlomba-lomba dan saling sikut untuk mendapatkan makanan dari menawarkan kursi untuk pilkada (walaupun belum tentu disetujui, tapi uang pelicin sudah masuk), menjual kursi dan menjual nomor urut di Pileg. Belum lagi ada permintaan-permintaan tambahan para oknum kepada para calon. 

Calon tidak berdaya karena mereka harus patuh terhadap oknum partai walaupun tentu mereka kesal. Inilah yang akhirnya menyebabkan para calon ketika mereka terpilih mereka tidak mau berbakti kepada Partai, karena mereka merasa selama ini diperas oleh para oknum yang ada di Partai.

Mari Pemerintah, DPR dan Partai ikut membenahi ini!  

No comments:

Post a Comment